Hujan Guyur Akhir Pekan Jakarta

Ilustrasi – Medcom.id.

Jakarta: Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi awan hingga hujan mengepung Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2018.

Pagi hari awan merata menutupi seluruh langit ibu kota. Hujan lokal diprediksi terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Hujan bahkan berlanjut hingga siang harinya. Catatan BMKG, hujan berpotensi deras disertai angin kencang dengan durasi singkat. Warga diminta tetap waspada.

Sedangkan siang menuju sore, awan masih menutupi wilayah Jakarta. Pada malam hari, hujan dengan intensitas sedang akan mengguyur wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Cuaca diperkirakan cukup hangat berkisar 25-30 derajat celcius. Dengan kelembaban sekitar 75-95 persen.

(JMS)

Jak Lingko Dinilai tak Selesaikan Kemacetan Jakarta

Supir Angkot Ok Otrip (kini beralih nama menjadi Jak Lingko) menunjukkan kartu OK Otrip saat menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta. MI/Barry Fathahilah.

Jakarta: Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Kartu Jak Lingko dinilai tidak menyelesaikan kemacetan ibu kota. Alasannya, kartu seharga Rp10.000 itu hanya bisa digunakan untuk beberapa kendaraan umum.

“Seharusnya sesuai perkataan Presiden Jokowi, bisa untuk semua seperti MRT LRT KRL, harus bisa terintergrasi dengan baik,” kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Tigor justru menganggap kartu tersebut merugikan masyarakat. “Harusnya semua itu terintergrasi dengan baik, masuk dalam sistem layanan, jadi tinggal tap-tap saja,” ucap Tigor.

(Baca: Jak Lingko Disebut Belum Memenuhi Syarat Pelayanan Minimal)

Menurut Tigor, dengan intergrasi sistem pembayaran, masyarakat akan lebih mudah menggunakan layanan transportasi Jabodetabek. Masyarakat juga akan lebih tertarik untuk memilih menggunakan transportasi umum. 

“Jadi intergrasi itu jangan cuma fisik (transportasi umum), tapi juga tiketingnya,” kata Azas.

(JMS)

Integrasi Transportasi Massal Disambut Positif

Kendaraan terjebak kemacetan di ruas jalan Jenderal Gatot Subroto kawasan Semanggi, Jakarta, Senin (10/4). ANT/Aprilio Akbar.

Jakarta: Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pengelolaan transportasi massal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)disambut positif. Transportasi yang terintegrasi dinilai menjadi solusi mengurai kemacetan.

“Masyarakat akan tertarik menggunakan angkutan umum itu, karena lebih mudah diakses,” kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan di Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Tigor mengatakan integrasi tranportasi ini harus menyentuh transportasi umum kecil atau swasta. Misalnya, angkutan umum yang ada di daerah pemukiman. 

“Termasuk yang swasta punya itu diintegrasikan dengan satu sistem layanan yang sama, intergrasi itu untuk keseluruhan,” kata dia.

(Baca: Tiga Gubernur Sepakat Kelola Transportasi Jabodetabek)

Jika dimungkinkan, kata Tigor, sistem integrasi ini juga ikut merangkul transportasi online. Apalagi, transportasi online juga menjadi salah satu transportasi pilihan masyarakat untuk berpergian.

“Biasa kan kalau ke stasiun atau halte busway, angkutan umumnya kan enggak ada, paling akhirnya memilih transportasi online,” kata Tigor.

Presiden Jokowi membuka rapat terbatas (ratas) yang membahas pengelolaan transportasi di Jabodetabek. Dia menilai kemacetan lalu lintas di Ibu Kota dan sekitarnya harus segera ditangani.

(JMS)

Jak Linggo Dinilai tak Selesaikan Kemacetan Jakarta

Supir Angkot Ok Otrip (kini beralih nama menjadi Jak Lingko) menunjukkan kartu OK Otrip saat menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta. MI/Barry Fathahilah.

Jakarta: Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal Kartu JakLingko dinilai tidak menyelesaikan kemacetan ibu kota. Alasannya, kartu seharga Rp10.000 itu hanya bisa digunakan untuk beberapa kendaraan umum.

