Pipa Terdampak LRT Direlokasi dari Jalan Gatot Subroto

Proyek penyambungan jalur layang LRT di atas tol Jagorawi kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) merelokasi sejumlah pipa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Pipa dipindah karena bersinggungan dengan proyek jalur Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang sedang dikerjakan.

Corporate Communications & Social Responsibilities Division Head Palyja Lydia Astriningworo mengatakan panjang pipa yang akan direlokasi mencapai 142 meter dengan diameter 600 milimeter. Relokasi ini akan berdampak pada pasokan air di beberapa wilayah.

“Pekerjaan ini dilakukan karena pipa tersebut terdampak proyek jalur LRT,” kata Lydia dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat 18 Januari 2018.

Wilayah terdampak adalah Pancoran, Kebon Baru, Tebet Timur, Tebet Barat, Bukit Duri, Manggarai Selatan, Kampung Melayu, dan sekitarnya. Lydia menyampaikan pekerjaan teknis akan dilakukan pada 18 Januari 2019 pukul 20.00 WIB hingga 19 Januari 2019 pukul 06.00 WIB. 

Baca: Pengerjaan Kereta LRT Jabodebek Capai 15%

PT Palyja menjamin suplai air akan kembali normal pada 19 Januari 2019 pukul 09.00 WIB. Kendati begitu, PT Palyja akan menyiapkan seluruh mobil tangki untuk mengantisipasi keadaan darurat.

“Kita akan tempatkan mobil air bersih di rumah sakit dan rumah ibadah untuk memasok air bersih ke beberapa wilayah,” pungkas dia.

(OGI)

Damaskus Apresiasi Akhlak Pelajar Indonesia

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Syeikh Doktor Adnan Al-Afyoni. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Jakarta: Syekh Doktor Adnan Al Afyouni Mufti dari Provinsi Damaskus mengapresiasi pelajar Indonesia di Damaskus. Pelajar Indonesia dinilai memiliki keistimewaan dalam akhlak dan serius ketika menuntut ilmu
 
“Mereka semuanya sangat memiliki keistimewaan di dalam akhlak dan dalam keseriusan ketika menuntut ilmu,” kata Adnan saat berkunjung ke Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 18 Januari 2019.
 
Adnan mengatakan para pelajar di Damaskus membantu dirinya mengenal Indonesia. “Kami mengenal Indonesia melalui anak-anak Indonesia yang belajar di tengah-tengah kami,” ujar Adnan.

Baca: Cerita Ramadan dari Pelajar Indonesia di Suriah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima kunjungan Syeikh Adnan Al-Afyouni dari Damaskus dan Syeikh Riyadh Bazo dari Lebanon.
 
Syeikh Doktor Al-Afyouni adalah ketua dewan rekonsiliasi nasional Suriah dan Mufti Damaskus sekaligus pemimpin perguruan pendidikan di Damaskus.
 
Sedangkan Syeikh Doktor Riyadh Bazo adalah Ketua Dewan Fatwa Islamiah di Lebanon. Mereka datang ditemani ikatan alumni dari Suriah.
 
Dalam kunjungannya, Syeikh Doktor Adnan Al-Afyouni berkhotbah di Masjid Fatahillah Balai Kota saat Salat Jumat.

(FZN)

Ricuh PKL Tanah Abang Buntut Skybridge Penuh

Jakarta: Kapolsek Metro Tanah Abang, AKBP Lukman Cahyono, mengungkapkan ricuh pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang, Jakarta Pusat, lantaran tak kebagian tempat di skybridge. Mereka akhirnya berjualan di bawah kolong jembatan. 

“Mereka memaksakan pingin berjualan di situ, padahal itu area dilarang berjualan. Mereka yang tidak mau tertib,” ujar Cahyono saat dikonfirmasi, Jumat, 18 Januari 2019.

Ia mengungkapkan mereka yang tak mau ditertibkan sering kucing-kucingan. Akhirnya kerap terjadi ricuh. 

“Memang sifatnya kucing-kucingan, sudah sering ditertibkan, kemudian tetap mereka memaksakan jualan di situ,” tambah dia. 

Sebelumnya, polisi menangkap dua orang yang terlibat dalam kericuhan itu. Cahyono memastikan pihaknya bakal mengungkap pelaku lain yang terlibat. 

(Baca juga: Kronologi Bentrok PKL dan Satpol PP di Tanah Abang)

Dia memastikan kericuhan tidak ditunggangi organisasi masyarakat tertentu. “Sampai saat ini belum ada, ya karena mereka pedagang ingin berjualan. Belum ada motif-motif lain,” kata dia. 

Razia PKL oleh Satpol PP di Kolong Jembatan Skybrigde Tanah Abang, Jakarta Pusat, berakhir ricuh, Kamis, 17 Januari 2019. Kericuhan berawal dari adu mulut antara PKL dan Satpol PP.

Kericuhan dipicu saat PKL tak terima barang dagangannya disita. PKL berupaya mengambil barang dagangan yang sudah diangkut ke atas truk petugas.

PKL kemudian melempari petugas Satpol PP dengan besi, kayu, dan batu. Sementara petugas Satpol PP tak bisa berbuat banyak dan menjauh dari lokasi.

(Baca juga: Anies: Pelanggar Sering Lebih Galak)
 

(REN)

Polisi Tangkap Provokator Rusuh PKL Tanah Abang

Pedagang kaki lima (PKL) tetap berjualan di trotoar yang berada dibawah jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge, Tanah Abang, Jakarta. Foto: MI/Pius

Jakarta: Polisi menangkap dua orang yang diduga menjadi provokator kericuhan saat penertiban PKL Tanah Abang. Polisi juga mengamankan sejumlah alat bukti.
 
Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Lukman Cahyono menjelaskan, dalam kericuhan tersebut diamankan tiga orang, setelah didalami lebih lanjut, ditetapkan dua orang tersangka, berinisial EW,27, dan SE,54.
 
“Dia terekam video (cctv) ikut memprovokasi dan melawan petugas yang sedanga melaksanakan tugas,” kata Lukman saat dikonfirmasi, Jumat, 18 Januari 2019.
 
Selain itu, petugas kepolisian mengamankan barang bukti yang diduga digunakan untuk merusak mobil operasional petugas Satpol PP. “Ada tongkat, batu yang dilempar ke mobil Satpol PP, termasuk kendaraan Satpol PP yang spionnya pecah,” imbuhnya.

Baca: Ricuh di Tanah Abang Ulah Preman

Meski kondisi pasca kericuhan telah normal, kepolisian dan petugas Satpol PP telah bersiaga di lokasi. Untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diingkan. “Antisipasi ada 10 personel,” katanya.
 
Sebelumnya, razia PKL oleh Satpol PP di kolong jembatan Skybrigde Tanah Abang, Jakarta Pusat berakhir ricuh. Kericuhan berawal dari adu mulut antara PKL dan Satpol PP.
 
Pantauan di lapangan, Kamis, 17 Januari 2019, kericuhan dipicu saat PKL tak terima barang dagangannya disita. PKL berupaya mengambil barang dagangannya dari atas truk petugas.
 
Akibat bentrokan dua petugas Satpol mengalami luka ringan. Sementara satu unit mobil truk Satpol PP rusak parah.

(FZN)

Anies: Pelanggar Sering Lebih Galak

Sejumlah PKL tetap berjualan di trotoar yang berada di bawah skybridge, Tanah Abang, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan akan menertibkan pelanggaran aturan di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hal ini dia ungkapkan terkait kericuhan dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Tanah Abang.

“Teman-teman pernah lihat video di sosial media orang naik motor ke atas trotoar, saat ditertibkan orangnya yang marah. Yang melanggar sering lebih galak dari pada yang menertibkan,” kata Anies di kawasan Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019. 

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melibatkan kepolisian untuk mengusut kericuhan penertiban PKL di Tanah Abang. Anies mengaku bakal memantau kasus ini hingga akhir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan tujuh saksi sudah dimintai keterangan mengenai kasus ini. Empat orang diantaranya ialah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) DKI dan tiga orang lainnya PKL.
 
Baca: Kronologi Bentrok PKL dan Satpol PP di Tanah Abang

Kemarin, kericuhan terjadi antara PKL Tanah Abang dan petugas Satpol PP. Konflik bermula ketika petugas menertibkan PKL yang berjualan di atas trotoar.

Pedagang tak terima dan melawan petugas. Dalam video singkat yang beredar, sejumlah pedagang melempar batu dan bambu ke arah petugas. Saat ini, polisi sudah mengamankan salah satu PKL yang terekam melempar kayu ke Satpol PP.

(OGI)

Anies Sebut Satpol PP Sudah Sesuai Aturan

Sejumlah PKL tetap berjualan di trotoar yang berada di bawah skybridge, Tanah Abang, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut petugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) sudah bertindak sesuai aturan dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasalnya, berjualan di atas trotoar menyalahi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Perda itu melarang warga berdagang/berjualan di jalan/trotoar kecuali tempat yang telah ditentukan oleh gubernur sebagai tempat usaha PKL. Anies berharap Satpol PP terus menindak siapa saja yang menyalahi aturan.

“Saya merasa petugas-petugas kita itu, dari sisi prosedur punya pegangan. Mereka punya rujukandan kita harap mereka terus menjalankan itu,” kata Anies di kawasan Jakarta Pusat, Kamis 17 Januari 2019.

Kendati begitu, Anies tak mau buru-buru menyimpulkan siapa yang salah dan yang benar dalam kericuhan dalam penertiban PKL Tanah Abang. Ia harus menunggu hasil pemeriksaan kepolisian.

“Jadi duduk perkaranya dimintai keterangan kita akan tahu. Jadi hari ini jangan buru-buru untuk menyimpulkan,” ucap dia.

Di sisi lain, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta para pelanggar aturan menghargai petugas. Pasalnya, banyak kasus, pelanggar selalu lebih galak dari petugas.

“Tidak aneh melihat yang melanggar itu lebih galak. Nah, ini kasihan petugas kita di lapangan dalam menghadapi itu. Kita harus menghargai mereka yang bertugas,” pungkas Anies.

Baca: Kronologi Bentrok PKL dan Satpol PP di Tanah Abang

Kemarin, kericuhan antara PKL Tanah Abang dan petugas Satpol PP terjadi. Kericuhan bermula ketika petugas menertibkan PKL yang berjualan di atas trotoar.

Pedagang tak terima dan melakukan perlawanan. Dalam video singkat yang beredar, sejumlah pedagang melempar batu dan bambu ke arah petugas. 

Saat ini, polisi sudah mengamankan tujuh orang untuk dimintai keterangan. Satu di antaranya ialah PKL yang terekam melempar kayu ke Satpol PP.

(OGI)

Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini

Ilustrasi. MI/Rommy Pujianto.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Jumat, 18 Januari 2019 wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan pada siang hari.

Di awal hari, cuaca Ibu Kota diramalkan berawan. Hanya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang kemungkinan akan cerah. Namun pada siang hari, cuaca diprediksi akan hujan. 

Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diprediksi akan diguyur hujan dengan intensitas curah hujan sedang. Sementara Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu diperkirkaan hujan dengan intensitas ringan.

“Waspada potensi hujan disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur antara siang dan sore hari,” tulis imbauan BMKG. Sedangkan pada malam hari BMKG memperkirakan cuaca akan berawan.

Adapun suhu pada hari ini BMKG memperkirakan akan berada di antara 25 sampai 31 derajat celcius dan kelembaban di 70 sampai 95 persen.

(DMR)

Sektor Bisnis Diharapkan Jadi Mentor Kepemimpinan Siswa

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan belajar kepemimpinan akan sulit diikuti diikuti anak sekolah di dalam kelas. Menurut dia, akan lebih baik membentuk sistem belajar baru seperti mentoring dan tantangan pekerjaan (job stretch).

“Daripada proses belajar konvensional, kita perlu mengundang alumni pelajar, direksi, manajer, institusi, dan bisnis untuk menjadi mentor. Terbukti mentoring dan job stretch itu meningkatkan kepemimpinan,” ucapnya di Balairung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis. 17 Januari 2019. 

Menurutnya, jika pemimpin di luar dunia pendidikan dapat menjadi mentor, maka proses belajar kepemimpinan anak akan meningkat. Sebab, tantangan pemimpin dalam dunia bisnis amat besar dalam pengambilan keputusan. 

“Jika pemimpin bisnis itu mengambil keputusan yang benar maka perusahaan akan berkembang. Sebaliknya, jika tidak maka akan bangkrut. Berbeda dengan pendidikan kampus, keputusan risetnya gagal, ya tinggal riset lagi,” tutur Anies. 

Keputusan yang mempunyai konsekuensi besar dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan. Sehingga, Dia menyarankan agar sektor luar pendidikan turut menyumbang negara dengan menjadi mentor. 

Baca: Anies Dorong Kemajuan Kualitas Pendidikan di Ibu Kota

“Para pemimpin bisnis ini tidak menjadi partner kita dalam membangun kualitas kepemimpinan. Padahal mereka alumni yang dibina Negara,” jelas Anies. 

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) dalam pengembangan profesi guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan lainnya. Nota kesepahaman ditandatangani di Balairung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019. 

(DMR)

Proses Perizinan Pemasangan Reklame Dikeluhkan

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan penertiban reklame demi mencegah korupsi pajak reklame sejak 19 Oktober 2018 lalu. Penertiban itu ternyata membebani salah satu perusahaan reklame di Jakarta.

Ervan Rusli, pemilik ‘Reklame Jakarta’, Jakarta Utara, mengeluhkan perizinan pemasangan reklame yang semakin sulit. Menurutnya, reklame berukuran di atas enam meter dengan tiang besar dipersulit perizinannya. 

“Pokoknya di atas enam meter, misal 6 x 4 meter, itu sulit. Kalau tiangnya besar, media cetaknya besar dipersulit. Kalau cuma 1 x 2 tidak masalah,” ucapnya saat dihubungi Medcom.id, Kamis, 17 Januari 2019. 

Menurutnya, dengan sistem pemasangan LED di Jalan Gatot Subroto, MT Haryono, S Parman, Thamrin, Sudirman, dan Rasuna Said, itu juga menyulitkan. Biasanya pelanggan tidak ingin mengeluarkan biaya besar untuk pemasangan iklan. 

“Sebenarnya ada, tapi tidak banyak diproduksi. Klien-klien itu jarang ada yang mau pakai (LED). Karena biaya pasang iklan di situ mahal, bisa MM-an (miliaran),” tutur pengusaha yang bergelut di bidang reklame sejak 1993 itu. 

