Warga Tangerang Berkesempatan Ikut Program Bedah Rumah

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Tangerang: Warga Tangerang masih memiliki kesempatan untuk mengikuti program bedah rumah yang diadakan Pemerintah Kota Tangerang. Sebanyak 500 rumah tak layak huni masuk dalam program rehabilitasi untuk tahun ini.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mempersilakan warga Tangerang untuk mendaftar. Syaratnya, harus memiliki surat keterangan rumah tak layak huni dari RT/RW maupun kelurahan.

“Lalu, melampirkan foto rumah dan rumah berdiri di lahan pribadi,” kata Arief kepada Medcom.id, Rabu, 9 Januari 2019.

Setelah data masuk, Pihak Pemkot Tangerang akan memverifikasi status lahan dan cek lapangan. Bila tak ada masalah, maka bantuan bisa diberikan.

“Tapi ingat, setelah bagus itu tidak boleh dijual atau disewakan. Khawatirnya ada yang nakal lalu dikontrakkan,” tegas Arief.

Baca juga: Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan akan Direvitalisasi

Anggaran bedah rumah mencapai Rp20 juta per satu unit. Selain program bedah rumah, Pemkot Tangerang juga melanjutkan program sanitasi.

Untuk tahun ini, pembuatan jamban komunal akan menyasar 500 kepala keluarga dengan total anggaran Rp3 miliar. Dua program ini bertujuan menciptakan Tangerang menjadi kota layak huni.

Rencananya, bedah rumah dan pembuatan sanitasi akan kembali dimasukkan di RPJMD tahun 2019-2023 dalam program Tangerang Berbenah. Namun, RPJMD Pemkot Tangerang tahun 2019-2023 masih dalam pembahasan dan akan diserahkan sebelum Juni 2019. 

(UWA)

Pemkot Tangerang Bakal Bedah 500 Rumah Tahun Ini

Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang akan melanjutkan program bedah rumah di tahun 2019. Untuk tahun ini, setidaknya ada 500 rumah yang akan direnovasi.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, anggaran untuk tiap rumah sekitar Rp20 juta. Bedah rumah masuk dalam program Tangerang Berbenah yang bertujuan untuk menciptakan Tangerang sebagai kota layak huni.

“Permintaan bedah rumah bertambah terus dari tahun 2014,” kata Arief kepada Medcom.id, Rabu 9 Januari 2018.

Arief menyebut, antusiasme warga Tangerang terhadap program bedah rumah tinggi. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dengan 40 rumah.  

“Lalu pada tahun 2014 naik jadi 1.000 rumah, di tahun 2015 2.000 rumah, tahun. 2016 sekitar 1.700, dan tahun  2018 sekitar 1.000 rumah. Total 5.800-an rumah sudah dibedah,” ungkap dia.

Baca juga: Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan akan Direvitalisasi

Bedah rumah menjadi salah satu program prioritas Pemkot Tangerang yang dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018. Rencananya, bedah rumah akan kembali dimasukkan dalam RPJMD tahun 2019-2023 dengan program yang sama, yakni Tangerang Berbenah.

Namun, RPJMD Pemkot Tangerang tahun 2019-2023 masih dalam pembahasan. Kepala Bappeda Kota Tangerang Said Endrawiyanto mengatakan, rencana penyusunan RPJMD tahun 2019-2023 sedang dibahas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, RPJMD harus diserahkan paling lambat enam bulan setelahnya ke DPRD.

(UWA)

Anies Bakal Perbanyak Lahan Parkir untuk Atasi Kemacetan

Jakarta: Kemacetan di kawasan Ibu Kota hingga daerah penyangga disebut dapat menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahunnya. Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola sistem transportasi di Jabodetabek.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyatakan siap untuk mengelola sistem transportasi di wilayahnya maupun di kota penyangga. Anies menyampaikan, salah satu cara memaksimalkan transportasi massal di Ibu Kota ialah dengan memperbanyak lahan parkir. 

Pembangunan lahan parkir di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) harus diperbanyak. Dia juga berencana menambah lahan parkir di tiap stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) khusus di luar kota.

“Kita perlu membangun banyak lahan parkir, tak hanya di DKI, tapi juga di luar Jakarta,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 9 Januari 2019.
Baca: BPTJ Dukung Wacana Tarif Parkir Selangit di DKI

Baca: DKI akan Terapkan Tarif Parkir Selangit

Selain memperbanyak lahan parkir di dekat stasiun, Anies berencana meningkatkan tarif parkir. Namun, Anies belum merinci kawasan apa saja yang akan ditingkatkan tarif parkirnya. 

“Jadi, nanti tarif parkirnya ditinggikan lalu DKI bangun lahan parkir yang dekat dengan stasiun LRT atau MRT dengan harga parkir yang murah,” ujar dia.

Sebelumnya, Anies telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membangun 10 park and ride di kota dan kabupaten tersebut. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan, empat pemda itu sudah menyediakan lahan untuk membangun park and ride tersebut.

?Baca: BPTJ Dukung Wacana Tarif Parkir Selangit di DKI

Pemprov DKI Jakarta nantinya berupaya akan menyediakan anggaran untuk pembangunan park and ride. Pendanaan bisa menggunakan APBD DKI, sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), ataupun sumber-sumber lainnya.

Jika menggunakan APBD DKI, lanjut Premi, masing-masing pemda harus mengajukan proposal bantuan keuangan kepada Pemprov DKI setelah merampungkan perencanaan pembangunan.

(UWA)

Bidang Tanah Warga Jakarta Barat Sepenuhnya Bersertifikat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen,

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pihaknya mendukung  program sertifikasi tanah untuk warga di seluruh wilayah Jakarta. Ia berharap agar program tersebut dapat membantu perkembangan hidup warganya.

“Insha Allah ini akan bisa membantu mengubah nasib perjalanan hidup untuk keluarga-keluarga yang tanahnya bersertifikat,” tutur Anies di GOR Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu, 9 Januari 2019.

Saat ini tercatat ada 370.197 bidang tanah milik warga di wilayah Jakarta Barat. Anies memastikan seluruh bidang tanah tersebut kini telah bersertifikat.

“Ada delapan persen yang belum bersertifikat dan hari ini adalah bagian dari delapan persen yang mulai hari ini telah tercatat bersertifikat,” ujarnya.

Baca: Jokowi Bagikan Ribuan Sertifikat Tanah di Cengkareng

Dalam kesempatan ini, Anies turut mendampingi Presiden Joko Widodo untuk membagikan 3.023 sertifikat tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. Dokumen sertifikat tanah merupakan bukti hak kepemilikan masyarakat yang sah di mata hukum.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden dan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang dan kami berharap Bapak Presiden berkenan untuk memberikan amanat serta menyerahkan sertifikat tanah warga di Jakarta Barat,” pungkasnya.

Selain dihadiri oleh Jokowi, kegiatan ini juga dihadiri oleh Walikota Jakarta Barat Rustam Effendi. Selain itu, turut hadir Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi beserta jajarannya serta ribuan Warga Jakarta Barat.