“Seharusnya sesuai perkataan Presiden Jokowi, bisa untuk semua seperti MRT LRT KRL, harus bisa terintergrasi dengan baik,” kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Tigor justru menganggap kartu tersebut merugikan masyarakat. “Harusnya semua itu terintergrasi dengan baik, masuk dalam sistem layanan, jadi tinggal tap-tap saja,” ucap Tigor.

(Baca: Jak Lingko Disebut Belum Memenuhi Syarat Pelayanan Minimal)

Menurut Tigor, dengan intergrasi sistem pembayaran, masyarakat akan lebih mudah menggunakan layanan transportasi Jabodetabek. Masyarakat juga akan lebih tertarik untuk memilih menggunakan transportasi umum. 

“Jadi intergrasi itu jangan cuma fisik (transportasi umum), tapi juga tiketingnya,” kata Azas.

(JMS)

Anies Utamakan Bangun Transportasi Umum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan mengutamakan pembangunan transportasi massal, ketimbang menerapkan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP). Menurutnya, pembangunan lebih penting karena bisa mengurai kemacetan Ibu Kota.

“Kita lebih pentingkan membangun transportasi umum daripada sistem ERP-nya,” ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat, 11 Januari 2019.

Menurutnya Jakarta lebih membutuhkan perkembangan transportasi massal yang terintergrasi satu sama lain. Pemprov DKI telah membuat kebijakan melakukan pembenahan terhadap transportasi massal.

“Yang lebih penting itu membuat transportasi umum lebih banyak, karena di situlah sebenarnya inti dari kebijakan kita,” kata Anies.

Baca: MRT dan Mimpi Merevolusi Transportasi Kaum Urban

Ketika ditanya tentang pengunduran diri peserta lelang ERP Q-free, Anies mengatakan akan melihat fatwa dari kejaksaan. “Kita memang lagi tunggu fatwa dari kejaksaan soal prosesnya. Nanti kita lihat,” tutur Anies.

(YDH)

Angkutan Umum Jakarta Belum Ramah Difabel

Ilustrasi TransJakarta. Foto: MI/Angga.

Jakarta: Angkutan umum di Jakarta dinilai belum ramah difabel. Kaum difabel belum bisa mengakses transportasi dengan mudah.
 
Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan mengatakan akses transportasi umum bagi difabel masih menjadi masalah utama.
 
“Harus diperhatikan persoalan itu, jadi teman-teman difabel kita bisa mudah mengakses transportasi,” kata Azas di Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.
 
Dia mengatakan salah satu transportasi umum yang sulit dijangkau difabel dan orang tua adalah Transjakarta. Mereka harus naik tangga.
 
“Tangga Transjakarta itu tinggi-tinggi sekali, gimana difabel bisa naik, enggak ada aksesnya. Orang tua saja ngos-ngosan,” ujar Azas.

Baca: DKI Jamin TransJakarta Ramah bagi Difabel

Dia menyarankan Transjakarta belajar dari busway di Guangzhou, China, yang menggunakan sistem low deck. Sistem low deck tersebut bisa diakses difabel.
 
“Saya pernah lihat di Guangzhou, busway itu low deck tidak tinggi-tinggi seperti halte di Jakarta. Ini kan bisa diakses oleh pengguna difabel,” katanya.

(FZN)

Cara Menjadi Penumpang Pertama MRT Jakarta

Jakarta: Masyarakat bisa merasakan kereta MRT Jakarta lebih dulu lewat tahap uji coba operasi penuh (full trial run) sejak 26 Februari 2019 sampai 20 Maret 2019 sebelum resmi beroperasi di Maret 2019. Untuk menjadi penumpang pertama MRT, publik diminta rajin memasang mata.

Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan masyarakat yang ingin merasakan kenyamanan MRT Jakarta harus selalu memantau laman milik pihaknya. ‎Dari sana, masyarakat akan mengetahui syarat atau ketentuan apa saja ketika ingin menjajal MRT Jakarta.