Baca: Satpol PP DKI Telah Segel 48 Papan Reklame

Ervan menambahkan, apabila Pemprov DKI Jakarta menginginkan dana dari pajak reklame, ia meminta agar perizinan tidak dipersulit. Sebab, dengan dipersulitnya perizinan, pendapatan mereka ikut menurun.

“Pemerintah butuh dana, kita cari uang saja susah. Kita bayar pajak gimana kalau pendapatan susah,” jelasnya. 

(DMR)

Kronologi Bentrok PKL dan Satpol PP di Tanah Abang

Tawuran. Ilustrasi: Medcom.id.

Jakarta: Pedagang kaki lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terlibat bentrok di Tanah Abang, Jakarta. Konflik itu terjadi pukul 10.00 WIB.

Kepala Satpol PP Tanah Abang Aries Cahyadi mengatakan bentrokan berlangsung 30 menit. Perkelahian dipicu PKL yang menolak ditertibkan dari di kawasan Skybridge Tanah Abang.

“Kami sudah melakukan penertiban selama dua minggu berturut-turut. Lalu dipicu provokasi terhadap pedagang oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga menyulut amarah pedagang lainnya. Mereka memprovokasi untuk menolak penertiban, ” kata Aries saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Januari 2019.

Menurut dia, petugas Satpol PP menjadi sasaran kemarahan para PKL tersebut. Para pedagang melempar batu dan besi ke arah mobil Satpol PP. 

Akibat keributan itu, satu truk mengalami kerusakan pada bagian spion. Satu mobil patroli Jakarta Pusat juga mengalami kerusakan di bagian kaca spion. 

Baca: Ricuh di Tanah Abang Ulah Preman

“Selanjutnya, kita berkoordinasi dengan aparat Polsek Tanah Abang untuk mengamankan oknum yang memprovokasi,” ungkapnya.

Saat ini, barang bukti berupa batu yang dilempar ke arah mobil telah diamankan di kantor Polsek Tanah Abang. Polisi juga mengamankan tiga orang yang diduga memprovokasi pedagang.

(OGI)

Polri Rumuskan Legalitas Ojek

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk membahas legalitas ojek. Sebab, sepeda motor tidak masuk dalam aturan transportasi.
 
Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri mengaku akan berdiskusi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Ihwal, wacana Budi yang akan menjadikan kendaraan roda dua atau sepeda motor sebagai transportasi umum.
 
“Itu nanti perlu pembahasan. Karena bagaimana pun ini (kendaraan roda dua) suatu dinamika,” kata Refdi di Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Januari 2019.
 
Ia mencontohkan transportasi ojek banyak digunakan masyarakat. Kehadiran ojek online itu ada yang diterima dan ada yang menolak. Namun, perbandingannya kata Refdi banyak yang menerima.
 
“Kami dan Mennhub bersama stakeholder terkait sedang merumuskan itu semua. Suka dan tidak suka itu menjadi kebutuhan dan kebutuhan itu pada saatnya akan terpenuhi,” ujarnya.

Baca: Transportasi Online akan Kembali Diberikan Payung Hukum

Meski demikian, Refdi belum memutuskan pihaknya menyetujui wacana itu atau tidak. Ia hanya mengatakan sedang dikaji.
 
“Bukan setuju atau tidak setuju. Sedang kita polakan. Kemarin saya juga ketemu dengan rekan-rekan ojek bagaimana mereka bisa menjadi pelopor keselamatan berkendara, ini akan kita kemas. Sehingga semuanya menjadi lebih baik,” katanya.
 
Terlepas dari itu, Refdi mengatakan pada 2018 korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapi 30 ribu orang. Kendaraan penyumbang kecelakaan paling banyak yakni kendaraan roda dua.
 
“Yang sangat berkontribusi terhadap laka lantas adalah roda dua. Justru itu roda dua ini menjadi perhatian khusus kita. Bahkan nanti kita akan kelola roda dua ini sebagai pelopor keselamatan. Kendaraan roda dua ini konsepnya kendaraan diperkotaan, kendaraan permukiman, bukan kendaraan antar kota antar provinsi,” ucapnya.

(FZN)

Jalan Sekitar Bidakara Bakal Disterilkan

Jakarta: Jalan sekitar Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan akan disterilkan pada pukul 15.00 WIB. Polisi akan mengawal rombongan kendaraan capres-cawapres dari lokasi kumpul, menuju tempat debat di kawasan Bidakara, Jakarta Selatan.

“Jadi, pada pukul 15.00 WIB itu disterilisasi dahulu jalurnya (di sekitar Hotel Bidakara),” kata Kasubag Minops Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Jamal Alam saat dikonfirmasi, Kamis, 17 Januari 2019.

Rencananya, capres-cawapres baik nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan berangkat menuju Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada pukul 18.00 WIB. “Pukul 20.00 WIB live debat sampai 22.00 WIB,” ungkapnya.

Baca: Pendukung Paslon Diminta Tak Saling Ejek

Polisi juga telah memproyeksikan kemungkinan rute-rute yang akan dilalui masing-masing paslon tersebut. Ada empat rute, yakni;

Rute Capres 01 Jokowi:
Start Istana Bogor-Tol Jagorawi-Tol Dalam Kota-Keluar Offramph Tegal Parang-Putar Arah TL Kuningan-Jalan Gatot Subroto-Jalan Rasamala Raya-Finish Gedung Bidakara.

Kemungkinan rute Jokowi kedua;
Start Istana Negara-Jalan Merdeka Barat- Bundaran Patung Kuda-Jalan MH Thamrin-Bundaran HI-Jalan Jenderal Sudirman-Simpang Susun Semanggi-Jalan Gatot Subroto-Jalan Rasamala Raya-Finish Gedung Bidakara.

Rute Cawapres 01 Ma’ruf Amin:
Start Jalan Situbondo-Jalan M Yamin-Jalan HOS Cokroaminoto-Jalan Rasuna Said-TL Kuningan-Jalan Gatot Subroto-Jalan Rasamala Raya-Finish Gedung Bidakara.

Rute Capres 02 Prabowo;
Start Jalan Kertanegara-Jalan Pattimura- Putar Arah di TL Pati-Jalan Pattimura-Bundaran Senayan-Jalan Jenderal Sudirman-Naik Lingkaran Semanggi-Jalan Gatot Subroto-Jalan Rasmala Raya-Finish Gedung Bidakara.

Rute Cawapres 02 Sandiaga:
Start Jalan Wijaya-Jalan Iskandarsyah Raya-Jalan Pattimura-Bunderan Senayan-Jalan Jenderal Sudirman-Naik Lingkaran Semanggi-Jalan Gatot Subroto-Jalan Rasamala Raya-Finish Gedung Bidakara.

(YDH)

Anies Dorong Kemajuan Kualitas Pendidikan di Ibu Kota

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) terkait pengembangan profesi guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah dan lainnya. Nota kesepahaman ditandatangani di Balairung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari memajukan kualitas pendidikan di Ibu Kota. Dia yakin anak Indonesia mampu maju dan berkualitas apabila pendidikan yang diterima baik. 

“Setuju sekali dengan dasar untuk mendorong kemajuan kualitas guru dan kepala sekolah itu. Jika kepemimpinan kepala sekolah baik maka ekosistem pendidikan juga membaik,” ucap Anies di Balairung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Januari 2019. 

(Baca juga: Indonesia-Malaysia Jajaki Pertukaran Guru)

Anies menambahkan perubahan zaman semakin cepat, untuk itu pendidikan harus diperhatikan. Sehingga kompetensi untuk memajukan kualitas pengawas sekolah sebagai garda terdepan pendidikan tidak tertinggal. 

“Anak sekarang ini abad 21, guru abad 20 sementara sekolah abad 19.  Kita punya kepentingan untuk kompetensi yang memang pada zamannya nanti,” tutur Anies. 

Dia berharap dengan adanya peningkatan kualitas pengawas sekolah, maka mutu pendidikan ikut meningkat. Kualitas dasar kepemimpinan juga ikut berkembang. 

(Baca juga: 2019, Peran Guru Semakin Strategis)

(REN)

Pemprov DKI Anjurkan Calon Pengantin Punya Sertifikat Layak Kawin

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta menganjurkan calon pengantin di Ibu Kota memiliki sertifikat layak kawin. Tujuannya, agar calon pengantin mengetahui kesehatan dari masing-masing pasangan.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pengurusan sertifikat layak kawin sangat mudah. Pengantin hanya perlu datang ke puskemas terdekat.

“Datang ke puskesmas terdekat dan membawa KTP DKI,” kata Widyastuti di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Di puskesmas, calon pengantin akan menjalani serangkaian tes kesehatan yang dianggap prioritas. Seperti pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, kadar hemoglobin, infeksi penyakit menular, hingga diabetes melitus.

“Itu pemeriksaan prioritas yang kami lakukan, karena itu akan berdampak kepada kesehatan si ibu atau bayi seandainya mereka ingin punya anak,” tutur dia.

Baca juga: Sertifikat Layak Kawin Bersifat Sukarela

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, calon pengantin akan mendapatkan status kesehatan. Di sana, calon pengantin juga bisa berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya.

Kemudian, status kesehatan itu akan diserahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di kelurahan dan kecamatan. Maksudnya, untuk mendapat formulir perkawinan yang akan dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Widyastuti menegaskan, sertifikat layak kawin bukan untuk menghalangi calon pengantin untuk menikah. Bila ditemukan penyakit, Dinas Kesehatan DKI bakal memberikan pengobatan.

“Kita bukannya melarang orang tidak boleh nikah. Itu kan adalah hak dasar. Kita hanya mengantarkan supaya sehat. Kalau dia sakit, gula darahnya tinggi, kita terapi,” ungkap Widyastuti.

Ia menegaskan terapi tidak akan dipungut biaya selama calon pengantin menggunakan BPJS Kesehatan. Sertifikat layak kawin untuk calon pengantin yang menikah di Jakarta bersifat sukarela alias tidak wajib. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

(HUS)

Anies Duga Kebocoran Tanggul Pantai di Muara Baru Disengaja

Air mengucur dari tanggul pengaman pantai yang bocor di kawasan Muara Baru. Foto: Antara/Aprillio Akbar.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduga kebocoran tanggul pantai di Muara Baru, Jakarta Utara, karena faktor kesengajaan. Pasalnya, tanggul sepanjang 300 meter itu dibangun tanpa melibatkan masyarakat sekitar.

“Salah satu masalahnya tidak berbicara dengan warga. Main patok saja pasang di situ,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019

Anies menyampaikan, bocoran tanggul pantai dipakai untuk tempat bersandar kapal. Kerusakan seolah disengaja untuk memudahkan akses pembuangan air yang masuk ke pemukiman.

“Kebanyakan dipakai tempat parkir kapal, untuk warga membuang air dari dalam ke luar. Ini karena tidak berbicara dengan warga. Ketika berbicara dengan warga, solusinya bisa diselesaikan sama-sama. Jadi, bukan bocor karena air atau karena rusak. Tapi karena ada kebutuhan,” ucap dia.

Solusi sementara, Anies bakal menyiagakan pompa di kawasan tersebut dan kemudian menambal ulang. Jangka panjangnya, Anies bakal berkoordinasi lagi pada warga terkait pembangunan tanggul.

“Yang berikutnya harus bicara dengan warga, kebutuhan mereka apa sehingga tanggul itu tidak menutup mata pencarian,” ungkap Mantan Mendikbud ini.

Pembangunan tanggul pantai Muara Baru merupakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A. Tanggul pantai di Muara baru akan dibangun sepanjang 1,04 kilometer.

Seharusnya, pengerjaan tanggul pantai di Kamal Muara sudah mencapai 740 meter. Namun terkendala dengan proses pembebasan lahan.

(HUS)

Anies Kejar Pembangunan Tanggul Pantai

Pekerja menyelesaikan perkuatan dan peninggian tanggul dalam proyek pembangunan pengamanan pantai di Jakarta, tahap 2 paket 1 Muara Baru, Jakarta Utara. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membereskan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A atau tanggul pantai. Pembangunan tanggul di Kamal Muara, Pasar Ikan, dan Kali Blencong Marunda, Jakarta Utara, dianggap kebutuhan.

“Kita menyadari tanggul yang ada di sepanjang pantai itu penting untuk dituntaskan,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2019.

Pembangunan NCICD terbagi dalam tiga fase, A, B dan C. Proyek itu secara umum untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.

Pembangunan tanggul pantai di Pasar Ikan dan Kali Blencong di Jakarta Utara sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan selesai akhir tahun ini. Sementara itu, tanggul pantai di Kamal Muara baru 50 persen.
 
Baca: Pembangunan Tanggul Laut Fase A Berjalan Lambat

Setiap kawasan memiliki panjang tanggul yang berbeda. Di Pasar Ikan, panjang tanggul sekitar 1,2 kilometer, sedangkan di Kamal Muara panjang tanggul 1,04 kilometer

Seharusnya, pengerjaan tanggul pantai di Kamal Muara sudah mencapai 740 meter. Namun, proyek terkendala dengan proses pembebasan lahan.
 
“Di sana baru sekitar 300 meter. Nanti kita kejar. Kalau pernah ke Kamal Muara, itu ada jembatan yang dari mulai gelanggang olahraga sampai batas jembatan di sana, tempat pelelangan ikan, tahun ini kita kejar sampai di jembatan itu,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan beberapa waktu lalu.

(OGI)

Khofifah dan Yenny Temui Anies

Yenny Wahid (kiri), Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa (kanan) menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto:Medcom.id/Nur Azizah.

Jakarta: Anak Sulung Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid, Yenny Wahid beserta Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa menemuia Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka datang untuk membahas ulang tahun ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama.
 
Rencananya, acara itu diisi salat tahajud bersama. Kegiatan itu akan diadakan di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.
 
“Mereka akan masuk GBK pukul 00.00 WIB dan acara dimulai pukul 02.30 WIB. Salat tahajud bersama sampai salat subuh,” kata Khofifah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2019.
 
Acara selanjutnya dimulai 07.00 WIB dan pukul 09.00 WIB peserta dilepas untuk ziarah. Rencananya, kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 ribu muslimah.
 
“Nanti 09.00 WIB peserta akan dilepas ke tempat wisata dan ziarah. Seperti Tanah Abang, Luar Batang, dan Monas,” kata Khofifah.

Baca: Khofifah: Muslimat NU Seiring Kiai Ma’ruf

Karena itu, Khofifah selaku Ketua PP Muslimat NU berkoordinasi dengan Anies lantaran akan memanfaatkan fasilitas dan tempat-tempat strategis di Jakarta. Kedatangan Yenny dan Khofifah sekaligus mengundang Anies untuk datang ke acara yang akan berlangsung Minggu, 27 Januari 2019.
 