(UWA)

Jalan Nasional Bakal Diserahkan ke Pemprov DKI

Jakarta: Seluruh jalan nasional di Ibu Kota bakal diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dari 38 jalan nasional di Jakarta, 25 di antaranya sudah dikelola Pemprov DKI.

“Sisa 13 jalan nasional nanti itu akan diserahkan ke Pemprov untuk dikelola. Pengelolaannya ya bukan asetnya,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurut dia, dengan langkah ini, Pemprov DKI memiliki wewenang untuk mengatur lalu lintas di jalan tersebut. Selama ini, Dinas Perhubungan DKI tak bisa menyelesaikan masalah di jalan-jalan itu lantaran tak memiliki yuridiksi.

“Kemarin Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) sudah berikan arahan bahwa nanti 100 persen akan diserahkan,” ungkap dia.

Baca: Polemik Jakarta-Bekasi Bisa Rusak Citra Nasional

Sebanyak 13 jalan yang akan diserahkan ke Pemprov DKI meliputi Jalan Daan Mogot, Jalan Bekasi Raya, Jalan Lingkar Barat, Jalan Pelabuhan, Jalan Jampea, Jalan Cilincing Raya, Jalan Ciputat Raya, Jalan Pasar Jumat, Jalan Kartini, Jalan Bogor Raya, Jalan TB Simatupang, Jalan Cakung-Cilincing, dan Jalan Akses Marunda. 

Selain diberi wewenang mengelola jalan nasional, Anies juga dituntut untuk memegang kendali untuk mengelola transportasi di Jabodetabek. Perintah ini datang dari Presiden Joko Widodo.

“Pas rapat bidang transportasi kemarin, Presiden berikan arahan agar pengelolaan transportasi di Jakarta dibuat sederhana. Kemarin ditanya apakah DKI siap memegang kendali, ya siap,” ungkap dia.

(OGI)

Pembukaan Flyover Cengkareng Tunggu Uji Kelayakan

Perbaikan Flyover Cengkareng. Foto: Medcom.id/Sunnahalomi Halakrispen.

Jakarta: Flyover Cengkareng masih belum dapat dilalui kendaraan. Pembukaan flyover tersebut masih harus menunggu uji kelayakan.

Flyover Cengkareng sudah selesai tinggal ada pengujian uji kekuatannya. Hari ini selesai katanya pengujiannya,” kata Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi di GOR Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurut dia, pengujian kelayakan perlu diterapkan supaya kekuatan flyover setelah diperbaiki dapat diketahui. Apabila telah diuji dan dipastikan layak, flyover itu dapat kembali dilalui kendaraan.

“Kalau itu hari ini dipastikan bisa dilewati hari ini kita buka. Tapi kalau belum, ya kita tunggu saja hasil pengujian dulu,” ungkap dia.

Baca: Perbaikan Flyover Cengkareng Belum Rampung

Masa perbaikan Flyover Cengkareng diperpanjang dari target penyelesaian, yakni selama empat hari. Awalnya, perbaikan flyover ditargetkan rampung pada Kamis, 3 Januari 2019, tetapi diundur menjadi Senin, 7 Januari 2019. 

Perbaikan flyover tersebut mulai dilakukan sejak 27 Desember 2018 oleh petugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Ditjen Bina Marga. Hari ini flyover dinyatakan selesai diperbaiki.

(OGI)

Empat Jabatan di DKI Masih Dilelang

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta masih membuka lelang untuk empat jabatan. Pemprov belum menemukan sosok yang memenuhi kompetensi.

Keempat jabatan itu yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Wakil Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan empat jabatan tersebut merupakan sisa lelang dari 14 jabatan sebelumnya.

“Empat itu tidak ada yang memenuhi. Setelah dikaji dan seleksi empat itu tidak memenuhi maka akan dibuka lagi,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2018.

Pemprov DKI sudah melelang 14 posisi, dua posisi di antara dilelang secara nasional. Dua posisi itu yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI.

Sedangkan 10 jabatan lainnya ialah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik); Dinas Bina Marga; Dinas Pendidikan; Kemudian Dinas Kesehatan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perindustrian dan Energi. 

Lalu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Wakil Kepala Satpol-PP,  Dinas Pendidikan, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, Dinas Kehutanan serta Wakil Wali Kota Jakarta Timur.

(Baca juga: Anies Diminta Tunjuk Kadis Sesuai Keahliannya)

Lelang jabatan dilaksanakan secara online, PNS di seluruh Indonesia bisa mengikuti lelang jabatan ini. Syaratnya, sudah menjabat eselon II selama dua tahun. Usia tidak lebih dari 57 tahun.
 
PNS harus menjalankan seleksi berbasis komputer. Pelamar juga diwajibkan membuat makalah, mengisi keminatan dan menjalani psikotes.

Dari lelang kemarin, 10 orang dinyatakan lolos. Mereka adalah Suzi Marsita sebagai Kepala Dinas Kehutanan, Atika Nur Rahmatia sebagai Kadis Diskominfotik, dan Lin Mutmainah Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah. 

Lalu tujuh pejabat lainnya ialah Sri Haryati sebagai kepala Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI, Sri Mahendra Satria Wirawan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Chaidir kepala Badan Kepegawaian Daerah. 

Serta, Hari Nugroho sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Widyastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Kelik Indriyanto sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Uus Kuswanto sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Timur.

(Baca juga: Anies Lantik 7 Pejabat Pemprov DKI)
 

(REN)

Anies Ingin Sanksi Larangan Plastik Masuk Akal

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau buru-buru mengesahkan Pergub Larangan Plastik. Alasannya, banyak substansi draft peraturan gubernur (pergub) yang harus dikoreksi.

“Banyak substansi pergub plastik itu yang harus dikoreksi. Jadi, ini bukan cepat-cepatan keluar pergubnya,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2018.

Salah satu yang dikoreksi masalah sanksi. Ia ingin sanksi yang diberikan masuk akal dan dapat mengubah perilaku masyarakat.

“Sanksi itu harus masuk akal, yang bisa dikerjakan, yang bisa mengubah perilaku. Kalau sanksi itu hanya bikin headline saja tapi tidak bisa dilaksanakan buat apa?,” tutur dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ingin setiap penggunaan plastik memiliki variabel yang jelas. Dengan begitu, sanksi setiap pelanggaran akan berbeda.

“Jadi, ini harus didetailkan, sanksi jelas, dan variabel ketidaktaatannya ada agar kita lengkap. Jangan asal ada aturan,” tandas dia.

(Baca juga: Anies Belum Mau Teken Aturan Kantong Plastik)

Dalam draft Pergub larangan plastik yang diterima Medcom.id, terdapat tahapan-tahapan sanksi. Mulai dari teguran tertulis, denda sebesar Rp5-Rp25 juta sampai pencabutan izin usaha.