“Akan secara terbatas kita mengundang (masyarakat). Caranya seperti apa nanti di website dan media sosial MRT Jakarta kita akan cantumkan bagaimana cara masyarakat untuk bisa terlibat,” kata William saat wawancara khusus bersama Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2018.

Bukan hanya merasakan MRT Jakarta, William juga mengajak masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan di stasiun maupun di sepanjang jalur MRT. “Itu selama bulan kita libatkan masyarakat. ‎Setelah itu akan ada pencanangan operasi komersial,” jelas William.

Pada saat full trial run, dia mengaku semua kereta resmi beroperasi secara normal mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB. Setidaknya, ada 16 rangkaian kereta yang akan terlibat dalam proses uji coba secara penuh.

Baca: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

“Masyarakat yang mencoba, nanti ‎akan dilihat jam-jam berapa masyarakat bisa terlibat. Jadi tidak semua jam, akan dipilih,” jelas dia.

Semua mekanisme dan tata cara di MRT Jakarta, lanjut dia, akan diterangkan ke publik dalam waktu dekat. Tujuannya, agar masyarakat ‎bisa mengetahui dengan benar operasi MRT Jakarta.

“Pastinya ada pembicaraan dari manajemne. Ini ada proses seleksi. Setiap yang terpilih, maka masyarakat itu bisa ikut dalam uji coba operasi,” tukas dia.

(OGI)

Regulasi Ojek Daring Terbit Maret

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap mengeluarkan regulasi baru untuk mengatur ojek daring. Aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) itu keluar Maret ini. 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengungkapkan aturan ‎akan berisi sejumlah hal. 

“Isinya tarif, kemitraan suspend, dan perlindungan keamanan serta keselamatan. Itu yang akan tertuang dalam permenhub,” ungkap Budi saat dihubungi Medcom.id, Jumat, 11 Januari 2019.

Budi memastikan isi permenhub tidak jauh dari isu-isu yang selama ini disampaikan pengemudi dalam sejumlah aksi. Dia mengklaim aturan yang nanti akan diterbitkan dapat diterima semua pihak. 

“Sekarang kita sudah menemukan acuan hukum yang bisa kita pakai,” jelas Budi.

(Baca juga: Tarif Batas Bawah Ojek Daring di Kisaran Rp2.000-Rp2.500)

(REN)

MRT Jakarta Fase III Terbentang 31 Km

Jakarta: ‎PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta sedang menyiapkan program pembangunan MRT Jakarta sepanjang 31 kilometer (km). Jarak itu akan terkoneksi ‎dari Kalideres, Jakarta Barat hingga ujung Menteng, Jakarta Timur.

‎”Yang sedang kita siapkan fase III, jadi dari barat ke timur sepanjang 31 km,” ucap ‎Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar ‎saat wawancara khusus bersama Medcom.id‎, Jumat, 11 Januari 2018.

Pada saat ini, bilang William, sedang menyiapkan desain konstruksi dan basic engineering. Harapannya, jika desain selesai, maka tahun depan akan melakukan implementasi untuk fase III.

“Jadi basic engineering design sedang dilaksanakan Kementerian Perhubungan. Dalam waktu singkat‎, kalau desain selesai, maka akan kita lakukan MRT Jakarta fase III. Jadinya setiap segmen fase II dan III akan bisa selesai di 2024-2025,” jelas dia.
Pembangunan fase II‎, bilang William, akan dilakukan groundbreaking pada bulan ini. Rutenya dari Bundaran HI hingga Jakarta Kota, sebelumnya memang diarahkan ke Kampung Bandan, Jakarta Utara.

“Pembangunan fase II, kalau bisa efektif tahun 2020 dikerjakan. Maka 2024 akhir kita akan bisa beroperasi di Bunderan HI hingga Stasiun Jakarta Kota,” tegas dia.

Dia mengaku, memang ‎ada salah satu stasiun MRT fase II di depan Gedung Kemenhub, tapi semua itu tidak masalah. Karena, manajemen telah berkoordinasi terus dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Karena itu kawasan revitalisasi Istana, kita juga berkoordinasi dengan Kemensetneg. Rekomendasi-rekomendasi sudah diberikan dan pertama untuk fase II ini akan kita canangkan di bulan ini. Groundbreakingnya sedang kita cari kemungkinan minggu terakhir Januari ini,” pungkas dia.