“Kita koordinasikan soal rekayasa lalu lintas dan parkir. Sorenya, ibu-ibu ini akan ke Monas. Jadi kami sampaikan agar air mancur dan lampu-lampu dapat dimaksimalkan,” tutur dia.
 
Anies mendukung acara itu dan dipastikan perekonomian Ibu Kota akan meningkat. “Iyalah (meningkat) 100 ribu datang ke Jakarta pasti menggerakkan perekonomian. Saya harap masyarakat bisa menyambut kedatangan ibu-ibu dari seluruh wilayah,” pungkas Anies.

(FZN)

DKI Minta Bantuan Jepang Tangani Penurunan Tanah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Cindy.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah Jepang melalui Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) untuk menangani masalah permukaan tanah di Ibu Kota. Pasalnya, Jakarta dan Tokyo memiliki masalah yang sama.
 
“Jepang itu mengalami penurunan permukaan tanah yang luar biasa khususnya di Tokyo. Tokyo itu turun amat dalam tapi mereka mempunyai usaha serius untuk menanganinya,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2018.
 
Anies menyebut, JICA akan membentuk kebijakan dan mitigasi penurunan muka tanah. Selain itu, JICA akan membentuk kebijakan pembatasan pengambilan air tanah.
 
“Jadi, yang dibicarakan macam-macam aspeknya. Ada kelompok kerja tentang data informasi, di sini melakukan pengumpulan data, analisis data, sistem pengendalian, dan mitigasi,” ungkap Anies.

Baca: Jakarta Berjibaku Tahan Penurunan Muka Tanah

Selain membentuk kebijakan, JICA juga akan melakukan investigasi kerusakan akibat penurunan air tanah. Badan pendanaan asal Jepang ini akan menyosialisasikan pengelolaan air tanah.
 
“Kemudian ada bagian peningkatan kesadaran, lalu juga untuk organisasi pengelolaan antarlembaga,” ujar dia.
 
Untuk memantau pengambilan air tanah, mantan Mendikbud ini berencana menggunakan pipa ukur agar akurat. Pemprov DKI juga melanjutkan sidak ke gedung-gedung tinggi di Ibu Kota.

(FZN)

Sidak Air Tanah Pakai Alat Ukur Baru

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melanjutkan sidak air tanah di gedung-gedung tinggi. Pemprov DKI bakal menggunakan alat ukur pengambilan air tanah agar hasilnya lebih akurat.

“Dilanjutkan (sidaknya), dan akan gunakan alat ukur yang baru. Kalau sekarang kan masih manual,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Anies menyebut rata-rata penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 10 hingga 12 sentimeter. Penyebabnya, penggunaan air tanah secara berlebihan, beban yang terlalu berat, dan tidak ada pengembalian air ke dalam tanah.

“Kita harus memperbaiki cara kita mengawasi penggunaan air tanah. Ini salah satu yang kami akan terapkan di 2019, teknologi baru untuk mengukur penggunaan air tanah di gedung-gedung,” kata dia.

(Baca juga: Jakarta Berjibaku Tahan Penurunan Muka Tanah)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini melanjutkan Pemprov dan pengelola gedung kerap kali kucing-kucingan. Tak hanya itu, data antara Pemprov DKI, pengelola gedung, dan PAM Jaya selalu berbeda.

“Menurut catatan, meter penggunaan air tanahnya sedikit tapi jumlah penghuni dan kegiatannya banyak. Jadi pasti ada sumber ketiga. Itu sulit dideteksi. Nah, sekarang kami akan siapkan alatnya,” terang Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini mengungkapkan teknologi baru itu akan menunjukkan penggunaan air tanah secara digital dan akurat. Pada 2018, Pemprov DKI dua kali melakukan sidak terhadap gedung-gedung tinggi.

Sidak pertama dilakukan pada Maret 2018 di sepanjang jalan Sudirman hingga MH Thamrin. Lalu sidak kedua dilakukan di kawasan Industri di Jakarta Timur dan Jakarta Barat pada Juli 2018.

(Baca juga: IPAL Bermasalah Kerap Ditemui Saat Sidak Pengelolaan Air)
 

(REN)

Kolong Flyover Slipi Disulap Jadi Skatepark

Jakarta: Kolong Flyover Slipi, Jakarta Barat, berbubah bentuk. Lokasi yang biasa dipenuhi sampah kini disulap menjadi skatepark.  

Pantauan Medcom.id, skatepark ini memiliki beragam fasilitas. Lokasi dilengkapi dengan tempat sampah, lampu penerangan, hingga tempat duduk untuk bersantai. 

Tidak ketinggalan, ada fasilitas untuk bermain. Skatepark dilengkapi boardslide, mini ramp, hingga kuarter.

Meski belum diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, masyarakat sudah bisa menggunakan fasilitas ini. Sayangnya, di beberapa arena sudah banyak bekas tambalan, bahkan masih ada coran yang terkelupas.

Supri, salah satu petugas di lokasi, menjelaskan coran rusak karena setiap sore digunakan masyarakat. Dia pun rutin memperbaiki kerusakan.

“Tiap pagi saya nambalin aspal rusak. Soalnya kan tiap sore pada main, rusak lagi,” kata Supri saat berbincang dengan Medcom.id di lokasi, Rabu, 16 Januari 2019.

Pria yang 24 jam berjaga di Skatepark Slipi itu memastikan coran berlubang hanya sementara. Pasalnya, dia rutin memberi laporan.

“Mungkin nanti ditebelin lagi semennya tiga sampai lima sentimeter,” ujar Supri.

Meskipun banyak aspal terkelupas, hal ini tidak menyurutkan niat masyarakat untuk bermain. Dafa, remaja berusia 15 tahun yang membawa sepeda BMX-nya, salah satunya.

“Agak bahaya tapi tidak apa-apa,” ujar Dafa.


Coran terkelupas di Skatepark Slipi. Foto: Medcom.id-Theofilus Ifan Sucipto.

Sudah satu bulan ini Dafa rutin bermain di Skatepark Slipi. Minimal dua kali seminggu, ia unjuk gigi di lokasi bersama teman-temannya.

Baca: ?Anies Siapkan Kejutan di Kolong Flyover

Dafa gembira dengan adanya Skatepark Slipi. “Senang soalnya ada tempat main baru, terus banyak teman yang sering ke sini,” tutur Dafa.


Pengunjung bermain di Skatepark Slipi. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Kolong Flyover Slipi sejatinya menjadi tempat pembuangan sampah dan puing. Namun, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyulapnya menjadi skatepark.

Supri mengatakan kolong Flyover Slipi dulu sama persis dengan tanah di sebelah skatepark. “Ada sisa-sisa sampah, cuma sudah kosong tinggal tanah,” ujar Supri.

Di sisi lain, lokasi Skatepark Slipi cukup mudah dijangkau. Untuk mengunjungi Skatepark Slipi, masyarakat bisa menggunakan bus TransJakarta dan turun di Halte Slipi Petamburan.

(OGI)

Satpol PP DKI Telah Segel 48 Papan Reklame

Pekerja memperbaiki rangka papan reklame di Kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (7/1/2019). ANT/Galih Pradipta.

Jakarta: Satpol PP DKI Jakarta telah menertibkan 48 papan reklame yang tak sesuai aturan di Ibu Kota. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu menyebut reklame itu telah disegel.

“Ada 48 titik, saya lihat memang tinggal kontruksinya (tiang) saja, tapi ada beberapa masih ada isinya (iklan),” kata Yani kepada Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. 

Reklame yang disegel itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame. Serta melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. 

“Sesuai dengan aturan, di kawasan kendali ketat tidak diperbolehkan memakai tiang tunggu. Yang diperbolehkan hanya yang menempel di gedung dengan LED,” kata Yani. 

Yani berharap setelah dilakukan penyegelan, perusahaan-perusahaan reklame membongkar sendiri tiang kontruksi tersebut. Jika tak kunjung dibongkar, Tim Terpadu Penyelenggaran Reklame (TPTPR) akan menindak tegas papan reklame itu. 

“Harapannya setelah segel itu, kepada mereka (perusahaan reklame) segera melakukan pembongkaran. Ikuti sesuai perizinan, pajak dan aturan,” tutur Yani. 

Sebelumnya dari tanggal 20 Desember 2018 hingga kini, Satpol PP DKI telah menertibkan reklame di kawasan kendali ketat. Kawasan tersebut antara lain Gatot Subroto, MT Hariyono, S. Parman, Thamrin, Sudirman dan Rasuna Said. 

Target utama ada 60 reklame, 7 reklame telah dibongkar. Sebanyak 39 reklame dibongkar sendiri oleh pemilik serta 14 reklame masih dalam proses. 

(DRI)

Subsidi Dicabut, ASN DKI Parkir di Trotoar

Jakarta: Trotoar di sepanjang Jalan Kebon Sirih, tepatnya di depan Gedung DPRD DKI Jakarta menjadi lahan parkir Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut setelah subsidi parkir untuk mereka dicabut dan dilarang memarkir kendaraan di Gedung DPRD DKI.

Pantauan Media Indonesia, Senin, 15 Januari 2019, puluhan kendaraan roda dua milik ASN memenuhi trotoar tersebut sejak pagi. Iqbal, salah satu pengawas dalam (pemdal) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, setelah gedung parkir DPRD resmi dibersihkan dari kendaraan ASN, sejumlah ASN memarkirkan kendaraan mereka di trotoar depan gedung DPRD DKI. “Dari pagi banyak banget ASN yang membandel parkir di situ,” katanya.

Namun, sejak pagi pihak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah mengantisipasinya dan langsung menertibkan kendaraan. Mereka mengangkut motor-motor yang diparkir sembarangan di trotoar. “Tadi pagi sudah ada beberapa motor yang diderek. Tapi, belum semua ditertibkan,” kata Iqbal.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Sigit Widjatmiko membenarkan hal tersebut. Sigit menyatakan terdapat sembilan kendaraan roda dua yang diangkut Dishub. “Berdasarkan berita acara pemeriksaan, terdapat sembilan kendaraan roda dua yang diderek hari ini,” katanya.

Baca: Parkiran IRTI Monas Kembali Padat

Sejumlah kendaraan yang terkena operasi penderekan tersebut, ujar Sigit, akan dikenai denda retribusi sebesar Rp500 ribu. “Semua kendaraan yang terkena giat penertiban pende-rekan dikenai aturan denda retribusi sebesar Rp500 ribu,” jelas Sigit.

Lengang

Pemandangan berbeda terlihat di lapangan parkir basement Gedung DPRD DKI Jakarta. Setelah beberapa hari terakhir dipadati kendaraan bermotor para ASN, kemarin lapangan parkir tersebut terlihat lengang.

Empat petugas jaga juga tidak sesibuk kemarin mengatur kendaraan yang mondar-mandir di palang masuk parkiran tersebut.
“Hari ini tidak ada sama sekali ASN yang parkir di sini,” kata Ikhsan, salah seorang petugas parkir Gedung DPRD DKI.

Ikhsan mengungkapkan, petugas keamanan dan pengamanan dalam (pamdal) mulai berjaga ketat hari ini karena surat edaran resmi mengenai larangan parkir di Gedung DPRD DKI telah diterima. “Sudah ada surat resmi soalnya. Jadi kami bertugas pun enak,” ujar Ikhsan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa lahan parkir yang terdapat di Gedung DPRD DKI Jakarta merupakan parkir khusus anggota dewan dan staf DPRD. “Parkir itu khusus anggota dewan dan staf di situ,” katanya.

Para ASN Pemprov DKI Jakarta menggunakan lahan parkir Gedung DPRD DKI lantaran subsidi parkir mereka di Lapangan IRTI Monas resmi dicabut.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menetapkan tarif parkir baru sebesar Rp352 ribu per bulan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sebelumnya, tarif parkir berlangganan motor di IRTI Monas hanya Rp22 ribu per bulan.

Menyusul tarif parkir kendaraan roda empat naik sekitar delapan kali lipat yakni dari semula Rp66 ribu per bulan menjadi Rp550 ribu per bulan.

Akibat kenaikan harga ini banyak ASN mencari parkir di tempat lain. Mereka memanfaatkan lahan parkir di Gedung DPRD DKI lantaran masih gratis.

Anies mengatakan bahwa pencabutan subsidi itu bertujuan untuk mendorong para ASN menggunakan angkutan umum. Terlebih, pegawai Pemprov DKI telah mendapat fasilitas naik bus Trans-Jakarta secara cuma-cuma alias gratis. (Atalya Puspa)

(YDH)

Taufik Salahkan Sekwan DKI Terkait LHKPN

Jakarta: DPRD DKI Jakarta mengakui 106 wajib lapor belum menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelanggara negara (LHKPN) 2018 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilatarbelakangi kinerja Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengaku telah memerintahkan Sekwan untuk mengkoordinasikan pengisian LHKPN secara masal. Namun, hingga saat ini, hal itu belum terlaksana.

“Kita sih sudah siap kapan saja, waktu itu mau ada pembimbingan  pengisian segala macam, tapi Sekwan belum lakukan itu,” kata Taufik ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019. 

Menurut dia, pengisian sistem LHKPN terbilang sulit. Untuk itu pihaknya menyepakati bila pengisian laporan kekayaan itu akan dipandu Sekwan dan KPK. 

“Dari pertemuan KPK (2017) mau dipandu secara bersama-sama, tapi Sekwan belum. Saya minta Sekwan segera mungkinlah, sebelum masa akhir jabatan,” jelas dia.

Sementara itu, KPK sempat menduga tidak patuhnya anggota dewan dilatarbelakangi penghujung masa jabatan dan sebagian ingin maju kembali di pileg. Alhasil, pengisian LKHPN menunggu arahan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, Taufik membantahnya. “Tidak, tidak ada ususnya mau nyaleg,” tutur dia.

KPK menjelaskan DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu legislatif tingkat provinsi yang tidak patuh dalam LHKPN 2018. Bahkan persentase kepatuhan 0,00 persen.

“DKI 106 wajib lapor, tidak pernah ada yang melapor,” kata Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Senin, 14 Januari 2018.

Baca: KPK: Banyak DPRD tak Patuh LHKPN

Selain itu, ada DPRD Lampung dengan wajib lapor sebanyak 77 orang, DPRD Sulawesi Tengah sebanyak 33 wajib lapor. Serta DPRD Sulawesi Utara sebanyak enam wajib lapor yang juga memiliki kepatuhan rendah. Masing-masing memiliki persentase 0,00 persen.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan jika dibandingkan legislatif provinsi lainya yang patuh melapor. Untuk itu, Pahala mengimbau legislatif di tingkat provinsi agar patuh menyampaikan LHKPN.