“Kalau surat teguran tertulis tiga kali tapi tidak diindahkan maka akan dikenakan denda Rp5 hingga Rp25 juta,” kata Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Rahmawati kepada Medcom.id, Jakarta Pusat, Rabu 26 Desember 2018.

Rahmawati menuturkan, bila sanksi denda juga tak dilaksanakan maka akan diberlakukan sanksi pembekuan izin. Sedangkan sanksi tertinggi ialah pencabutan izin usaha.

Dia menyebut, aturan ini berlaku efektif terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selambat-lambatnya enam bulan sejak Peraturan ini diundangkan. Sedangkan aturan ini efektif terhadap Pasar selambat-lambatnya satu tahun sejak diundangkan.

Dalam draf Pergub itu juga diatur bahwa penggunaan kantong sekali pakai dapat digunakan apabila untuk mewadahi barang basah atau berisiko mengalami kebocoran. Misalnya untuk mewadahi makanan mentah, makanan siap saji, atau bahan pangan yang tidak terselubung kulit maupun kemasan apa pun. 

 

(REN)

MRT dan LRT Wajib Murah Meriah

Jakarta: Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menyebut tiket mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT) harus dibanderol dengan harga terjangkau. Dengan begitu, masyarakat luas bisa menikmatinya.

“Kalau masalah tarif, dengan integrasi transportasi masyarakat harusnya murah. Kalau saya, jangan sampai Rp15 ribu,” kata Azas kepada Medcom.id, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurut dia, tarif yang rendah bisa diraih dengan cara memberlakukan sistem subsidi. Dengan harga yang murah, tentunya masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

“Pengguna transportasi umum sekarang di Jabodetabek sekitar 18 persen. Kalau harga, layanan, dan integrasinya baik, paling tidak 25 hingga 30 persen masyarakat nantinya akan gunakan transportasi publik,” terang Azas.

Azas menilai saat ini animo masyarakat terhadap MRT dan LRT sudah besar. Pemerintah tinggal menyosialisasikan dan mengintegrasikan MRT dan LRT dengan transportasi umum lainnya. 

“Kalau dia (layanan dan harga MRT dan LRT) bagus, nanti bisa sampai 40 persen pengguna trasnportasi umum di jabodetabek. Ini (layanan dan harga MRT dan LRT) yang harus diselesaikan segera,” ungkap Azas.

Berdasarkan jadwal, MRT Jakarta akan mulai beroperasi pada Maret 2019. Fase 1 MRT Jakarta dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI akan menggunakan 16 rangkaian kereta.
 
Baca: Halte TransJakarta Bakal Terintegrasi MRT

Dari 16 rangkaian itu, 14 rangkaian akan digunakan untuk operasional dan dua sisanya untuk cadangan. Satu kereta bisa memuat 200-300 penumpang dengan jumlah maksimal sekitar 1.800 penumpang untuk satu rangkaian.
 
Kecepatan rangkaian kereta MRT bisa mencapai 80 kilometer per jam di bawah tanah dan bisa meningkat hingga 100 kilometer per jam di permukaan tanah. Dengan begitu, perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI hanya butuh waktu 30 menit.

Sementara itu, LRT dijadwalkan beroperasi pada Februari 2019 setelah uji coba kereta secara keseluruhan. Pada Desember 2018, proyek LRT Jakarta koridor 1 fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome sudah mencapai 90 persen. 

(OGI)

DKI Gaet Swasta Revitalisasi Lima Taman

Jakarta: Anggaran revitalisasi lima taman di DKI Jakarta diperkiraan menghabiskan dana Rp140 miliar. Anggaran bisa berkurang bila Pemprov DKI berhasil mendapatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kita anggarkan dari hasil hitungan. Kalau kita dapat swasta (CSR) maka anggaran akan kita kembalikan kepada negara,” kata Kepala Dinas Kehutanan DKI Suzi Marsita di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2018.

Dinas Kehutanan DKI masih mencari perusahaan yang bersedia merevitalisasi lima taman tersebut. Suzi menargetkan, revitalisasi taman selesai tahun ini.

“Harus tahun ini selesai. Kecepatannya tergantung proses pengadaan barang jasa. Kalau kita gunakan CSR tentu lebih cepat,” ungkap dia.

Revitalisasi Taman Tebet, Taman Tugu Tani, Taman Langsat, Taman Puring, dan Taman Matraman dinilai perlu lantaran sudah sekitar 15 tahun tak diperbaiki. Masing-masing akan dibuat taman tematik, seperti di taman pintar berlalu lintas di Tebet.

(Baca juga: NasDem DKI Sarankan Revitalisasi Taman Gunakan Dana CSR)

Namun, Suzi belum bisa memastikan tema-tema untuk lima taman itu. Pasalnya, revitalisasi taman masih proses perencanaan.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyarankan Pemprov DKI membangun kerja sama dengan swasta untuk revitalisasi lima taman di DKI. Tujuannya, agar anggaran revitalisasi taman bisa dialokasikan ke pos anggaran lain, seperti perbaikan saluran dan penanggulangan banjir. 

Terkait mahal tidaknya anggaran tersebut, Bestari tak mau menyimpulkan. Mahal murahnya revitalisasi taman tergantung pada spesifikasi dan konsep taman itu sendiri. Semakin ikonik taman tersebut maka anggaran tersebut dianggap wajar.

“Ya tergantung nanti spesifikasinya macam apa. Kalau modelnya biasa saja ya mahal. Kalau ikonik ya okelah,” kata Bestari.

(Baca juga: DKI Anggarkan Rp140 Miliar untuk 5 Taman)
 

(REN)

MRT Tunggu Izin Kemensetneg Sentuh Kawasan Vital

Pekerja menyelesaikan pembangunan jalur dan stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Sisingamangaraja, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Manajemen PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengaku telah berkoordinasi dengan ‎Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Hal ini demi memperoleh izin pembangunan MRT Jakarta fase II dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Stasiun Jakarta Kota. 

Koordinasi ini untuk menyempurnakan setiap perizinan yang ada. Apalagi, salah satu stasiun MRT fase II yang akan dibangun berada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Daerah kementerian ini adalah wilayah vital yang sangat dekat dengan Istana Negara.

“Tentu itu ada koordinasi dengan Setneg. Kita sudah koordinasi dengan Mensesneg (Pratikno). Jadi masih dalam proses. Ini akan berjalan terus,” kata Corporate Secretary MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin kepada Medcom.id, Rabu, 9 Januari 2018.

Menurut dia, pembangunan MRT fase II ini sangat didorong oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Dia pun optimistis pembangunan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Jadi semua proses dalam pembicaraan Setneg, agar tidak ada kendala dalam pembangunannya,” sebut dia.

Baca juga: Halte TransJakarta Bakal Terintegrasi MRT

MRT Jakarta akan melaksanakan peletakan baru pertama fase II pada bulan ini. Fase II akan terbentang dari Bundarah HI hingga Stasiun Jakarta Kota. Direktur Utama MRT William Sabandar mengaku sudang mengantongi kontraktor yang akan menggarap proyek tersebut. 