(YDH)

Masalah Lahan Paksa MRT Ubah Rute

Jakarta: ‎Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengungkapkan keluh kesahnya sepanjang pembangunan fase I dan II. Menurut dia, hal yang banyak menjadi kendala saat pembangunan adalah persoalan lahan.

“Karena ketika kita mulai pekerjaan ini, lahan itu belum semua bisa kita siapkan. Kemudian coba kita selesaikan. Itu yang terjadi saat fase I. Pembangunan jalur ke Kampung Bandan juga terkendala lahan yang tidak bisa kita eksekusi, makanya pembangunan mengarah ke Jakarta Kota,” kata William ‎saat wawancara khusus bersama Medcom.id‎, Jumat, 11 Januari 2018.

Namun, William memastikan perusahaan tetap bekerja keras walaupun terkendala lahan sehingga semua pekerjaan bisa terlaksanakan. “Makanya sekarang kita dipastikan secara on time, on quality, and on budget. Kita monitor juga kemajuan pekerjaannya,” jelas dia.

Pembangunan jalur ke Kampung Bandan, lanjut dia, memang terus menjadi polemik saat. Untuk itu, daripada MRT Jakarta fase II tidak terbangun, ‎rute dialihkan ke Jakarta Kota.

“Agar tidak tertahan, maka kita lakukan dulu pekerjaan dari Bundaran HI ke Stasiun Jakarta Kota. Sambil proses menyiapkan dan menentukan depo itu akan di mana. Itu yang sedang dipersiapkan,” kata dia.

Terkait pemilihan depo, dia menegaskan masih akan ada studi yang dijalani setelah area Kampung Bandan belum diakuisisi dengan baik. Daerah Stadion BMW diarahkan untuk menjadi depo, tetapi harus dikaji terlebih dahulu.

Baca: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

‎”Depo selain di Kampung Bandan ada di titik Ancol, Stadion BMW juga menjadi tujuan. Tapi, akan kita studikan. Di Stadion BMW pemerintah akan membangun lapangan untuk Persija, sehingga kalau memang terbangun interkoneksi stasiun, itu akan semakin bagus,” jelas dia.

Dia menambahkan ‎syarat dan aturan membangun depo yang baik adalah persediaan tanah yang bagus serta aksesnya yang terkoneksi dengan lokasi lain. “Itu yang akan kita lihat secara visible maupun teknisnya dalam membangun depo,” kata dia.

(OGI)

Pembangunan MRT Jakarta Fase II Telan Rp22,5 T

Rangkaian kereta MRT Jakarta. Foto: Medcom.id/Dian Ihsan Siregar

Jakarta: Dana pembangunan MRT Jakarta fase II mencapai Rp22,5 triliun yang berasal dari komitmen dengan pemerintah Jepang. Dana dipakai untuk membangun jalur sepanjang 8 kilometer.

‎”Secara keseluruhan fase I dan II‎ mencapai Rp39 triliun, panjangnya semua jalur itu 25 kilometer dari utara ke selatan,” kata William saat wawancara khusus bersama Medcom.id‎, Jumat, 11 Januari 2018.

William mengaku memang dana investasi yang dikeluarkan pada fase II lebih besar, meski panjangnya tidak lebih banyak dari fase I. ‎Hal itu dikarenakan konstruksinya secara teknis lebih sulit.

“Konstruksinya itu bawah tanah semua sepanjang 8 kilometer di bawah semua dan lebih dalam karena kita akan menyusuri tunnel akan kita bangun di bawah kali Ciliwung. Dan juga ada beberapa lokasi heritage kita lalui termasuk Kota Tua,” ‎jelas dia.

Baca: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

Selain itu, kondisi tanah yang lebih sulit karena mengarah ke pantai. Hal ini berdampak pada biaya pembangunan yang lebih tinggi.