(OGI)

DKI akan Jadikan Kolong Tol Wiyoto Tempat Pengolahan Sampah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji. Foto: MI/Atet.

Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menjadikan kolong tol Wiyoto Wiyono, Jakarta Utara, sebagai tempat pengolahan sampah. Sebab, lokasi pembuangan sampah di wilayah itu sangat minim.
 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan sampah yang menumpuk di kolong tol Wiyoto dibuang warga sekitar lokasi. “Memang ketersedian lokasi tempat sampah agak sulit di situ,” kata Isnawa di Bantargebang, Bekasi, Selasa, 15 Januari 2018.
 
Isnawa berniat menata kolong tol tersebut menjadi tempat pengolahan sampah. Nantinya, di sepanjang kolong tol Wiyoto Wiyono tepatnya di Jalan Sungai Banyak, Tanjung Priok akan diberikan keranjang sampah.
 
“Kita coba gunakan kolong tol itu untuk pengolahan sampah yang lebih baik lagi,” ungkap dia.

Baca: Anies Mau ITF Sunter Dikebut, tapi Tidak Asal-asalan

Sebelumnya, Isnawa sempat geram lantaran PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) selaku pengelola jalan tol membiarkan sampah menumpuk. Seharusnya, kata dia, pengelola jalan tol ikut membantu mengamankan aset hingga kolong tol.
 
“Salah satu kendala kita PT CMNP itu tidak mengamankan aset di kolongnya. Tapi, saat ini kita dengan pemerintah Kota Jakarta Utara sedang melakukan upaya-upaya partisipatif,” ujarnya.

(FZN)

Anies Siapkan Kejutan di Kolong Flyover

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengubah kolong flyover menjadi ruang publik. Salah satunya kolong flyover Slipi, Jakarta Barat.

Kolong yang sebelumnya menjadi tempat pembuangan sampah kini berubah menjadi taman skateboard. Anies menyebut taman sudah masuk proses akhir.

“Kita berharap satu-satu akan jadi (taman). Tapi kita ingin berbagi hasil dulu. Saya enggak mau menceritakan panjang-panjang soal rencananya. Kalau sudah jadi, nanti ditunjukkan,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2018.

Anies belum mau mengumbar proyek percontohan itu. Setelah selesai, taman sketeboard di kolong flyover Slipi akan dievaluasi. “Jadi, nanti kita tahu apa kekurangannya, sehingga ketika kita membuat lagi di tempat lain tidak mengulangi,” ucap dia.
Mantan Mendikbud ini belum menentukan ihwal sistem penjagaan taman tersebut. Ia masih bingung akan melibatkan warga sekitar atau komunitas yang berhubungan dengan tema taman.

“Apakah masyarakat bisa dilibatkan dalam perawatan? Komunitas mana saja yang bisa dilibatkan? Perawatan Seperti apa? lalu pihak pengelola tolnya Bagaimana? (Belum ditentukan)” pungkas dia.

(YDH)

Berkah Skybridge Bagi PKL Tanah Abang

Jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang. Foto Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Jakarta: Hadirnya jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang membawa berkah tersendiri bagi pedagang kaki lima (PKL). Mereka yang dulu berjualan di trotoar Tanah Abang, kini difasilitasi tempat khusus.
 
Salah satu penjual makanan dan minuman, Ita, mengaku omzetnya naik tiga kali lipat setelah pindah ke skybridge. “Dulu di bawah mah sehari Rp1 juta. Sekarang bisa Rp3 jutaan,” ujar Ita saat berbincang dengan Medcom.id, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Hal serupa diamini Yuyun yang menjual aneka batik. Menurutnya, tempat yang strategis membuat omzetnya naik. “Banyak orang lewat dari Stasiun Tanah Abang jadi banyak yang beli,” kata Yuyun di lokasi.
 
Yuyun mengaku saat jualan di trotoar, omzetnya sekitar Rp1 juta per hari. Namun saat di skybridge, omzetnya meningkat. “Bisa Rp3 juta kalau ramai. Cuma rata-rata Rp2 juta – Rp2,5 juta,” beber Yuyun.

Baca: PKL Tanah Abang Diduga Setoran ke Preman

Pedagang yang pindah ke skybridge harus membayar uang sewa Rp500 ribu per bulan. Kendati demikian, Ita dan Yuyun tidak keberatan. “Mendingan begini. Tempat adem, bersih, aman, rame yang lewat,” ujar Ita.
 
Sedangkan Yuyun berpendapat dirinya tidak perlu repot mengurusi tenda dan takut cuaca buruk. “Dulu mah repot. Bikin tenda, turunin lagi. Hujan kehujanan, panas kepanasan,” pungkas Yuyun.
 

(FZN)

Anies: Sampah Bukan Cuma Soal Aturan

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai tak ada masalah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dia menganggap pangkal masalahnya adalah perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

“Saya sering katakan kalau soal sampah itu bukan soal aturan saja, tapi soal kebiasaan. Karena yang harus diubah bukan satu atau dua orang tapi 10 juta,” kata Anies di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 15 Januari 2018.

Anies menuturkan pihaknya tak bisa mengendalikan 10,2 juta warga DKI untuk tidak membuang sampah sembarang. Untuk menanganinya, lanjut dia, perlu edukasi.

“Nanti dicek apakah perdanya yang kurang efektif atau kebiasaan yang perlu diubah. Jadi, bukan semata-mata soal aturan,” tekan Anies .

Mantan Menteri Pendidikan dan kebudayaan itu berniat mengampanyekan pengolahan sampah secara masif. Langkah ini bakal digencarkan dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga anak sekolah.

“Kita daya belinya tinggi tapi kemampuan memilah sampah kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik sering terlambat,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin perda kebersihan lingkungan digalakkan. Jika ditemukan sampah di lingkungan rumah, pemilik rumah harus diberi sanksi.

Baca: Kalla Ingin Ada Perda Kebersihan Lingkungan

Dia mencontohkan aturan kebersihan di Amerika Serikat (AS) dan Singapura. Pemerintah AS memberi sanksi bila masyarakat tak membersihkan bekas salju di depan rumahnya.

Sementara itu, Singapura memberi sanksi kepada masyarakat bila selokan di depan rumahnya ditemukan jentik. Kalla menilai aturan dan tindakan tegas bisa diterapkan di Indonesia agar masyarakat sadar terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

“Kalau tidak menjadi tanggung jawab pribadi, dia seenaknya membuang kotoran dan berharap petugas kebersihan datang membersihkan,” tutur dia.

(OGI)

DKI Tambah Pinjaman Truk Sampah buat Pemkot Bekasi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melihat proses pencucian truk sampah – Medcom.id/Nur Azizah.

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta kembali meminjamkan truk sampah untuk Pemerintah Kota Bekasi. Sebanyak lima truk tambahan digunakan untuk mengakut sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengungkapkan truk yang dipinjam pakai ke Pemkot Bekasi seluruhnya ada 55 unit. Pengadaan truk itu sudah berlangsung sejak tiga tahun belakang.

“Sejak tiga tahun yang lalu kami Pemprov DKI Jakarta berikan 50 truk, sekarang tambah 5 jadi 55 unit,” kata Isnawa di TPST Bantargebang, Bekasi, Selasa, 15 Januari 2018.

Pemprov DKI juga membangun fasilitas pencucian mobil. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin truk-truk dari Bantargebang bersih sebelum kembali ke Jakarta.

“Truk harus bersih sehingga tidak menimbulkan gangguan di masyarakat,” ungkap Anies di lokasi. 

(Baca juga: Pengelolaan Sampah Terpadu Sunter Mulai Dibangun)

Tempat pencucian truk beroperasi selama 24 jam dan dapat membersihkan truk hanya dengan waktu lima menit. Dalam sekali pencucian, tempat itu dapat menampung sekitar 16 unit.

“Jadi, tempat ini enggak ada batasan jam operasionalnya. Setelah buang sampah di titik-titik zona buang, mereka akan langsung dibersihkan,” ungkap Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sempat melihat proses pencucian salah satu truk sampah. Setelah meninjau, Anies meminta teknologi semprotan diperbaiki.

“Penyemprotan masih belum bagus karena alat semprot itu untuk jarak dekat sementara kalau dari atas tempat saya berdiri tadi, jaraknya agak jauh. Jadi, airnya menyebar. Ini yang harus dikoreksi supaya alatnya lebih kuat dan lebih fokus,” pungkas Anies.

(REN)

Kolong Skybridge Masih Dijaga Satpol PP

Kondisi di bawah JPM Tanah Abang. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto

Jakarta: Pemandangan pedagang kaki lima (PKL) di bawah kolong jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat, kini sudah tidak terlihat. Satpol PP masih rutin berpatroli. 

Pantauan Medcom.id di lokasi, Selasa, 15 Januari 2018, tidak ada lagi PKL di bawah kolong jembatan. Lalu lintas terpantau lancar. 

Koordinator Satpol PP Jakarta Pusat Lesmi Tarigan mengaku, sejak pihaknya rutin patroli, pedagang menjadi tertib.

“Sudah tidak ada lagi. Sekarang kami rutin keliling Tanah Abang tiap dua jam sekali,” kata Lesmi saat berbincang dengan Medcom.id di lokasi. 


Satpol PP berjaga di bawah JPM – Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto. 

Lesmi mengakui, sebelum Satpol PP rutin memantau, masih ada beberapa pedagang yang berjualan di trotoar.

“Sebelumnya masih ada satu dua orang. Biasa jualan minuman. Kalau ditertibkan, bilangnya jualan buat perut (makan). Tetap kami tertibkan,” tutur Lesmi.

Selain berkeliling, Satpol PP juga diberikan tempat. Kini, ada tenda khusus petugas. 

“Tendanya baru hari ini dikasih. Untuk seterusnya bakal ada untuk memudahkan kami keliling,” kata Lesmi. 


Satpol PP berjaga di bawah JPM – Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto. 

(REN)

Proyek MRT fase II Tetap Berlanjut

Jakarta: Proyek Angkutan Cepat Terpadu atau Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta fase II Bundaran HI-Kota akan tetap berlanjut. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan hal tersebut walau Pemprov DKI belum memutuskan lokasi depo MRT.

“Proyek ini tidak berhenti, keputusan kita bertahap sambil kita tentukan lokasi barunya. Jangan sampai proyeksinya terhenti gara-gara keputusan depo-nya,” kata Anies di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019. 

Dia mengatakan, MRT akan beroperasi optimal sampai di kota dengan 22 sampai 23 kereta. Lokasi depo fase II tidak akan menjadi kendala karena akan menggunakan depo di Lebak Bulus.  

“Tidak menjadi kendala untuk pembangunan fase II, karena menggunakan depo di Lebak Bulud dan ruang-ruang stasiun di masa off, itu masih bisa dilakukan,” ucap Anies. 

Anies melanjutkan bila operasi MRT lebih dari 23 kereta, maka pihaknya akan mencari depo baru. Tidak hanya itu, dengan 23 kereta dianggap cukup mengangkut 400 ribu orang per hari.

“Di atas 22 atau 23 kereta, di situ kita harus memiliki depo baru. Dan 23 kereta ini sudah bisa angkut lebih dari 400 ribu orang per hari,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Darwoto mengatakan depo Moda Raya Terpadu (MRT) tahap II tidak bisa dibangun di kawasan Stadion BMW, Sunter, Jakarta Utara. Pasalnya, luas lahan tidak cukup.

(SCI)

Proses Verifikasi Peminat Hunian DP Rp0 Molor

Pembangunan hunian DP Rp0. Foto: Medcom.id/Cindy.

Jakarta: Penyelesaian proses verifikasi peminat rumah tanpa uang muka atau down payment (DP) Rp 0 tidak sesuai jadwal. Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitas Pemilik Rumah Sejahtera Dinas Perumahan dan Kawasan barus selesai melakukan verifikasi administrasi.
 
“Verifikasi administrasi sudah selesai. sekarang lagi seleksi data-data kependudukannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), data perpajakannya ke Dinas Pajak dan Perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata Kepala UPT Fasilitas Pemilik Rumah Sejahtera Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan kepada Medcom.id, Senin, 14 Januari 2019.
 
Terkait target proses verifikasi yang seharusnya selesai pada Desember 2018, Dzikran menjawab pihaknya akan berupaya menyelesaikannya bulan ini. “Kalau bisa diupayakan bulan ini, karena akhirnya mereka akad juga setelah rumahnya jadi,” ucapnya.

Baca: Rusun DP Rp0 Jadi Rebutan 2.400 Orang

Proses verifikasi sudah berlangsung hampir dua bulan. Verifikasi dilakukan setelah pendaftaran ditutup pada 21 November 2018.
 
Verifikasi dilakukan untuk menghindari kebocoran data yang tak sesuai syarat. Dzikran menjelaskan pihaknya tidak ingin buru-buru melakukan tahap verifikasi tersebut. “Kita tidak ingin ada yang lolos tahap verifikasi,” katanya.
 
Sebelumnya, ada 2.481 responden yang mendaftar pembelian rumah DP Rp0. Sebanyak 1.035 orang berminat rumah tipe 21 dan 1.389 orang memilih tipe 36 di kawasan Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta Timur.

(FZN)

Kalla: Pembangunan LRT di Kota Lebih Mahal

Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut biaya pembangunan light rail transit (LRT) di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) lebih besar ketimbang di luar Jakarta. LRT Jabodebek dibangun melayang.

“Bergantung di mana LRT itu (dibangun). Kalau di tengah kota itu elevated (melayang), kalau di luar kota tidak perlu elevated. Lebih murah membebaskan lahan dari pada membangunnya,” kata Kalla di Grand Hotel Sahid, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Baca: LRT Velodrome-Kelapa Gading Siap Dioperasikan

Menurut dia, pembengkakan biaya pembangunan LRT juga ditentukan lamanya pengerjaan. Semakin cepat pembangunan, dana yang digunakan lebih efisien.

“Kalau mahal pasti lama,” tegas dia.

Baca: LRT akan Terintegrasi TransJakarta

Kalla sebelumnya mengkritik pembangunan LRT yang menelan biaya sampai Rp500 miliar per kilometer. Pembangunan LRT dengan skema jalan layang tersebut dinilai kurang efektif.

“Siapa konsultannya yang bikin sehingga biayanya Rp 500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya (modalnya) kalau dihitungnya seperti itu?” ujar Kalla, Jumat, 11 Januari 2019.