“Kita sedang merencanakan prosesnya. Sudah dapat (nama kontraktor) pemenangnya dan Januari akan groundbreaking RSS (gardu distribusi listrik),” kata William.

(OGI)

Anies Minta Pejabat Baru Selesaikan Program Prioritas

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta tujuh pejabat DKI yang baru dilantik menyelesaikan program-program prioritas. Termasuk program yang termuat dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terlaksana.

Program prioritas Pemprov DKI ialah pembangunan hunian DP Rp0, pembangunan kawasan berorientasi transit, dan pengembangan wirausaha dengan program OK OCE. Program lainnya ialah peningkatan kualitas kesehatan, penataan permukiman, serta ruang terbuka hijau.

“Pastikan pelaksanaan program kerja yang terencana dan terarah jelas terkait RPJMD, KSD, dan program prioritas yang harus segera diselesaikan dan dilaksanakan,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Mantan Mendikbud ini menuntut pejabat baru lebih siap, siaga, berdaya saing, transparan, dan akuntabel. Dia mau pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov DKI dapat memberikan pelayanan terbaik.

“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang ada,” ungkap Anies.

Baca: Anies Lantik 7 Pejabat Pemprov DKI

Ada tujuh pejabat yang pagi ini dilantik. Mereka adalah
1. Sri Haryati sebagai kepala Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI,
2. Sri Mahendra Satria Wirawan sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
3. Chaidir kepala Badan Kepegawaian Daerah,
4. Hari Nugroho sebagai kepala Dinas Bina Marga,
5. Widyastuti sebagai kepala Dinas Kesehatan,
6. Kelik Indriyanto sebagai kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan
7. Uus Kuswanto sebagai wakil wali kota Jakarta Timur.

Pada 31 Desember 2018, Anies lebih dulu melantik tiga pejabat eselon II hasil lelang jabatan. Mereka adalah Atika Nur Rahmania sebagai kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; Suzi Marsitawati sebagai kepala Dinas Kehutanan; dan Lin Mutmainah sebagai kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

(YDH)

NasDem DKI Sarankan Revitalisasi Taman Gunakan Dana CSR

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia

Jakarta: Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyarankan Pemprov DKI bekerja sama dengan swasta untuk revitalisasi lima taman di DKI. Lima taman yang akan direvitalisasi ialah Taman Tebet, Langsat, Tugu Tani, Mataram, dan Taman Puring.

Anggaran revitalisasi lima taman itu mencapai Rp140 miliar. Sedangkan anggaran khusus revitalisasi taman Tebet sekitar Rp40 miliar.

“Harusnya gubernur cari dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan). Kalau apa-apa pakai APBD, bagaimana? Menggalang persahabatan dengan para pengusaha untuk terlibat aktif membangun Jakarta perlu,” kata Bestari saat dihubungi, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2018.

Menurut Bestari, anggaran revitalisasi taman bisa dialokasikan ke pos anggaran lain. Seperti perbaikan saluran dan penanggulangan banjir. Terkait mahal tidaknya anggaran tersebut, Bestari tak mau menyimpulkan.

Mahal murahnya revitalisasi taman tergantung pada spesifikasi dan konsep taman itu sendiri. Semakin ikonik taman tersebut, maka anggaran Rp140 miliar dianggap wajar.

“Ya tergantung nanti spesifikasinya macam apa. Kalau modelnya biasa saja ya mahal. Kalau ikonik ya okelah,” kata anggota Komisi D.

Baca: DKI Anggarkan Rp140 Miliar untuk 5 Taman

Bestari menegaskan DPRD DKI bakal mengawasi program revitalisasi taman. “Apa dengan anggaran sekian tapi hasilnya begini? Kita akan dorong, kalau itu proyek percontohan jangan APBD pendanaannya. Kalau lewat APBD ya enggak istimewa menurut saya,” kata dia.
(YDH)

Anies Lantik 7 Pejabat Pemprov DKI

Tujuh pejabat baru Pemprov DKI diambil sumpah di Balai Kota. Foto: Ist.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik tujuh pejabat Pemprov DKI. Pelantikan ini merupakan tahap II dari lelang jabatan yang dilakukan Pemprov beberapa waktu lalu.
 
“Ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengisi tujuh jabatan pada tahap kedua ini” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.
 
Rekomendasi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN di mana telah dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

Jabatan yang telah dilelang ialah Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepala Dinas Bina Marga.

Baca: Anies Ancam Kepala Dinas Penakut

Lalu Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman, dan Wakil Walikota Jakarta Timur. Anies menegaskan, pergantian, promosi dan mutasi pejabat lumrah di lingkungan pemerintahan.
 
“Ini hal yang biasa, lumrah dan merupakan kebutuhan organisasi dalam rangka dinamisasi manajemen yang baik, cepat, tepat, dan efektif,” ucap dia.
 
Berikut pejabat yang baru dilantik:
 
1. Sri Haryati sebagai kepala Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI
 
2. Sri Mahendra Sebagai Satria Wirawan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
3. Chaidir kepala Badan Kepegawaian Daerah
 
4. Hari Sebagai Nugroho sebagai Kepala Dinas Bina Marga
 
5. Widyastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan
 
6. Kelik Indriyanto sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 
7. Uus Kuswanto sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Timur

(FZN)

BMKG Ramal Jakarta Diguyur Hujan

Suasana hujan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Foto: MI/Panca Syurkani.

Jakarta: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah DKI Jakarta diguyur hujan pada Rabu, 8 Januari 2019. Hujan mengguyur Ibu Kota hampir sepanjang hari.

Di pagi hari, mayoritas kondisi cuaca di wilayah DKI cerah. Hanya Jakarta Barat yang diselimuti awan.

Memasuki siang hari, hujan mulai mengguyur wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara berawan, sedangkan Kepulauan Seribu cerah.

Hujan berlanjut pada sore hingga malam hari, bahkan meluas ke Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kepulauan Seribu berawan. BMKG mengimbau warga Ibu Kota untuk mewaspadai potensi hujan yang disertai angin kencang. 

“Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang dengan durasi singkat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur antara sore hingga malam hari,” tulis pernyataan BMKG yang dikutip dari laman laman resmi.

Guyuran hujan terus berlanjut hingga dini hari. Bahkan di malam pergantian hari itu, hujan mengguyur seluruh wilayah DKI.

Suhu diprediksi berkisar antara 24-33 derajat celsius. Sementarara tingkat kelembapan diproyeksi berada di posisi 80 persen hingga 100 persen.

(HUS)

Halte TransJakarta Bakal Terintegrasi MRT

Ilustrasi. Foto: MI/Angga.

Jakarta: PT TransJakarta akan mengintegrasikan sejumlah halte TransJakarta dengan stasiun Moda Raya Terpadu (MRT). Beberapa halte itu adalah Halte Tosari, Sisingamangaraja, CSW, dan Lebak Bulus.
 
Direktur Operasional PT TransJakarta Daud Joseph mengatakan, khusus untuk Halte Tosari akan digeser mendekati Bundaran Hotel Indonesia. Tujuannya, agar penumpang MRT tak fokus di halte Bundaran Indonesia saja.
 