‎”Tapi berapa pastinya ini sedang disurvei dan studi desain. Nantinya akan kita data pada saat finalisasi dan implementasi pastinya,” tegas dia.

(OGI)

MRT Jakarta Usul Harga Tiket Berdasarkan Jarak

Uji coba MRT Jakarta. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta menyarankan harga tiket didasarkan jarak tempuh. Usulan itu telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“‎Berdasarkan survei rata-rata Rp8.500. Tapi terasa tiket akan berdasarkan by distance atau jarak. Usul dari kami sepanjang 1 km Rp2.200, semakin jauh sampai di 16 km ada di angka Rp12.800,” kata Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar ‎saat wawancara khusus bersama Medcom.id‎, Jumat, 11 Januari 2018.

Menurut dia, manajemen MRT sedang ‎menunggu keputusan harga pasti dari pemerintah. Setelah ada keputusan, harga akan diberlakukan pada saat operasi resmi MRT Jakarta di Maret 2019.

“Sekarang ini kita sedang memfinalisasi harga tiket finalisasi. Jadi kita sedang tunggu,” jelas dia.

Dia menyatakan setelah berdiskusi dengan Pemprov DKI Jakarta, rencananya harga tiket MRT Jakarta akan disubsidi. Dengan begitu, masyarakat tak terbebani dengan harga tiket.

Sementara itu, pembangunan MRT Jakarta fase I rute Lebak Bulus ke Bundaran HI telah mencapai 98,1 persen. Pengerjaan diharapkan berjalan secepatnya agar operasi resmi bisa berjalan di Maret 2019.

Baca: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

‎”Kita juga sedang melakukan uji coba operasi. Uji operasi ini yang kita kerjakan sampai Februari. Dari Februari akan kita uji coba operasi secara penuh ke bulan Maret,” ungkap William.

Panjang jalur di fase I, lanjut dia, mencapai 16 kilometer (km). Jumlah stasiun ada sebanyak 13 stasiun, dengan 7 stasiun layang dan ada 6 stasiun bawah tanah. ‎

“Hampir semua stasiun secara struktural susah rampung. Pekerjaan yang masih kita selesaikan ini adalah pekerjaan interior, finalisasi, itu yang kita benahi, dan terkait elektrikal,” sebut dia.

(OGI)

MRT Manjakan Lansia dan Difabel

Jakarta: Manajemen MRT Jakarta mengaku sangat konsen pada kaum lanjut usia (lansia) dan difabel. Manajemen menyiapkan fasilitas khusus di setiap stasiun sehingga membuat nyaman ketika mereta menggunakan kereta MRT Jakarta.

‎”Memang stasiun MRT sendiri kita buat ramah terhadap teman-teman disabilitas terhadap anak-anak, orang tua dan orang berkebutuhan khusus itu ada jalur khusus kita siapkan elevator dan eskalator,” kata ‎Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar ‎saat wawancara khusus bersama Medcom.id, Kamis, 10 Januari 2018.

Selain itu, dia mengaku ada juga gerbong khusus y‎ang disediakan untuk lansia dan difabel. Jadi, lansia dan difabel tak perlu takut karena manajemen MRT Jakarta telah mendesain semua fasilitas dengan baik.

‎”Ada gerbong khusus, tempat duduk khusus, toilet khusus. Jadi telah kami siapkan. Semua itu sudah ada, telah kita desain sebaik mungkin agar nyaman,” jelas dia.

Kini, kata William, progres pembangunan MRT Jakarta fase I rute Lebak Bulus ke Bundaran Hotel Indonesia (HI) telah mencapai 98,1 persen. Pengerjaan pembangunan diharapkan berjalan secepatnya agar operasi resmi bisa berjalan di Maret 2019.

Cara: Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

‎”Kita juga sedang melakukan uji coba operasi. Uji operasi ini yang kita kerjakan sampai Februari. Dari Februari akan kita uji coba operasi secara penuh ke bulan Maret,” ungkap William.

Panjang jalur di fase I, lanjut dia, mencapai 16 kilometer (km). Sementara itu, jumlah stasiun ada sebanyak 13 stasiun, dengan 7 stasiun layang dan ada 6 stasiun bawah tanah. 