(OJE)

Bestari: Kawin Bukan Urusan Pemprov

Pasangan calon pengantin mengucapkan ijab kabul didepan pengulu saat mengikuti nikah massal di area Park and Ride, Thamrin, Jakarta. Foto: MI/Susanto.

Jakarta: Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengkritik sertifikat layak kawin yang diwajibkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia menilai Pemprov tak perlu mewajibkan hal ini.

“Kawin bukan urusan Pemprov DKI, kalau nikah kan ke KUA (Kantor Urusan Agama),” kata Bestari di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019. 

Dia menyarankan agar sertifikat layak kawin itu dihapuskan. Jika memang ingin warganya sehat sebelum menikah, Pemprov DKI sebaiknya cukup mengeluarkan imbauan cek kesehatan. 

“Harusnya imbauan, manfaatnya apa itu (sertifikat layak kawin),” ucap Bestari. 

Menurut dia, kewajiban membuat sertifikat layak kawin itu menyusahkan masyarakat. Seharusnya, Pemprov DKI hanya menggiatkan sosialisasi cek kesehatan. 

“Nanti jadi nikah siri semua. Kalau mau nikah saja dihalang-halangi, enggak usahlah jadi kewajiban membuat sertifikat, kewajiban Gubernur (Anies Baswedan) kan untuk mengerahkan aparatur dalam melakukan sosialisasi, bukan (membuat) sertifikat,” tegas Bestari. 

Pemprov DKI mengeluarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon Pengantin. Cek kesehatan harus dilakukan dan menjadi syarat untuk mengurus surat pengantar nikah dari kelurahan. 

(OGI)

Proyek Besar MRT di Empat Mata Angin Jakarta

Jakarta: Fase pertama jalur moda raya terpadu (MRT) tinggal sentuhan terakhir. Tak perlu menunggu lama lagi, warga ibu kota bisa menikmati transportasi massal berbasis rel ini Maret mendatang. Pengelolanya menjamin, dari Lebak Bulus menuju bundaran Hotel Indonesia, hanya butuh 30 menit. Setara dengan nonton dua video di saluran Youtube Ria Yunita atau dikenal dengan Ria Ricis.

Keberhasilan pengoperasian fase pertama ini tentu saja akan menjadi ukuran untuk fase berikutnya. Saat ini PT MRT tengah merancang pembuatan fase kedua dan fase ketiga yang akan menghubungkan empat penjuru jakarta; yakni utara ke selatan dan timur ke barat. Seperti apa rencana besar PT MRT untuk mewujudkannya, berikut obrolan lengkap wartawan Medcom.id Dian Ihsan Siregar bersama Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, akhir pekan lalu.

Kapan MRT benar-benar beroperasi? 

Konstruksi fase pertama MRT kita targetkan selesai Maret 2019. Fase ini melayani rute Lebak Bulus menuju ke bundaran Hotel Indonesia. Saat ini posisinya sudah 98,1 persen. Uji operasi kita lakukan hingga Februari. Dari Februari akan kita uji coba operasi secara penuh pada Maret.

Total ada berapa stasiun untuk fase pertama? 

Jarak dari Lebak Bulus hingga bundaran HI sekitar 16 kilometer. Kita punya 13 stasiun. Terdiri atas tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Semuanya sudah sudah rampung. Kalau anda lihat tadi satu per satu, hampir semua stasiun secara struktural susah rampung. Pekerjaan yang masih kita selesaikan adalah pekerjaan interior dan finalisasi entrance (pintu masuk) serta mekanika elektrikal. Secara konstruksi sudah tuntas.

Fasilitas apa saja yang diberikan di setiap stasiun?

Kita buat semua stasiun ramah terhadap teman-teman disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia (lansia). Khusus di dalam kereta, kita juga menyiapkan tempat khusus untuk lansia dan disabilitas. Toilet pun ada yang khusus untuk disabilitas.

Berapa harga tiketnya?

Sekarang ini kita sedang memfinalisasi harga tiket. Kita sudah mengusulkan kepada pemerintah DKI Jakarta. Berdasarkan survei rata-rata Rp8.500. Tapi, kita juga tengah merancang harga tiket berdasarkan jarak. Usul dari kami, sepanjang satu kilometer Rp2.200. Jadi, dengan jarak terjauh atau 16 kilometer, tarifnya RpRp12.800. Ini usulan dari kami. Keputusannya ada di pemerintah. 

Apakah masyarakat bisa ikut pada uji coba MRT pada Februari nanti?

Secara terbatas kita akan undang. Kenapa terbatas, karena akan ada pengujian-pengujian. Bagi masyarakat yang tertarik bisa mengikuti caranya di website resmi MRT Jakarta. Uji coba akan dilakukan selama sebulan dari 26 Februari sampai 20 Maret 2019. Setelah itu akan ada pencanangan operasi komersial.

Dalam sehari ada berapa kereta yang beroperasi?

Pada saat uji coba akan kita berlakukan secara normal, yakni dari pukul 06.00 hingga 22.00 WIB. Namun, untuk jarak antar-rangkaian, belum kita tentukan.

Ada berapa stasiun yang akan terintegrasi dengan moda transportasi lain? 

Saat ini sudah ada lima stasiun yang secara sempurna terintegrasi dengan Transjakarta. Mulai dari Lebak Bulus di Blok M, kemudian di Sisingamaraja, Dukuh Atas, dan terakhir di Bundaran HI. Kalau yang di Bundaran HI itu kan sempurna. Si atasnya stasiun Transjakarta dan di bawahnya MRT. Seiring waktu integrasinya akan ditambah.

PEMBANGUNAN FASE KEDUA

Sepertinya ada perubahan rute untuk fase kedua?

Rencananya fase kedua MRT ini akan ada delapan stasiun. Tapi ada perubahan rute. Dari Bundaran HI akan kita bangun hingga ke Stasiun Jakarta Kota (bukan ke Kampung Bandan seperti pada rencana awal). Rencananya akan ada stasiun di Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Glodok, dan Jakarta Kota. Semua underground (di bawah tanah).

Sempat mencuat berita jika antara stasiun Sarinah dan Monas terkendala karena masuk objek vital nasional. Bagaimana menyelesaikannya?

Kita berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk soal kawasan. Dan karena kawasan itu juga masuk revitalisasi Istana Presiden, kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Rekomendasi-rekomendasi sudah diberikan. Groundbreaking-nya sedang kita cari, kemungkinan minggu terakhir Januari (sudah ada hasilnya).

Baca: Pembangunan MRT Fase II Dimulai Bulan Ini

Pembangunan fase kedua kenapa tidak sampai Kampung Bandan?

Ada persoalan hukum. Dan sampai saat terakhir kita mau eksekusi, kita belum dapat lahan di sana. Maka pemerintah memutuskan untuk membangun dulu ke Jakarta Kota, agar pekerjaan tak tertahan. Sambil proses menyiapkan dan menentukan letak depo. Kami juga sedang mempersiapkan studi apakah depo akan ditempatkan di Kampung Bandan atau di titik lain seperti di Ancol. Studi ini akan kita lakukan secepatnya.

Ada rencana akan dibangun di Stadion BMW. Apakah rencana ini juga memungkinkan? 

Ya, salah satu stasiun yang dituju adalah Stadion BMW. Tapi, apakah (depo) itu di Stadion BMW, masih akan kita studikan. Pemerintah DKI Jakarta akan membangun Stadion Persija, sehingga kalau memang itu terbangun, interkoneksi akan semakin bagus. Studi akan melihat dari ketersediaan lahan, akses, dan sebagainya.

Berapa dana yang dialokasikan untuk membangun fase kedua? 

Dana yang sudah komit dengan pemerintah Jepang Rp22,5 triliun. Itu yang akan kita pakai untuk fase kedua sampai saat ini. Secara keseluruhan fase pertama mencapai Rp16 triliun dan fase kedua Rp22,5 triliun. Jadi total Rp35 triliun sampai Rp39 triliun. Dan panjang jalur kedua fase itu mencapai 25 kilometer membentang dari utara ke selatan.

Kenapa biaya pembangunan fase kedua lebih besar, padahal jaraknya lebih pendek, hanya delapan kilometer?

Karena secara teknis dia lebih sulit. Konstruksinya itu bawah tanah semua. Apalagi ada yang dibangun di bawah Kali Ciliwung. Dan juga ada beberapa lokasi heritage. Kita akan melalui Kota Tua. Kondisi tanah juga lebih sulit saat mengarah ke pantai. Ini semua berimplikasi pada biaya pembangunan. Tapi, berapa pastinya ini sedang kita survei dan studi desain. 

Sudah ada kontraktor yang akan menggarap fase kedua? 

Belum. Baru paket groundbreaking. Kemarin kita tentukan kontraktornya. Kita akan lakukan pelelangan. Fase I itu misalnya CP201. Nantinya dari Bundaran HI sampai Harmoni. Itu pelelangannya bulan ini akan kita mulai. Kita nyusur terus CP202 Harmoni sampai Sawah Besar. Kemudian CP203 Sawah Besar sampai Kota. Itu yang kita siapkan sekarang.

Kontraktor untuk fase kedua apakah bisa kembali menggunakan fase pertama? 

Bisa saja, ini kan semudah sistem pelelangan terbuka. Catatan penting yang kita lakukan ini sifatnya karena pendanaannya dari Jepang, maka mekanismenya akan kita lakukan seperti itu.

Kapan fase kedua akan rampung?

Tahun 2024. Jadi, kalau kita bisa efektif (membangun) 2020, maka 2024 akhir fase kedua bisa beroperasi.

Baca: MRT Jakarta Fase III Terbentang 31 KM

Setelah pembangunan fase kedua, apakah akan ada pembangunan MRT lanjutan?

Kita sedang menyiapkan fase ketiga. Jadi, jalurnya membentang dari timur ke barat sepanjang 31 kilometer. Dari Kalideres sampai ke Menteng. Basic engineering design sedang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam waktu singkat, kalau desain selesai, tahun depan kita implementasi fase ketiga. Untuk segmen-segmen tertentu kita akan bisa selesaikan pada 2024-2025.

(UWA)

Proyek Besar MRT di Empat Penjuru Jakarta

Jakarta: Fase pertama jalur moda raya terpadu (MRT) tinggal sentuhan terakhir. Tak perlu menunggu lama lagi, warga ibu kota bisa menikmati transportasi massal berbasis rel ini Maret mendatang. Pengelolanya menjamin, dari Lebak Bulus menuju bundaran Hotel Indonesia, hanya butuh 30 menit. Setara dengan nonton dua video di saluran Youtube Ria Yunita atau dikenal dengan Ria Ricis.

Keberhasilan pengoperasian fase pertama ini tentu saja akan menjadi ukuran untuk fase berikutnya. Saat ini PT MRT tengah merancang pembuatan fase kedua dan fase ketiga yang akan menghubungkan empat penjuru jakarta; yakni utara ke selatan dan timur ke barat. Seperti apa rencana besar PT MRT untuk mewujudkannya, berikut obrolan lengkap wartawan Medcom.id Dian Ihsan Siregar bersama Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, akhir pekan lalu.

Kapan MRT benar-benar beroperasi? 

Konstruksi fase pertama MRT kita targetkan selesai Maret 2019. Fase ini melayani rute Lebak Bulus menuju ke bundaran Hotel Indonesia. Saat ini posisinya sudah 98,1 persen. Uji operasi kita lakukan hingga Februari. Dari Februari akan kita uji coba operasi secara penuh pada Maret.

Total ada berapa stasiun untuk fase pertama? 

Jarak dari Lebak Bulus hingga bundaran HI sekitar 16 kilometer. Kita punya 13 stasiun. Terdiri atas tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah. Semuanya sudah sudah rampung. Kalau anda lihat tadi satu per satu, hampir semua stasiun secara struktural susah rampung. Pekerjaan yang masih kita selesaikan adalah pekerjaan interior dan finalisasi entrance (pintu masuk) serta mekanika elektrikal. Secara konstruksi sudah tuntas.

Fasilitas apa saja yang diberikan di setiap stasiun?

Kita buat semua stasiun ramah terhadap teman-teman disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia (lansia). Khusus di dalam kereta, kita juga menyiapkan tempat khusus untuk lansia dan disabilitas. Toilet pun ada yang khusus untuk disabilitas.

Berapa harga tiketnya?

Sekarang ini kita sedang memfinalisasi harga tiket. Kita sudah mengusulkan kepada pemerintah DKI Jakarta. Berdasarkan survei rata-rata Rp8.500. Tapi, kita juga tengah merancang harga tiket berdasarkan jarak. Usul dari kami, sepanjang satu kilometer Rp2.200. Jadi, dengan jarak terjauh atau 16 kilometer, tarifnya RpRp12.800. Ini usulan dari kami. Keputusannya ada di pemerintah. 

Apakah masyarakat bisa ikut pada uji coba MRT pada Februari nanti?

Secara terbatas kita akan undang. Kenapa terbatas, karena akan ada pengujian-pengujian. Bagi masyarakat yang tertarik bisa mengikuti caranya di website resmi MRT Jakarta. Uji coba akan dilakukan selama sebulan dari 26 Februari sampai 20 Maret 2019. Setelah itu akan ada pencanangan operasi komersial.

Dalam sehari ada berapa kereta yang beroperasi?

Pada saat uji coba akan kita berlakukan secara normal, yakni dari pukul 06.00 hingga 22.00 WIB. Namun, untuk jarak antar-rangkaian, belum kita tentukan.

Ada berapa stasiun yang akan terintegrasi dengan moda transportasi lain? 

Saat ini sudah ada lima stasiun yang secara sempurna terintegrasi dengan Transjakarta. Mulai dari Lebak Bulus di Blok M, kemudian di Sisingamaraja, Dukuh Atas, dan terakhir di Bundaran HI. Kalau yang di Bundaran HI itu kan sempurna. Si atasnya stasiun Transjakarta dan di bawahnya MRT. Seiring waktu integrasinya akan ditambah.

PEMBANGUNAN FASE KEDUA

Sepertinya ada perubahan rute untuk fase kedua?

Rencananya fase kedua MRT ini akan ada delapan stasiun. Tapi ada perubahan rute. Dari Bundaran HI akan kita bangun hingga ke Stasiun Jakarta Kota (bukan ke Kampung Bandan seperti pada rencana awal). Rencananya akan ada stasiun di Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Glodok, dan Jakarta Kota. Semua underground (di bawah tanah).

Sempat mencuat berita jika antara stasiun Sarinah dan Monas terkendala karena masuk objek vital nasional. Bagaimana menyelesaikannya?