“Supaya semuanya enggak tumpah ke Halte Bundaran HI. Jadi, nanti kebutuhan penumpang di Halte ICBC, Grand Indonesia, Teluk Betung, dan Sumenep bisa naik di Tosari,” kata Daud di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2018.
 
Sedangkan halte CSW akan disambungkan ke halte Sisingamangaraja. Kedua halte ini akan didesain berbentuk ‘L’.
 
“Halte Sisingamangaraja itu ada halte TransJakarta dan stasiun MRT. Jadi halte ini integrasi dengan koridor ,” ungkapnya.
 
Tak hanya itu, halte ini akan dilengkapi jembatan penyeberangan multiguna (skybridge) hingga lift. Namun, pihak TransJakarta belum bisa memastikan akan menggunakan lift sepenuhnya atau tidak.

Baca: Tarif MRT Diputuskan Januari 2019

Sedangkan di kawasan Lebak Bulus akan dibangun titik balik untuk armada TransJakarta. Daud mengaku sudah mengakuisisi dua bidang lahan, yakni di depan Salapa Polri dan Halte MRT Lebak Bulus.
 
“Jadi titik itu akan jadi titik balik. Yang pertama adalah feeder dari arah Ciputat itu akan difokuskan untuk berputar di bidang tanah yang ada di sisi Halte MRT,” ungkap dia.
 
Sementara lahan di seberang Selapa Polri akan jadi pangkalan bus Transjakarta yang beroperasi di sekitar Lebak Bulus, baik itu Ciptutat-Tosari, Ciputat-Kampung Rambutan, maupun Kampung Rambutan-Lebak Bulus. Lahan itu juga bisa digunakan kendaraan Jak Lingko.
(FZN)

TransJakarta bakal Gunakan Bahan Bakar Listrik

Bus Transjakarta melintas di Jalan Jenderal Sudirman. Foto: Antara/Dhemas Reviyanto.

Jakarta: PT TransJakarta berencana menggunakan bahan bakar listrik untuk seluruh armada. Hal itu sesuai dengan kerja sama antara Pemprov DKI dan United Nation Environmental Program (UNEP).

Direktur Utama PT TransJakarta Agung Wicaksono mengatakan, penggunaan bahan bakar listrik pada transportasi massal sejalan dengan rencana Pemprov DKI yang akan mengubah Ibu Kota menjadi green city.

“UNEP melihat Jakarta punya potensi sangat besar untuk menjadi green city,” kata Agung di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Januari 2018.

Sebelum kebijakan itu dilaksanakan secara permanen, PT TransJakarta diminta melakukan uji coba. Pemprov DKI ingin kendaraan di Jakarta bisa ramah lingkungan layaknya di negara maju.

“Di dunia ini sekarang menuju kepada kendaraan listrik. Jadi visi Pak Gubernur minta bahwa kita bisa ke sana. Jadi, ya kita mencoba mengubahnya,” ungkap dia.

Saat ditanya waktu uji coba, Agung belum bisa memastikan. Isu kendaraan berbahan bakar listrik sudah pernah dibahas oleh mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno pada Mei 2018 lalu. 

Sandi berjanji menghadirkan TransJakarta listrik saat Asian Games 2018. Janji ini dibuat setelah Sandi ditantang Presiden Joko Widodo.

Jokowi menantang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandi untuk menerapkan bus listrik di DKI Jakarta, seperti yang diterapkan kota-kota di Tiongkok. Saat ini, Negeri Tirai Bambu itu sedang gencar mengubah jenis transportasinya dari bahan bakar fosil menjadi transportasi berbahan bakar listrik. 

Sejak 2012, hampir 100 persen bus dan angkutan umum di kota-kota Tiongkok sudah tergantikan dengan bus listrik. Pemerintah Tiongkok pun mengganti sekitar 100 ribu bus listrik setiap tahun.

“Ini dimulai dari Jakarta dulu. Di sini hadir Pak Wagub ganti jadi bus listrik,” tegas Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta pada beberapa waktu lalu.

(HUS)

Menhub Janji Tambah Kapasitas KRL Dalam Dua Tahun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Kiri), saat bercengkrama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana (Kanan) di depan Stasiun Depok Baru. Medcom.id/Octavianus Dwi Sutrisno

Depok: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kapasitas KRL bertambah dalam dua tahun ke depan. Dia mengakui pengguna dan respons rata-rata KRL semakin membaik.

“Saya tanya beberapa penumpang puas bahkan ibu – ibu bilang disini (KRL) lebih aman lebih cepat lebih murah. Saya liat juga sudah baik , bersih dan tepat waktu,” Ucap Budi saat ditemui di Stasiun Depok Baru.

Beberapa penumpang mengeluhkan kepadatan KRL pada jam tertentu. Budi berjanji akan meningkatkan kapasitas KRL.

Kapasitas awal 1,2 Juta penumpang nantinya akan ditingkatkan menjadi 2 juta. Salah satunya lewat memperbaiki waktu tunggu antarkereta (headway).

“Jarak kereta itu kan sekarang lima menit nanti kita buat tiga menit, jadi kapasitasnya lebih besar lagi,” ucapnya.

Rencana tersebut membutuhkan waktu yang lama karena masih ada program prioritas lain seperti membuat jalur ganda (double track). Hal ini untuk memisah jalur kereta luar kota dan dalam kota.

“Nantinya yang dalam kota tidak terganggu dengan dari luar kota, tapi ini membutuhkan waktu sekitar dua tahun. Mengapa saya jelaskan ini soalnya tadi ada yang nanya kenapa kereta bekasi selalu nunggu karena sekarang ini jalur nya sama – sama luar kota dalam kota,” tandasnya.

“Saat membangun (jalur) nanti, kita punya waktu cuma empat jam per hari, melihat dari jam operasional kereta yang dimulai pukul 05.00 WIB hingga 00.00 WIB. Kalau pengerjaan itu dipanjangin banyak penumpang enggak dapet kereta, makanya maaf agak lama pengerjaannya,” pungkasnya.

(SUR)

Pengusaha Penatu Bantah Sumbang Busa di Kali Sentiong

Jakarta: Pengusaha penatu di sekitar Kali Sentiong membantah ikut menyumbang busa di kali. Para pengusaha mengaku sudah menggunakan detergen ramah lingkungan dalam operasional. 

Nita, 35, salah satu pengusaha cuci itu mengaku selama ini menggunakan detergen ramah lingkungan. Dia menggunakan detergen cair yang sudah memenuhi standar komunitas pengusaha penatu.  

“Kalau saya mesin cuci dan pakai standar produk sabun yang digunakan itu semuanya standar laundry, karena kita ikut komunitas laundry. Ramah lingkungan jadi nggak asal, yang penting punya mesin, yang penting tahu dicuci disetrika wangi, bukan seperti itu, kita ikut standarnya dan saya punya sertifikat standar laundry rumahan,” kata Nita ditemui Medcom.id di rukonya, Jalan Telaga Raya, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu, 5 Januari 2018.