“Kalau Anda lihat tadi satu per satu hampir semua stasiun secara struktural susah rampung. Pekerjaan yang masih kita selesaikan ini adalah pekerjaan interior, finalisasi, itu yang kita benahi, dan terkait elektronik. Tapi, secara konstruksi semua sudah tuntas,” tukas dia.

(OGI)

Pemprov DKI akan Benahi 10 JPO

Pekerja menyelesaikan pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Stasiun Lenteng Agung, Jakarta. Foto: MI/Bary Fathahilah.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membenahi 10 Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Kepala Seksi Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta Imam A Nugraha mengatakan revitalisasi dilakukan guna memaksimalkan fungsi JPO. 

“Ada 10 yang akan di revitalisasi, tapi untuk lokasinya masih dalam pembahasan, yang pasti akan dilakukan dalam waktu dekat,” ujar Imam saat dikonfirmasi, Kamis, 10 Januari 2019.

Salah satu yang masuk dalam rencana revitalisasi JPO tahun ini ialah JPO Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat. Imam menyebut JPO tersebut bakal dibuat natural, karena terdapat sejumlah pohon dan kali Cengkareng.

“Biar natural tapi konsepnya modern. Pokoknya kami bikin semenarik mungkin pembangunan di sana,” ujarnya.

JPO Grogol, Jakarta Barat, juga bakal dibenahi. Namun, ia belum dapat menjelaskan seperti apa rancangan yang akan diterapkan di JPO Grogol tersebut. Namun, waktu pasti perbaikan JPO belum ditentukan. 

Imam mengatakan lima JPO di Jakarta telah direvitalisasi sepanjang 2018. Kelima JPO itu yakni JPO Polda Metro Jaya, JPO Gelora Bung Karno (GBK), JPO Bundaran Senayan atau Ratu Plaza, JPO Jelambar, Jakarta Barat, dan JPO Dr. Sumarno, Jakarta Timur. 

Nantinya, desain JPO akan dibuat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.  Misalnya, JPO di Jalan Sudirman dirancang dengan konsep modern dengan desain minimalis. Sedangkan, JPO GBK didesain kotak bergelombang yang bermakna semangat.

(AGA)

Depo MRT Tak Bisa Dibangun di Kawasan Stadion BMW

Kereta MRT di Depo Lebak Bulus. Foto: MI/Adam Dwi

Jakarta: Direktur PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Darwoto mengatakan depo Moda Raya Terpadu (MRT) tahap II tidak bisa dibangun di kawasan Stadion BMW, Sunter, Jakarta Utara. Pasalnya, luas lahan tidak cukup.

“Mestinya tidak (tidak ada depo), karena pembangunan kawasan yang ada stadionnya itu kan sudah diputuskan, jadi enggak mungkin digabung bersamaan dengan depo,” kata Dwi di Depo Lintas Rel Terpadu (LRT) Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 10 Januari 2018.

Dwi menjelaskan, pembangunan Depo MRT fase II membutuhkan lahan 12 hektare. Sementara, luas lahan kawasan Stadion BMW 25 hektare. “Berarti tinggal 13 hektare, cukup enggak untuk stadion dan kawasan lainnya? Enggak cukup,” ujarnya.

Alasan lainnya, Depo MRT fase II itu masuk kategori objek vital. Dengan begitu, depo tidak boleh berada di kawasan yang ramai pengunjung. Sementara, Stadion BMW itu rencananya bakal jadi markas klub sepak bola Ibu Kota, Persija.

“Nah akhirnya nanti terserah MRT atau JICA mau apakah tetap di Kampung Bandan atau di tempat lain,” ungkapnya.

Namun, Dwi mengamini kawasan Stadion BMW tetap membutuhkan fasilitas transportasi semacam stasiun MRT. Hal ini untuk memudahkan akses bagi para pengunjung. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana membangun Depo MRT fase II di lahan Stadion BMW. Kebijakan ini dilakukan karena lahan di Kampung Bandan yang sedianya menjadi letak Depo MRT Fase II bermasalah.

(AGA)