Kita berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk soal kawasan. Dan karena kawasan itu juga masuk revitalisasi Istana Presiden, kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara. Rekomendasi-rekomendasi sudah diberikan. Groundbreaking-nya sedang kita cari, kemungkinan minggu terakhir Januari (sudah ada hasilnya).

Baca: Pembangunan MRT Fase II Dimulai Bulan Ini

Pembangunan fase kedua kenapa tidak sampai Kampung Bandan?

Ada persoalan hukum. Dan sampai saat terakhir kita mau eksekusi, kita belum dapat lahan di sana. Maka pemerintah memutuskan untuk membangun dulu ke Jakarta Kota, agar pekerjaan tak tertahan. Sambil proses menyiapkan dan menentukan letak depo. Kami juga sedang mempersiapkan studi apakah depo akan ditempatkan di Kampung Bandan atau di titik lain seperti di Ancol. Studi ini akan kita lakukan secepatnya.

Ada rencana akan dibangun di Stadion BMW. Apakah rencana ini juga memungkinkan? 

Ya, salah satu stasiun yang dituju adalah Stadion BMW. Tapi, apakah (depo) itu di Stadion BMW, masih akan kita studikan. Pemerintah DKI Jakarta akan membangun Stadion Persija, sehingga kalau memang itu terbangun, interkoneksi akan semakin bagus. Studi akan melihat dari ketersediaan lahan, akses, dan sebagainya.

Berapa dana yang dialokasikan untuk membangun fase kedua? 

Dana yang sudah komit dengan pemerintah Jepang Rp22,5 triliun. Itu yang akan kita pakai untuk fase kedua sampai saat ini. Secara keseluruhan fase pertama mencapai Rp16 triliun dan fase kedua Rp22,5 triliun. Jadi total Rp35 triliun sampai Rp39 triliun. Dan panjang jalur kedua fase itu mencapai 25 kilometer membentang dari utara ke selatan.

Kenapa biaya pembangunan fase kedua lebih besar, padahal jaraknya lebih pendek, hanya delapan kilometer?

Karena secara teknis dia lebih sulit. Konstruksinya itu bawah tanah semua. Apalagi ada yang dibangun di bawah Kali Ciliwung. Dan juga ada beberapa lokasi heritage. Kita akan melalui Kota Tua. Kondisi tanah juga lebih sulit saat mengarah ke pantai. Ini semua berimplikasi pada biaya pembangunan. Tapi, berapa pastinya ini sedang kita survei dan studi desain. 

Sudah ada kontraktor yang akan menggarap fase kedua? 

Belum. Baru paket groundbreaking. Kemarin kita tentukan kontraktornya. Kita akan lakukan pelelangan. Fase I itu misalnya CP201. Nantinya dari Bundaran HI sampai Harmoni. Itu pelelangannya bulan ini akan kita mulai. Kita nyusur terus CP202 Harmoni sampai Sawah Besar. Kemudian CP203 Sawah Besar sampai Kota. Itu yang kita siapkan sekarang.

Kontraktor untuk fase kedua apakah bisa kembali menggunakan fase pertama? 

Bisa saja, ini kan semudah sistem pelelangan terbuka. Catatan penting yang kita lakukan ini sifatnya karena pendanaannya dari Jepang, maka mekanismenya akan kita lakukan seperti itu.

Kapan fase kedua akan rampung?

Tahun 2024. Jadi, kalau kita bisa efektif (membangun) 2020, maka 2024 akhir fase kedua bisa beroperasi.

Baca: MRT Jakarta Fase III Terbentang 31 KM

Setelah pembangunan fase kedua, apakah akan ada pembangunan MRT lanjutan?

Kita sedang menyiapkan fase ketiga. Jadi, jalurnya membentang dari timur ke barat sepanjang 31 kilometer. Dari Kalideres sampai ke Menteng. Basic engineering design sedang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam waktu singkat, kalau desain selesai, tahun depan kita implementasi fase ketiga. Untuk segmen-segmen tertentu kita akan bisa selesaikan pada 2024-2025.

(UWA)

Parkiran IRTI Monas Kembali Padat

Seorang pengendara melintas di parkir IRTI Monas, Jakarta. Foto: MI/Galih Pradipta

Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana mencabut parkir murah bagi PNS DKI di IRTI Monas. Hal itu sempat membuat parkiran IRTI Monas sepi.

Namun, hal tersebut tak berlangsung lama. Hari ini, parkiran IRTI Monas kembali dipenuhi kendaraan aparatur sipil negara (ASN).

Pantauan Medcom.id, ratusan kendaraan sudah memadati parkiran IRTI Monas sampai pukul 09.00 WIB.

Salah satu petugas parkir di IRTI Monas Samsudin, mengatakan parkiran IRTI Monas kembali penuh, sejak Kamis, 10 Januari 2019 atau Jumat, 11 Januari 2019. “Saya datang pagi, kaget, kok parkiran motor jadi penuh lagi,” ujar Samsudin.

Dia menyebut volume kendaraan terutama motor yang parkir di IRTI Monas sempat menurun. “Sebelumnya sempat banyak yang kosong (parkirannya),” tutur Samsudin.

Baca: Anies Hapus Subsidi Parkir PNS DKI per Januari

Namun dirinya mengaku tidak tahu mengapa ASN kembali memarkirkan kendaraannya di IRTI Monas. “Saya enggak tahu apa yang terjadi di belakang. Mungkin enggak boleh sama pemerintah (untuk parkir di gedung) apa bagaimana,” pungkas Samsudin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan menaikkan tarif parkir di IRTI Monas bagi pegawai PNS DKI. Parkiran IRTI Monas kerap digunakan pegawai yang berkantor di Balai Kota. Tarif parkir untuk PNS DKI lebih murah dari tarif umum yang sebesar Rp 66.000 per bulan untuk mobil.

Mulai 15 Januari 2019, PNS DKI bakal dikenakan parkir umum berlangganan dengan tarif Rp550.000. Untuk sepeda motor, tarif parkir yang tadinya Rp22.000 per bulan menjadi Rp352.000 per bulan.

(YDH)

Rapat Uji Kelayakan Cawagub DKI Batal Digelar

Gedung DPRD DKI Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Rapat koordinasi antara pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), fraksi Gerindra, dan tim panelis uji kalayakan dan kepatutan (fit and proper tes) calon wakil gubernur DKI Jakarta batal digelar hari ini. Alasanya, sejumlah pimpinan fraksi Partai Gerindra masih ada kegiatan di luar kota.
 
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Syakir Purnomo mengatakan PKS maupun Gerindra belum menjadwal ulang  rapat tersebut.
 
“Jika sudah ada kesepakatan dan  kepastian waktu rapat koordinasi berikutnya, nanti akan dikabarkan,” kata Syakir kepada Medcom.id, Senin, 14 Januari 2019.

Baca: PKS Sodorkan Tiga Nama Cawagub ke Gerindra

PKS, Gerindra, dan tim panelis fit and proper test berencana mengadakan rapat koordinasi di salah satu hotel di Jakarta, hari ini. Rencananya, mereka akan membahas beberapa hal seperti pembahasan dan penyusunan hasil fit and proper test.
 
Sebelumnya, PKS DKI Jakarta telah mengajukan tiga nama kandidat pengganti Sandiaga Uno.
 
Tiga nama kader PKS tersebut yakni Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

(FZN)

Tersiksa di Trotoar Pendek

Jakarta: Setiap hari, Melia, 23, hanya butuh berjalan kaki 100 meter dari Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan, menuju ke toko tempat ia bekerja. Namun, setelah ia turun dari angkutan kota, siksaan di trotoar berjarak pendek itu membuatnya selalu merinding.

“Saingan saya di jarak 100 meter itu bukan hanya sesama pejalan kaki. Saya harus berebut trotoar dengan gerobak, tenda pedagang kaki lima, motor ojek yang mangkal, juga pengendara motor yang tergesa dan menerobos trotoar,” ungkapnya, Minggu, 13 Januari 2019.

Banyak kalangan memanfaatkan trotoar Pondok Labu sepanjang hari. Selain Melia yang pekerja toko, ada mahasiswa, pedagang pasar, pelajar, dan para ibu rumah tangga. Mereka harus beraktivitas di sejumlah sekolah, pasar, dan toko yang ada di kawasan tersebut.

Karena itu, Melia berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut memikirkan keselamatan para pedestrian, pengguna trotoar. “Faktor keamanan juga penting bagi kami.”

Dalam beberapa tahun terakhir, wajah trotoar di Ibu Kota memang terus dibenahi. Di sekitar Stadion Utama Senayan, trotoar di Jalan Sudirman-Jalan Thamrin dan Jalan KH Wahid Hasyim sangat nyaman, hijau, dan manusiawi.

Warga yang beraktivitas di pusat kota itu dimanjakan dengan trotoar yang lebar, selalu bersih dan terawat. Keberadaan pedagang kaki lima pun minim karena senantiasa dihalau petugas Satpol Pamong Praja.

Berbagai fasilitas dibangun Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Dari pagar pembatas agar kendaraan roda dua tidak bisa naik hingga konblok khusus pemandu bagi tunanetra.

Tahun lalu, Pemprov DKI menggulirkan dana sekurangnya Rp387 miliar untuk mempercantik trotoar sepanjang 80 kilometer. Selain Sudirman-Thamrin, dan KH Wahid Hasyim, revitalisasi digelar di kawasan Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur; Daan Mogok, Jakarta Barat, dan Sisingamangaraja hingga Fatmawati, Jakarta Selatan. Penataan trotoar juga dilakukan suku dinas yang ada di lima kota administratif.
Tahun ini, pemprov kembali melirik revitalisasi trotoar. Panjangnya ditargetkan sama dengan tahun lalu, 80 km.

Meski disebut-sebut masuk program revitalisasi trotoar 2018, trotoar Jalan Fatmawati, di paling ujung dekat Pasar Pondok Labu, tidak bisa disebut baik. Lebar trotoar tidak lebih dari 1 meter dan tidak dilengkapi dengan konblok pemandu tunanetra.

Meski keadaan trotoar cukup baik dan tidak ada yang berlubang, ketinggiannya sudah hampir sama dengan ketinggalan aspal jalan sehingga tidak layak. Jangan diharapkan ada tiang pembatas untuk menghalau kendaraan roda dua. Alhasil bukan hanya kendaraan roda dua yang bebas naik trotoar, melainkan juga gerobak-gerobak PKL.

“Di satu sisi, kami memang butuh PKL karena menyediakan jajanan murah dan mudah dijangkau bagi mahasiswa. Tapi, saat musim hujan, jalan tergenang sehingga pejalan kaki menjadi yang menderita. Jalan tergenang air harus kami lewati karena trotoar ditutupi PKL,” ungkap Sari, 20, mahasiswi. (Put/J-3)

(YDH)

Jakarta Berawan di Awal Pekan

Ilustrasi. Cuaca di DKI Jakarta. (MI)

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca Jakarta akan berawan, pada Senin, 14 Januari 2018. Cuaca berawan akan terjadi sepanjang hari.

Dilansir dari laman BMKG, Jakarta Barat dari pagi hingga malam akan berawan. Suhu di wilayah ini berkisar 24 hingga 32 derajat celsius dan kelembapan udara mencapai 95 persen.

Kondisi yang sama juga terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Suhu di ketiga wilayah antara 25 sampai 32 derajat celsius. Sementara kelembapan udara 80 hingga 90 persen.

Sejak pagi hingga malam, langit Jakarta Selatan dan Jakarta Timur tampak berawan. Suhu berada diantara 24 sampai 32 derajat celsius dan kelembapan udara mencapai 95 persen.

(LDS)

Jakarta Cerah Berawan

Ilustrasi. Foto: Dok. MI

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sebagian cuaca di Ibu Kota cerah berawan di akhir pekan, Minggu, 13 Januari 2019. Di pagi hari, cuaca di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara cerah berawan.

Sedangkan cuaca di Kepulauan Seribu diprediksi turun hujan lokal. Di siang hari, Jakarta Barat akan diguyur hujan lokal. 

Sedangkan Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan ditutupi awan. Di Jakarta Selatan diperkirakan turun hujan sedang. Adapun di Jakarta Timur akan diguyur hujan ringan. Lalu di Kepulauan Seribu tetap cerah berawan.

Beranjak ke malam hari, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat akan hujan ringan. Di Jakarta Selatan tetap diguyur hujan sedang. 

Sedangkan tiga wilayah lainnya, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu akan diselimuti awan. Saat dini hari, hampir seluruh wilayah berawan, kecuali Kepulauan Seribu diprediksi turun hujan.

Adapun suhu di hari ini sekitar 24 hingga 32 derajat celcius. Lalu kelembapannya mencapai 80 hingga 100 persen.

(AZF)

Transportasi Online akan Kembali Diberikan Payung Hukum

Jakarta: Pemerintah akan kembali mengeluarkan payung hukum untuk transportasi berbasis online. Payung hukum ini diberikan untuk memudahkan pengemudi transportasi online dalam mengais rezeki.

Kementerian Perhubungan juga sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, untuk transportasi online

“Sebentar lagi akan keluar lagi untuk payung hukum agar bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa bekerja dengan tenang karena ada payung hukumnya,” ujar Jokowi di Hall JI-Expo, Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2019.

Menurut dia, perkembangan inovasi-inovasi dan teknologi harus diimbangi dengan regulasi, termasuk juga di bidang transportasi. Namun, kata dia, payung hukum terkadang tak mampu menjangkau inovasi dan teknologi yang terus berkembang pesat. Hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan seluruh negara.

“Memang kita harus ngomong apa adanya, bahwa inovasi dan teknologi baru ini lebih cepat dari pada regulasi peraturannya. Tidak hanya di Indonesia, di semua negara tertatih-tatih. Barangnya sudah keluar, regulasinya belum siap, aturannya belum siap,” kata Jokowi.

Jokowi pun berjanji akan membuat aturan yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak pada transportasi online ini. Baik untuk pengemudi, konsumen, maupun penyedia aplikasi. “Semuanya harus berada pada posisi saling diuntungkan. Di situ senang, di sini senang, semuanya senang. Yang paling penting kan itu,” kata Presiden.

Sementara itu, Budi Karya mengungkapkan peraturan baru tentang ojek online ini dibuat setelah berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan stakeholder, aplikator, dan asosiasi pengemudi. Aturan dibuat berasaskan kesetaraan, keadilan, dan mengedepankan keselamatan.

“Kami harapkan peraturan ini memberikan situasi, kondisi yang win-win solution antara aplikator, pengemudi, dan penumpang dalam upaya meningkatkan keselamatan,” kata Budi. 