Senada, Mala, 41, pengusaha penatu mengaku sudah menggunakan detergen yang irit dan ramah lingkungan. Menurut Mala, untuk detergen cair di botol 750 mil bisa untuk membersihkan 100 kilo cucian dan habis dalam tempo dua minggu.

Adapun takarannya disesuaikan. Sementara untuk air, dia menggunakan 15 liter air untuk sekali mencuci 5 kilogram pakaian.

“Pokoknya pakai sedikit langsung bersih deh,” ungkap dia.

(Baca juga: 10 Pengolah Limbah Akan Dibangun di Kali Item)


Detergen yang dipakai pengusaha penatu – Medcom.id/Muhammad Al Hasan

Baik Nita maupun Mala menggunakan produk detergen yang berbeda. Nita mendapatkan supply dari komunitas sementara Mala membeli detergen racikan via daring. 

Nita menilai, busa di Kali Item bukan akibat usaha penatu. Dia meminta Pemprov DKI mengecek detergen dari rumah tangga di kawasan perumahan padat penduduk. 

“Jadi karena ini memang dari rumah-rumah di lingkungan sini ke danau, sebaiknya diinspeksi, cek lagi semua rumah-rumah apakah benar sumbernya dari usaha laundry?,” tutur Nita.

Sebelumnya Gubernur DKI Anies Baswedan melakukan inspeksi ke Kali Sentiong pada, Rabu, 2 Januari lalu. Ia bilang bahwa pengusaha penatu dan bengkel cuci motor akan diatur ulang keberadaannya karena diduga sebagai biang pencemaran air di danau Sunter Selatan.

“Kami akan mengatur tentang di mana-mana saja boleh melakukan pencucian mobil dan tempat laundry dan pengolahan air limbah hasil pencucian mobil dan hasil laundry,” kata Anies di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Kamis, 3 Januari 2019.

(Baca juga: Pengawasan Industri di Jakarta Dinilai Lemah)

(REN)

Pengusaha Penatu Pakai Detergen Buatan Sendiri

Jakarta: Pengusaha penatu di kawasan Kali Sentiong, Sunter, Jakarta Utara mengaku menggunakan detergen buatan sendiri. Mereka tidak membeli detergen yang dijual di pasaran. 

“Laundry kiloan kalau yang dipakai rumahan itu mahal. Ya kita mikir juga dong kan gak mungkin kita beli sabun cuci lebih mahal dari penghasilan, ini kan cari yang murah, bersih, aman,” kata pengusaha penatu Mala, ditemui di kiosnya, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu, 5 Januari 2018.

Mala selama ini menggunakan detergen yang ia beli secara daring. Ia mengaku tidak tahu detergen yang dipakai sesuai standar pemerintah atau tidak. 

Senada, Nita 35, mengaku tidak menggunakan detergen yang dijual di pasaran. Dia mendapat detergen dari komunitas penatu yang ia ikuti. 

Ia mengklaim detergen yang dipakai bagus dan ramah lingkungan. “Kita kan ikut standar komunitas yang ada, ngikutin produk-produk yang bagus lah ya,” tutur dia. 

(Baca juga: Pengusaha Penatu Bantah Sumbang Busa di Kali Sentiong)

Baik Mala dan Nita pasrah kalau nantinya harus mengganti detergen untuk mengurangi busa yang kerap ada di Kali Sentiong. Namun, mereka meminta supaya harga detergen tidak mahal. 

“Kita ikut saja yang penting nggak mahal terjangkau sama kita. Kalau mahal ya gimana kita (harga laundry) Rp5000/kilo,” imbuh Nita.  

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Isnawa Adji akan mengusahakan peraturan penggunaan sabun detergen bagi pengusaha penatu di ibu kota ke Kementerian Perdagangan. Pasalnya, menurut dia, peredaran detergen yang keras memengaruhi kualitas lingkungan di DKI Jakarta. 

“Kemungkinan kita akan konsultasi ke Kementerian Perdagangan. Kita ingin tahu jenis-jenis hard detergen ini bagaimana. Bisa nggak khusus untuk Jakarta akan ada soft detergen,” tutur dia.
 

(REN)

Proyek Rel Dwi Ganda Rampung 2020

Ilustrasi. Medcom.id/Octavinus Dwi Sutrisno

Depok: Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pembangunan double-double track (DDT) atau rel dwi ganda mulai dioperasikan 2020. Rel dwi ganda sepanjang 35 kilometer yang membentang dari Stasiun Manggarai, Jatinegara hingga Cikarang dalam tahap finalisasi.

“Target kami 2020 sudah bisa beroperasi. Sekarang sedang tahap finalisasi,” Budi saat ditemui di Depan Stasiun Depok Baru, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu, 5 Januari 2019.

Tujuan pembangunan DDT untuk memisahkan jalur kerera api jarak jauh, KRL, dan kereta bandara di Stasiun Manggarai. Budi mengakui pembangunan rel dwi ganda akan memakan waktu lama karena dikerjakaan saat KRL tidak beroperasi, atau antara pukul 00.00 WIB hingga 05.00 WIB.

“Jadi per harinya, kita hanya punya waktu empat jam untuk membangun DDT. Mohon maaf bila, nantinya akan lama,” paparnya.

Pembangunan rel tidak boleh mengganggu operasi KRL. Dikhawatirkan banyak penumpang yang yang terlantar karena tak kebagian naik kereta komuter.

Proyek pembangunan DDT atau jalur rel dwi ganda dari Stasiun Manggarai-Stasiun Jatinegara saat ini sudah mencapai 67 persen. Proyek itu merupakan bagian dari proyek DDT Stasiun Manggarai-Jatinegara-Cikarang sepanjang 35 kilo meter yang ditargetkan selesai pada tahun 2020.

(SUR)

43 Orang Diciduk Dalam Razia Preman

Jakarta: Tim gabungan Polres Jakarta Pusat dan Dandim 05/01 kembali menggelar Giat Operasi Premanisme di sejumlah titik pada Sabtu, 5 Januari 2019. Sebanyak 43 orang preman ditangkap dari hasil operasi tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat KBP Roma Hutajulu mengatakan, operasi ini merupakan lanjutan yang dilakukan pada Jumat, 4 Januari 2019 dengan area yang diperluas.

“Operasi razia preman lanjutan dari yang kemarin. Kemarin itu di Senen, sekarang sasarannya Tanah Abang, baik blok-blok yang ada di pasar, kemudian di seputaran jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, ditambah dengan seputaran Thamrin City,”ujar Roma di Lapangan Monas, Minggu, 6 Januari 2019. 

Razia tersebut mengerahkan 100 personil gabungan dari Polres, Garnisun, Satpol PP dan dilakukan secara serentak di lokasi-lokasi tersebut. Hasilnya, sebanyak 43 orang berhasil diringkus, mulai dari preman, parkir liar dan pengamen.