(AZF)

Transjakarta Jalin Kerjasama Dengan LRT Jakarta

Transjakarta dan LRT Jakarta meninjau proyek pembangunan Skybridge – Medcom.id/Dian Ihsan Siregar.

Jakarta: Transjakarta menjalin kerjasama dengan LRT Jakarta untuk mempermudah moda transportasi di ibu kota. Bentuk kerjasama itu yakni menghubungkan stasiun LRT Velodrome Jakarta Timur dengan Halte Transjakarta Pemuda di Rawamangun.

Direktur Teknik dan Fasilitas Transjakarta Wijanarko menyebut integrasi yang dilakukan dua moda transportasi itu yakni dengan membangun Skybridge. Jembatan ini akan menghubungkan keduanya.

“Halte ini (Pemuda Rawamangun) nantinya akan jadi titik temu antara LRT dan Transjakarta, nanti akan disatukan dengan Skybridge, jadi dari LRT bisa langsung masuk ke halte Busway, begitu juga sebaliknya,” kata Wijanarko di daerah Pemuda Ramawangun, Jakarta Timur, Jumat, 11 Januari 2019.

Kerja sama ini disambut positif oleh LRT Jakarta. Menurut Direktur Utama LRT Jakarta Allan Tandiano integrasi ini demi memudahkan masyarakat dalam mencari angkutan transportasi.

“Kalau sudah jadi ini akan memberikan penumpang kenyamanan dalam transportasi, jadi tidak ribet harus pindah-pindah lagi,” kata Allan.

Saat ini proyek pembangunan Skybridge untuk dua moda transportasi sudah masuk progres pengecekan utilitas. “Pembangunan akan mulai bulan ini, setelah selesai akan bisa digunakan masyarakat,” pungkas Allan.

(JMS)

Hujan Guyur Akhir Pekan Jakarta

Ilustrasi – Medcom.id.

Jakarta: Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi awan hingga hujan mengepung Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2018.

Pagi hari awan merata menutupi seluruh langit ibu kota. Hujan lokal diprediksi terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Hujan bahkan berlanjut hingga siang harinya. Catatan BMKG, hujan berpotensi deras disertai angin kencang dengan durasi singkat. Warga diminta tetap waspada.

Sedangkan siang menuju sore, awan masih menutupi wilayah Jakarta. Pada malam hari, hujan dengan intensitas sedang akan mengguyur wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Cuaca diperkirakan cukup hangat berkisar 25-30 derajat celcius. Dengan kelembaban sekitar 75-95 persen.

(JMS)

Jak Lingko Dinilai tak Selesaikan Kemacetan Jakarta

Supir Angkot Ok Otrip (kini beralih nama menjadi Jak Lingko) menunjukkan kartu OK Otrip saat menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta. MI/Barry Fathahilah.

Jakarta: Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Kartu Jak Lingko dinilai tidak menyelesaikan kemacetan ibu kota. Alasannya, kartu seharga Rp10.000 itu hanya bisa digunakan untuk beberapa kendaraan umum.

“Seharusnya sesuai perkataan Presiden Jokowi, bisa untuk semua seperti MRT LRT KRL, harus bisa terintergrasi dengan baik,” kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Tigor justru menganggap kartu tersebut merugikan masyarakat. “Harusnya semua itu terintergrasi dengan baik, masuk dalam sistem layanan, jadi tinggal tap-tap saja,” ucap Tigor.

(Baca: Jak Lingko Disebut Belum Memenuhi Syarat Pelayanan Minimal)

Menurut Tigor, dengan intergrasi sistem pembayaran, masyarakat akan lebih mudah menggunakan layanan transportasi Jabodetabek. Masyarakat juga akan lebih tertarik untuk memilih menggunakan transportasi umum. 

“Jadi intergrasi itu jangan cuma fisik (transportasi umum), tapi juga tiketingnya,” kata Azas.

(JMS)

Integrasi Transportasi Massal Disambut Positif

Kendaraan terjebak kemacetan di ruas jalan Jenderal Gatot Subroto kawasan Semanggi, Jakarta, Senin (10/4). ANT/Aprilio Akbar.

Jakarta: Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pengelolaan transportasi massal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)disambut positif. Transportasi yang terintegrasi dinilai menjadi solusi mengurai kemacetan.

“Masyarakat akan tertarik menggunakan angkutan umum itu, karena lebih mudah diakses,” kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Tigor mengatakan integrasi tranportasi ini harus menyentuh transportasi umum kecil atau swasta. Misalnya, angkutan umum yang ada di daerah pemukiman. 

“Termasuk yang swasta punya itu diintegrasikan dengan satu sistem layanan yang sama, intergrasi itu untuk keseluruhan,” kata dia.

(Baca: Tiga Gubernur Sepakat Kelola Transportasi Jabodetabek)

Jika dimungkinkan, kata Tigor, sistem integrasi ini juga ikut merangkul transportasi online. Apalagi, transportasi online juga menjadi salah satu transportasi pilihan masyarakat untuk berpergian.

“Biasa kan kalau ke stasiun atau halte busway, angkutan umumnya kan enggak ada, paling akhirnya memilih transportasi online,” kata Tigor.

Presiden Jokowi membuka rapat terbatas (ratas) yang membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Dia menilai kemacetan lalu lintas di Ibu Kota dan sekitarnya harus segera ditangani.

(JMS)

Jak Linggo Dinilai tak Selesaikan Kemacetan Jakarta

Supir Angkot Ok Otrip (kini beralih nama menjadi Jak Lingko) menunjukkan kartu OK Otrip saat menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta. MI/Barry Fathahilah.

Jakarta: Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Kartu JakLingko dinilai tidak menyelesaikan kemacetan ibu kota. Alasannya, kartu seharga Rp10.000 itu hanya bisa digunakan untuk beberapa kendaraan umum.

“Seharusnya sesuai perkataan Presiden Jokowi, bisa untuk semua seperti MRT LRT KRL, harus bisa terintergrasi dengan baik,” kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Tigor justru menganggap kartu tersebut merugikan masyarakat. “Harusnya semua itu terintergrasi dengan baik, masuk dalam sistem layanan, jadi tinggal tap-tap saja,” ucap Tigor.

(Baca: Jak Lingko Disebut Belum Memenuhi Syarat Pelayanan Minimal)

Menurut Tigor, dengan intergrasi sistem pembayaran, masyarakat akan lebih mudah menggunakan layanan transportasi Jabodetabek. Masyarakat juga akan lebih tertarik untuk memilih menggunakan transportasi umum. 

“Jadi intergrasi itu jangan cuma fisik (transportasi umum), tapi juga tiketingnya,” kata Azas.

(JMS)

Anies Utamakan Bangun Transportasi Umum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mengutamakan pembangunan transportasi massal, ketimbang menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, pembangunan lebih penting karena bisa mengurai kemacetan Ibu Kota.

“Kita lebih pentingkan membangun transportasi umum daripada sistem ERP-nya,” ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

Menurutnya Jakarta lebih membutuhkan perkembangan transportasi massal yang terintergrasi satu sama lain. Pemprov DKI telah membuat kebijakan melakukan pembenahan terhadap transportasi massal.

“Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak, karena di situlah sebenarnya inti dari kebijakan kita,” kata Anies.

Baca: MRT dan Mimpi Merevolusi Transportasi Kaum Urban

Ketika ditanya tentang pengunduran diri peserta lelang ERP Q-free, Anies mengatakan akan melihat fatwa dari kejaksaan. “Kita memang lagi tunggu fatwa dari kejaksaan soal prosesnya. Nanti kita lihat,” tutur Anies.

(YDH)

Angkutan Umum Jakarta Belum Ramah Difabel

Ilustrasi TransJakarta. Foto: MI/Angga.

Jakarta: Angkutan umum di Jakarta dinilai belum ramah difabel. Kaum difabel belum bisa mengakses transportasi dengan mudah.
 
Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan akses transportasi umum bagi difabel masih menjadi masalah utama.
 
“Harus diperhatikan persoalan itu, jadi teman-teman difabel kita bisa mudah mengakses transportasi,” kata Azas di Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Dia mengatakan salah satu transportasi umum yang sulit dijangkau difabel dan orang tua adalah Transjakarta. Mereka harus naik tangga.
 
“Tangga Transjakarta itu tinggi-tinggi sekali, gimana difabel bisa naik, enggak ada aksesnya. Orang tua saja ngos-ngosan,” ujar Azas.

Baca: DKI Jamin TransJakarta Ramah bagi Difabel

Dia menyarankan Transjakarta belajar dari busway di Guangzhou, China, yang menggunakan sistem low deck. Sistem low deck tersebut bisa diakses difabel.
 
“Saya pernah lihat di Guangzhou, busway itu low deck tidak tinggi-tinggi seperti halte di Jakarta. Ini kan bisa diakses oleh pengguna difabel,” katanya.

(FZN)

Cara Menjadi Penumpang Pertama MRT Jakarta

Jakarta: Masyarakat bisa merasakan kereta MRT Jakarta lebih dulu lewat tahap uji coba operasi penuh (full trial run) sejak 26 Februari 2019 sampai 20 Maret 2019 sebelum resmi beroperasi di Maret 2019. Untuk menjadi penumpang pertama MRT, publik diminta rajin memasang mata.

Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan masyarakat yang ingin merasakan kenyamanan MRT Jakarta harus selalu memantau laman milik pihaknya. ‎Dari sana, masyarakat akan mengetahui syarat atau ketentuan apa saja ketika ingin menjajal MRT Jakarta.

“Akan secara terbatas kita mengundang (masyarakat). Caranya seperti apa nanti di website dan media sosial MRT Jakarta kita akan cantumkan bagaimana cara masyarakat untuk bisa terlibat,” kata William saat wawancara khusus bersama Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2018.

Bukan hanya merasakan MRT Jakarta, William juga mengajak masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan di stasiun maupun di sepanjang jalur MRT. “Itu selama bulan kita libatkan masyarakat. ‎Setelah itu akan ada pencanangan operasi komersial,” jelas William.

Pada saat full trial run, dia mengaku semua kereta resmi beroperasi secara normal mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Setidaknya, ada 16 rangkaian kereta yang akan terlibat dalam proses uji coba secara penuh.

Baca: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

“Masyarakat yang mencoba, nanti ‎akan dilihat jam-jam berapa masyarakat bisa terlibat. Jadi tidak semua jam, akan dipilih,” jelas dia.

Semua mekanisme dan tata cara di MRT Jakarta, lanjut dia, akan diterangkan ke publik dalam waktu dekat. Tujuannya, agar masyarakat ‎bisa mengetahui dengan benar operasi MRT Jakarta.

“Pastinya ada pembicaraan dari manajemne. Ini ada proses seleksi. Setiap yang terpilih, maka masyarakat itu bisa ikut dalam uji coba operasi,” tukas dia.

(OGI)

Regulasi Ojek Daring Terbit Maret

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap mengeluarkan regulasi baru untuk mengatur ojek daring. Aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) itu keluar Maret ini. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengungkapkan aturan ‎akan berisi sejumlah hal. 

“Isinya tarif, kemitraan suspend, dan perlindungan keamanan serta keselamatan. Itu yang akan tertuang dalam permenhub,” ungkap Budi saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 11 Januari 2019.

Budi memastikan isi permenhub tidak jauh dari isu-isu yang selama ini disampaikan pengemudi dalam sejumlah aksi. Dia mengklaim aturan yang nanti akan diterbitkan dapat diterima semua pihak. 

“Sekarang kita sudah menemukan acuan hukum yang bisa kita pakai,” jelas Budi.

(Baca juga: Tarif Batas Bawah Ojek Daring di Kisaran Rp2.000-Rp2.500)

(REN)

MRT Jakarta Fase III Terbentang 31 Km

Jakarta: ‎PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sedang menyiapkan program pembangunan MRT Jakarta sepanjang 31 kilometer (km). Jarak itu akan terkoneksi ‎dari Kalideres, Jakarta Barat hingga ujung Menteng, Jakarta Timur.

‎”Yang sedang kita siapkan fase III, jadi dari barat ke timur sepanjang 31 km,” ucap ‎Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar ‎saat wawancara khusus bersama Medcom.id‎, Jumat, 11 Januari 2018.

Pada saat ini, bilang William, sedang menyiapkan desain konstruksi dan basic engineering. Harapannya, jika desain selesai, maka tahun depan akan melakukan implementasi untuk fase III.

“Jadi basic engineering design sedang dilaksanakan Kementerian Perhubungan. Dalam waktu singkat‎, kalau desain selesai, maka akan kita lakukan MRT Jakarta fase III. Jadinya setiap segmen fase II dan III akan bisa selesai di 2024-2025,” jelas dia.
Pembangunan fase II‎, bilang William, akan dilakukan groundbreaking pada bulan ini. Rutenya dari Bundaran HI hingga Jakarta Kota, sebelumnya memang diarahkan ke Kampung Bandan, Jakarta Utara.

“Pembangunan fase II, kalau bisa efektif tahun 2020 dikerjakan. Maka 2024 akhir kita akan bisa beroperasi di Bunderan HI hingga Stasiun Jakarta Kota,” tegas dia.

Dia mengaku, memang ‎ada salah satu stasiun MRT fase II di depan Gedung Kemenhub, tapi semua itu tidak masalah. Karena, manajemen telah berkoordinasi terus dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Karena itu kawasan revitalisasi Istana, kita juga berkoordinasi dengan Kemensetneg. Rekomendasi-rekomendasi sudah diberikan dan pertama untuk fase II ini akan kita canangkan di bulan ini. Groundbreakingnya sedang kita cari kemungkinan minggu terakhir Januari ini,” pungkas dia.

(YDH)

Masalah Lahan Paksa MRT Ubah Rute

Jakarta: ‎Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengungkapkan keluh kesahnya sepanjang pembangunan fase I dan II. Menurut dia, hal yang banyak menjadi kendala saat pembangunan adalah persoalan lahan.

“Karena ketika kita mulai pekerjaan ini, lahan itu belum semua bisa kita siapkan. Kemudian coba kita selesaikan. Itu yang terjadi saat fase I. Pembangunan jalur ke Kampung Bandan juga terkendala lahan yang tidak bisa kita eksekusi, makanya pembangunan mengarah ke Jakarta Kota,” kata William ‎saat wawancara khusus bersama Medcom.id‎, Jumat, 11 Januari 2018.

Namun, William memastikan perusahaan tetap bekerja keras walaupun terkendala lahan sehingga semua pekerjaan bisa terlaksanakan. “Makanya sekarang kita dipastikan secara on time, on quality, and on budget. Kita monitor juga kemajuan pekerjaannya,” jelas dia.