Untuk parkir liar Roma menjelaskan aksi mereka dengan mencetak kertas yang dijadikan karcis parkir. Mereka kemudian memasang tarif kurang lebih Rp10.000.

“Ini sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan retribusi dan ini ilegal untuk itu kami akan proses dan usut tuntas untuk parkir liar,” tegasnya.

Roma menambahkan, razia parkir liar sebetulnya sudah dilangsungkan menjelang perayaan Natal dan tahun baru. Kendati begitu, sekarang mereka muncul kembali.

“Parkir liar sudah pernah kami tindak sekarang muncul lagi. Sebetulnya sebelum Natal dan tahun baru kami sudah melakukan operasi penyakit masyarakat,” ujarnya.

Nantinya para preman dan pengamen akan diserahkan ke Dinas Sosial DKI Jakarta untuk ditindak lanjuti. Sedangkan, bagi pelaku parkir liar dan pemilik senjata tajam akan diproses hukum. 

“Akan dikirim ke teman teman dinas sosial untuk ditindak lanjuti terkait masalah sosial penduduk yang melakukan premanisme,” tegasnya. 

Baca: Puluhan Preman Ditangkap di Jakarta Pusat

Roma menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk melakukan pemberantasan premanisme di wilayahnya. Ini agar masyarakat merasa aman dan nyaman.

“Kami akan terus melanjutkan kegiatan ini dan kami menjamin masyarakat keamanan dan kenyamanan setiap masyarakat khususnya yang berkunjung ke area area publik,” tuturnya.

(DMR)

Polda Metro Siagakan Mobil SIM Keliling di CFD

Sejumlah masyarakat melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C di Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Januari 2019. (Medcom.id/ Cicilia Sinabariba)

Jakarta: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C di Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Pamin Sim Keliling (Simling) Ditlantas Polda Metro Jaya, IPDA Dody Maryadi mengatakan, ada 500 blangko SIM yang disiapkan pada hari ini.

“Kita bawa satu pack kartu. Satu pack itu isi ya 500 kartu,” kata Dody kepada Medcom.id di lokasi, Minggu, 6 Januari 2018.

Dody menjelaskan, dengan adanya pelayanan ini, masyarakat diharapkan bisa lebih mudah memperpanjang SIM. Dody memastikan, Ditlantas Polda Metro Jaya akan konsisten menyediakan layanan ini di setiap Car Free Day di Jakarta.

“Permohonnya rata-rata 100-150 orang untuk di HI di CFD ini. Itu semua kita bantu,” jelas Dody.

Perpanjangan waktu

Ditlantas Polda Metro Jaya memberikan perpanjangan waktu kepada masyarakat yang ingin memperpanjang Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Perpanjangan dilakukan untuk SIM yang sudah mati tertanggal 24, 25 dan 31 Desember 2018 serta 1 Januari 2019. Perpanjangan ini dibuka hingga 9 Januari 2019 mendatang.

“Toleransi cuma untuk mati di 24, 25 dan 31 Desember dan 1 Januari. Itu  bisa diurus, bisa diproses hingga tanggal 9 Januari. Karena berhubung hari libur ada kesibukan,” ungkap Dody.

Masyarakat yang hendak memperpanjang SIM dapat mendatangi mobil SIM keliling di Car Free Day setiap hari Minggu. Bus SIM keliling ini disebar di tiga lokasi yaitu Bundaran HI, Jalan Panjang, dan Banjir Kanal Timur. Pelayanan SIM keliling ini dibuka sejak pukul 06.00-11.00 WIB.

(Ilham Pratama Putra, Cicilia Sinabariba, Jessica Wulandari)

(DEN)

Anies Didesak Bereskan PKL di Bundaran HI

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didesak untuk serius menjaga keamanan dan ketertiban di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Mengingat di lokasi tersebut kerap dijadikan lahan usaha pedagang kaki lima (PKL).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjelaskan, Bundaran HI harus steril dari pedagang. Apalagi, lokasi itu menjadi salah satu lambang ibu kota.

“Itu banyak sekali kalau malam orang jualan di situ,” ujarnya di Kawasan Kemayaron, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Januari 2018.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkhawatirkan jika tidak segera ditangani akan menimbulkan korban baik dari pedagang atau masyarkat. Terlebih menjadikan kawasan Bundaran HI, tidak layak dipandang. Berbeda dengan kondisi jalanan dan trotoar di kawasan tersebut yang telah direvitalisasi.

“Saya rasa itu sebetulnya Pemda bisa langsung mengeksekusi, itu kan ada Peraturan Daerah (Perda)nya,” imbuhnya.
 
Lebih lanjut, Pras melihat dampak adanya PKL di lokasi tersebut membuat taman di sekitarnya menjadi kotor. Padahal anggaran perawatan taman saat ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), berbeda saat pemerintah sebelumnya ada bantuan dari swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Baca: PKL tak Boleh Lagi Berjualan di Jalan Rawajati Barat

“Sayang kalau diinjak-injak, dibuang air bekas mie instan, bekas kopi, saya minta Pak Gubernur untuk menyikapi,” pungkasnya.

(DMR)

Kekosongan Wagub DKI Rugikan Masyarakat

Jakarta: Kekosongan kursi wagub DKI menghambat pekerjaan di Ibu Kota Jakarta. Ketua  DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menilai APBD DKI 2019 Rp89 triliun berpotensi gagal teserap bila Gubernur Anies Baswedan terus ‘menjomblo’.

“Yang rugi bukan kita yang di DPRD, tapi yang rugi itu masyarakat Jakarta karena banyak sekali pekerjaan yang harus dieksekusi,” tegas Prasetyo di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Januari 2019.

Baca: Tes Uji Kelayakan Cawagub DKI Dilakukan Pekan Ini

Prasetyo membeberkan sejumlah proyek yang harus segera dituntaskan. Beberapa di antaranya, normalisasi sungai, pembbangunan jembatan penyeberangan orang, dan revitalisasi taman di Jakarta.

“Saya rasa itu sebetulnya Pemda DKI bisa langsung mengeksekusi, itu kan ada Perdanya,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.

Prasetyo menegaskan penggantian wagub DKI pascaditinggalkan Sandiaga Uno berlarut-larut. Ia memastikan Fraksi PDI Perjuangan mendukung siapa pun pengganti Sandi bila Gerindra-PKS bersepakat.

Baca: Rambu Anies untuk Wakil Gubernur Baru

Gerindra dan PKS tak kunjung merampungkan penggantian Sandi yang memilih menjadi cawapres Prabowo Subianto. Berbagai proses banyak tertunda dengan alasan sibuk mempersiapkan tahun politik.

Pengesahan tim uji kelayakan dan kepatutan pun tertunda. Saat itu, Gerindra maupun PKS fokus pada bencana yang menimpa kawasan Banten dan Lampung.