Pembangunan jalur ke Kampung Bandan, lanjut dia, memang terus menjadi polemik saat. Untuk itu, daripada MRT Jakarta fase II tidak terbangun, ‎rute dialihkan ke Jakarta Kota.

“Agar tidak tertahan, maka kita lakukan dulu pekerjaan dari Bundaran HI ke Stasiun Jakarta Kota. Sambil proses menyiapkan dan menentukan depo itu akan di mana. Itu yang sedang dipersiapkan,” kata dia.

Terkait pemilihan depo, dia menegaskan masih akan ada studi yang dijalani setelah area Kampung Bandan belum diakuisisi dengan baik. Daerah Stadion BMW diarahkan untuk menjadi depo, tetapi harus dikaji terlebih dahulu.

Baca: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

‎”Depo selain di Kampung Bandan ada di titik Ancol, Stadion BMW juga menjadi tujuan. Tapi, akan kita studikan. Di Stadion BMW pemerintah akan membangun lapangan untuk Persija, sehingga kalau memang terbangun interkoneksi stasiun, itu akan semakin bagus,” jelas dia.

Dia menambahkan ‎syarat dan aturan membangun depo yang baik adalah persediaan tanah yang bagus serta aksesnya yang terkoneksi dengan lokasi lain. “Itu yang akan kita lihat secara visible maupun teknisnya dalam membangun depo,” kata dia.

(OGI)

Pembangunan MRT Jakarta Fase II Telan Rp22,5 T

Rangkaian kereta MRT Jakarta. Foto: Medcom.id/Dian Ihsan Siregar

Jakarta: Dana pembangunan MRT Jakarta fase II mencapai Rp22,5 triliun yang berasal dari komitmen dengan pemerintah Jepang. Dana dipakai untuk membangun jalur sepanjang 8 kilometer.

‎”Secara keseluruhan fase I dan II‎ mencapai Rp39 triliun, panjangnya semua jalur itu 25 kilometer dari utara ke selatan,” kata William saat wawancara khusus bersama Medcom.id‎, Jumat, 11 Januari 2018.

William mengaku memang dana investasi yang dikeluarkan pada fase II lebih besar, meski panjangnya tidak lebih banyak dari fase I. ‎Hal itu dikarenakan konstruksinya secara teknis lebih sulit.

“Konstruksinya itu bawah tanah semua sepanjang 8 kilometer di bawah semua dan lebih dalam karena kita akan menyusuri tunnel akan kita bangun di bawah kali Ciliwung. Dan juga ada beberapa lokasi heritage kita lalui termasuk Kota Tua,” ‎jelas dia.

Baca: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

Selain itu, kondisi tanah yang lebih sulit karena mengarah ke pantai. Hal ini berdampak pada biaya pembangunan yang lebih tinggi.

‎”Tapi berapa pastinya ini sedang disurvei dan studi desain. Nantinya akan kita data pada saat finalisasi dan implementasi pastinya,” tegas dia.

(OGI)

MRT Jakarta Usul Harga Tiket Berdasarkan Jarak

Uji coba MRT Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyarankan harga tiket didasarkan jarak tempuh. Usulan itu telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“‎Berdasarkan survei rata-rata Rp8.500. Tapi terasa tiket akan berdasarkan by distance atau jarak. Usul dari kami sepanjang 1 km Rp2.200, semakin jauh sampai di 16 km ada di angka Rp12.800,” kata Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar ‎saat wawancara khusus bersama Medcom.id‎, Jumat, 11 Januari 2018.

Menurut dia, manajemen MRT sedang ‎menunggu keputusan harga pasti dari pemerintah. Setelah ada keputusan, harga akan diberlakukan pada saat operasi resmi MRT Jakarta di Maret 2019.

“Sekarang ini kita sedang memfinalisasi harga tiket finalisasi. Jadi kita sedang tunggu,” jelas dia.

Dia menyatakan setelah berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta, rencananya harga tiket MRT Jakarta akan disubsidi. Dengan begitu, masyarakat tak terbebani dengan harga tiket.

Sementara itu, pembangunan MRT Jakarta fase I rute Lebak Bulus ke Bundaran HI telah mencapai 98,1 persen. Pengerjaan diharapkan berjalan secepatnya agar operasi resmi bisa berjalan di Maret 2019.

Baca: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

‎”Kita juga sedang melakukan uji coba operasi. Uji operasi ini yang kita kerjakan sampai Februari. Dari Februari akan kita uji coba operasi secara penuh ke bulan Maret,” ungkap William.

Panjang jalur di fase I, lanjut dia, mencapai 16 kilometer (km). Jumlah stasiun ada sebanyak 13 stasiun, dengan 7 stasiun layang dan ada 6 stasiun bawah tanah. ‎

“Hampir semua stasiun secara struktural susah rampung. Pekerjaan yang masih kita selesaikan ini adalah pekerjaan interior, finalisasi, itu yang kita benahi, dan terkait elektrikal,” sebut dia.

(OGI)

MRT Manjakan Lansia dan Difabel

Jakarta: Manajemen MRT Jakarta mengaku sangat konsen pada kaum lanjut usia (lansia) dan difabel. Manajemen menyiapkan fasilitas khusus di setiap stasiun sehingga membuat nyaman ketika mereta menggunakan kereta MRT Jakarta.

‎”Memang stasiun MRT sendiri kita buat ramah terhadap teman-teman disabilitas terhadap anak-anak, orang tua dan orang berkebutuhan khusus itu ada jalur khusus kita siapkan elevator dan eskalator,” kata ‎Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar ‎saat wawancara khusus bersama Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2018.

Selain itu, dia mengaku ada juga gerbong khusus y‎ang disediakan untuk lansia dan difabel. Jadi, lansia dan difabel tak perlu takut karena manajemen MRT Jakarta telah mendesain semua fasilitas dengan baik.

‎”Ada gerbong khusus, tempat duduk khusus, toilet khusus. Jadi telah kami siapkan. Semua itu sudah ada, telah kita desain sebaik mungkin agar nyaman,” jelas dia.

Kini, kata William, progres pembangunan MRT Jakarta fase I rute Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) telah mencapai 98,1 persen. Pengerjaan pembangunan diharapkan berjalan secepatnya agar operasi resmi bisa berjalan di Maret 2019.

Cara: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

‎”Kita juga sedang melakukan uji coba operasi. Uji operasi ini yang kita kerjakan sampai Februari. Dari Februari akan kita uji coba operasi secara penuh ke bulan Maret,” ungkap William.

Panjang jalur di fase I, lanjut dia, mencapai 16 kilometer (km). Sementara itu, jumlah stasiun ada sebanyak 13 stasiun, dengan 7 stasiun layang dan ada 6 stasiun bawah tanah. 

“Kalau Anda lihat tadi satu per satu hampir semua stasiun secara struktural susah rampung. Pekerjaan yang masih kita selesaikan ini adalah pekerjaan interior, finalisasi, itu yang kita benahi, dan terkait elektronik. Tapi, secara konstruksi semua sudah tuntas,” tukas dia.

(OGI)

Pemprov DKI akan Benahi 10 JPO

Pekerja menyelesaikan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Stasiun Lenteng Agung, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membenahi 10 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Kepala Seksi Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Imam A Nugraha mengatakan revitalisasi dilakukan guna memaksimalkan fungsi JPO. 

“Ada 10 yang akan di revitalisasi, tapi untuk lokasinya masih dalam pembahasan, yang pasti akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujar Imam saat dikonfirmasi, Kamis, 10 Januari 2019.

Salah satu yang masuk dalam rencana revitalisasi JPO tahun ini ialah JPO Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Imam menyebut JPO tersebut bakal dibuat natural, karena terdapat sejumlah pohon dan kali Cengkareng.

“Biar natural tapi konsepnya modern. Pokoknya kami bikin semenarik mungkin pembangunan di sana,” ujarnya.

JPO Grogol, Jakarta Barat, juga bakal dibenahi. Namun, ia belum dapat menjelaskan seperti apa rancangan yang akan diterapkan di JPO Grogol tersebut. Namun, waktu pasti perbaikan JPO belum ditentukan. 

Imam mengatakan lima JPO di Jakarta telah direvitalisasi sepanjang 2018. Kelima JPO itu yakni JPO Polda Metro Jaya, JPO Gelora Bung Karno (GBK), JPO Bundaran Senayan atau Ratu Plaza, JPO Jelambar, Jakarta Barat, dan JPO Dr. Sumarno, Jakarta Timur. 

Nantinya, desain JPO akan dibuat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.  Misalnya, JPO di Jalan Sudirman dirancang dengan konsep modern dengan desain minimalis. Sedangkan, JPO GBK didesain kotak bergelombang yang bermakna semangat.

(AGA)

Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

Kereta MRT di Depo Lebak Bulus. Foto: MI/Adam Dwi

Jakarta: Direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Darwoto mengatakan depo Moda Raya Terpadu (MRT) tahap II tidak bisa dibangun di kawasan Stadion BMW, Sunter, Jakarta Utara. Pasalnya, luas lahan tidak cukup.

“Mestinya tidak (tidak ada depo), karena pembangunan kawasan yang ada stadionnya itu kan sudah diputuskan, jadi enggak mungkin digabung bersamaan dengan depo,” kata Dwi di Depo Lintas Rel Terpadu (LRT) Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 10 Januari 2018.

Dwi menjelaskan, pembangunan Depo MRT fase II membutuhkan lahan 12 hektare. Sementara, luas lahan kawasan Stadion BMW 25 hektare. “Berarti tinggal 13 hektare, cukup enggak untuk stadion dan kawasan lainnya? Enggak cukup,” ujarnya.

Alasan lainnya, Depo MRT fase II itu masuk kategori objek vital. Dengan begitu, depo tidak boleh berada di kawasan yang ramai pengunjung. Sementara, Stadion BMW itu rencananya bakal jadi markas klub sepak bola Ibu Kota, Persija.

“Nah akhirnya nanti terserah MRT atau JICA mau apakah tetap di Kampung Bandan atau di tempat lain,” ungkapnya.

Namun, Dwi mengamini kawasan Stadion BMW tetap membutuhkan fasilitas transportasi semacam stasiun MRT. Hal ini untuk memudahkan akses bagi para pengunjung. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membangun Depo MRT fase II di lahan Stadion BMW. Kebijakan ini dilakukan karena lahan di Kampung Bandan yang sedianya menjadi letak Depo MRT Fase II bermasalah.

(AGA)

Sebagian Jalan Sudirman Ditutup

Jakarta: Akses dari Jalan Prof.DR. Satrio menuju Jalan Jenderal Sudirman hingga Gedung Sampoerna Strategic ditutup. Penutupan jalan akibat pembongkaran Traffic Decking Moda Raya Terpadu (MRT) dilakukan pada 10-16 Januari 2019.

“Yang masih bisa digunakan dua lajur reguler plus satu lajur mixed TransJakarta dan reguler arah ke Blok M di depan Dedung Sampoerna Strategic Square sepanjang 100 meter,” kata Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Muhamad Kamaludin di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Baca: Proyek MRT Sudah 98,1%

Pembongkaran dimulai di area konstruksi pintu masuk sebelah timur Stasiun Bendungan Hilir hingga Gedung Sampoerna Strategic. Area kerja yang cukup luas itu lah yang mengakibatkan pengurangan jumlah lajur di Jalan Jenderal Sudirman menjadi 3 lajur.

Sedangkan pengguna Jalan Prof.DR. Satrioe menuju Jalan Jenderal Sudirman bisa menggunakan rute alternatif. Pengendara bisa melalui Jalan Masjid Hidayatullah atau Jalan Karet Sawah menuju jalan di samping Plaza Sentral.

“Aktivitas ini dilakukan untuk menghadirkan MRT Jakarta yang merupakan terobosan baru bagi transportasi publik di kota ini,” uucap dia.

Baca: MRT Tunggu Izin Kemensetneg Sentuh Kawasan Vital

MRT Jakarta ditargetkan mulai beroperaso Maret 2019. MRT diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga dan bisa mengubah gaya bertransportasi warga Jabodetabek.

(OJE)

2 Nama Cawagub Diserahkan ke Anies 28 Januari

Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyepakati bakal menyerahkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 28 Januari 2019. Sebelumnya, mereka akan melakukan rangkaian fit and proper test kepada para bakal calon. 

Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo mengatakan, fit and proper test bakal dimulai 14 Januari 2019. Rangkaian proses itu dijadwalkan selesai pada 25 Januari 2019.

“28 Januari bisa kirim surat (dua nama cawagub) ke Gubernur,” kata Syakir di kantor DPW Partai PKS DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019. 

Syakir mengatakan, kedua partai telah menyusun mekanisme fit and proper test. Adapun mekanisme fit and proper test yang disetujui kedua partai pengusung yakni koordinasi pimpinan partai dengan tim panelis, rapat teknis diantara tim panelis, pelaksanaan fit and proper test. 

Kemudian, pembahasan dan penyusunan hasil fit and proper test, penyerahan hasil kepada partai serta pengiriman surat dari partai pengusung ke Gubernur DKI jakarta. Mereka juga menyiapkan daftar panelis, antara lain; Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasojo dan Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif, dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.

Baca: Taufik Bantah Tudingan PKS

Syarif menambahkan, fit and proper test ini untuk mendalami komptensi, integritas, serta kemampuan. Oleh karena itu, panelis dibutuhkan untuk menilai para kandidat tersebut.

“Agar bisa didalami oleh panelis biar objektif,” tuturnya. 

Sebelumnya, PKS telah mengajukan tiga nama dari fraksinya untuk mengisi posisi Sandiaga Uno sebagai wakil Gubernur. Mereka yakni; Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. 

(DMR)

Jakarta Diprediksi Cenderung Berawan

Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Jakarta: Wilayah ibu kota DKI Jakarta diprediksi cukup bersahabat sepanjang hari ini, Kamis, 10 Januari 2019. Dari lima wilayah kota dan satu kabupaten, cuaca diprediksi cenderung berawan.

Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pagi hari, sebagian besar kota di Jakarta dalam kondisi berawan. Hanya wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang sedikit basah oleh hujan lokal. 

Memasuki siang hari cuaca tak banyak berubah. Langit mendung tetap menggelayuti  ibu kota.

Malam harinya pun demikian, cuaca berawan diprediksi enggan beranjak pergi. Kondisi seperti ini diperkirakan bakal berlangsung hingga dini hari. 

BMKG tetep mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi hujan pada hari ini terutama wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Masyarakat perlu mewaspadai potensi angin kencang dan petir. 

(UWA)