Baca:  PKS Sodorkan Tiga Nama Cawagub ke Gerindra

PKS  dan Gerindra akhirnya membentuk tim dengan empat anggota. Partai Gerindra melibatkan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif dan Peneliti LIPI Siti Zuhro. Sedangkan PKS mengirim pengamat politik Ubedilah Badrun dan eks Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo.

Kandidat yang akan mengisi kursi cawagub ialah Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurrahman Suhaimi. Nama akan dikerucutkan menjadi dua.(Marselina Tabita)

(OJE)

Taufik: JPO Harus Jadi Ornamen Kota

Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik menganggap tepat Gubernur Anies Baswedan merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang  (JPO). Selain ramah disabilitas, JPO juga dibangun penuh nilai seni.

“JPO itu harus bagian dari ornamen kota, lihat JPO yang lama seperti apa, kalau ini kan ada seninya bagian dari ornamen lah,” ujar Taufik kepada Medcom.id, Minggu, 6 Januari 2019.

Ia berharap  JPO dengan berbagai fasilitas itu dijaga bersama-sama. Ia tak mau fasilitas, terutama lift, tak terurus seperti di Sarinah dan Halte Tosari ICBC.

“Itu kan yang lalu (lift tidak terurus), insyallah ke depannya diurus, dibangun untuk diurus gitu, yang lalu mungkin saja kayak gitu, sekarang kan berubah,” tutur dia.

Baca: Tiga JPO Mulai Direvitalisasi

Taufik juga berharap Anies segera merevitalisasi JPO di kawasan Sudirman, Thamrin, dan Kuningan. JPO di tiga wilayah sibuk Jakarta harus menjadi ornamen Ibu Kota.

Tiga pembangunan JPO di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat memasuki tahap akhir. Konsultan komunikasi tiga JPO Sudirman Didi Suryana mengatakan JPO Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno, dan Polda Metro Jaya dapat digunakan bulan ini.

“Untuk JPO Bundaran Senayan sudah tahap konstruksi dan kelengkapan sudah terpasang,” kata Didi saat dihubungi, Jumat, 4 Januari 2018.

Baca: Tiga Pembangunan JPO di Sudirman Masuk Tahap Akhir

Didi menyampaikan lantai JPO dibuat lebih lebar dari sebelumnya. Pelebaran dilakukan agar pengguna lebih nyaman saat melintas.

Atap JPO juga dibuat transparan dan akan ditambahi lampu hias. JPO tersebut diharapkan bisa mempercantik Ibu Kota.

“Jadi komposisi lampu yang tersusun rapi dan pemilihan cahaya yang tepat dapat memanjakan mata pengguna JPO,” ucap dia.

(OJE)

Pembangunan MRT Fase II Dimulai Bulan Ini

Direktur Utama PT MRT Jakarta William P. Sabandar. Foto: Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo.

Jakarta: PT Mass Rapid Transit (MRT) akan melakukan groundbreaking fase II bulan Januari ini. Fase II akan terbentang dari Bundarah HI hingga Stasiun Jakarta Kota.
 
Direktur Utama MRT William Sabandar mengaku sudang mengantongi kontraktor yang akan menggarap proyek tersebut.
 
“Kita sedang merencanakan prosesnya. Sudah dapat (nama kontraktor) pemenangnya dan Januari akan groundbreaking RSS (gardu distribusi listrik/receiving substation),” kata William, Selasa, 8 Januari 2019.

Baca: JICA Siapkan Pinjaman untuk MRT Fase III

William mengungkapkan, Direktur Konstruksi MRT Jakarta Silvia Halim sudah melakukan rapat dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) untuk mendapatkan rekomendasi. Pasalnya akan dibangun stasiun di kawasan Monumen Nasional, tepatnya di depan Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
 
“Lahan sudah ada, sekarang tinggal rekomendasi Setneg. Stasiun di depan Kementerian Perhubungan. Kita harus dapat rekomendasi Setneg karena Monas kawasan ring 1. Sekarang sedang dalam pembahasan, mudah-mudahan segera keluar,” kata William.
 
William menjelaskan, rekomendasi Setneg dibutuhkan karena terkait pengamanan Istana Kepresidenan Jakarta yang hanya berjarak 500 meter dari lokasi pembangunan stasiun.
 
Sebelumnya, PT MRT Jakarta telah menentukan nama kontraktor pemenang lelang paket untuk Gardu Induk Monas pada Desember 2018. Nama PT Trocon Indah Perkasa keluar sebagai pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp21,7 milliar. (Vallentina Chelsea)

(FZN)

Warga Rawasari Ditemukan Tewas di Apartemen Green Pramuka

Ilustrasi – Medcom.id.

Jakarta: Seorang warga Rawasari, Cempaka Putih ditemukan tak bernyawa di Apartemen Green Pramuka City, Jakarta Pusat. Diduga, warga tersebut menjadi korban pembunuhan. 

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu mengatakan, korban teridentifikasi atas nama Nurhayati, 37 tahun. Nurhayati diduga dibunuh seseorang pada Sabtu, 5 Januari 2019. 

“Sementara kejadian pembunuhan masih didalami oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Pusat,” kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu di Jakarta, Minggu 6 Januari 2019.

Dia mengatakan, pembunuhan terjadi pada Sabtu 5 Januari 2019, sekitar pukul 17:30 WIB. Lokasi kejadian pembunuhan berada di lorong Tower Kerisan, lantai 16, Apartemen Green Pramuka City.

Baca: Orang Dengan Gangguan Jiwa Bunuh Bocah di Pasar Rebo

Diketahui Nurhayati korban berusia 37 tahun, adalah peremupan kelahiran Jakarta, bekerja sebagai karyawati, beralamat di Jalan Pramuka Sari V RT 012/RW 05 Kelurahan Rawasari. Saat ini, jenazah korban telah di bawa ke RSUD Cempaka Putih.

(DMR)

Anies Diminta Tunjuk Kadis Sesuai Keahliannya

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menunjuk kepala dinas sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Hal itu penting agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
 
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mencontohkan pemiliham Kepala Dinas (kadis) Kesehatan DKI Jakarta yang berlatar belakang pendidikan insinyur.
 
“Jadi kami di DPRD DKI minta hasil seleksi Kepala Dinas Kesehatan yang sudah diumumkan tersebut segera dievaluasi,” kata Taufik, Minggu, 6 Januari 2018.
 
Taufik mengatakan Komisi A Bidang Pemerintahan berencana membahas persoalan seleksi pejabat yang tidak cermat itu. Nantinya, pihak-pihak terkait akan dipanggil dalam rapat tersebut.
 
“Kami akan menanyakan, bagaimana bisa seorang dengan latar belakang insinyur lolos dalam seleksi kepala dinas kesehatan? Menurut kami ini kekeliruan,” kata politikus Gerindra itu.
 
Menurut Taufik, Kepala Dinas Kesehatan harus memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan. Sehingga, saat ada masalah kesehatan, yang bersangkutan dapat mengambil keputusan dengan tepat, sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.
 
“Jika berlatar belakang insinyur, tentu yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan. Logikanya tidak lolos seleksi,” ujar Taufik.

Baca: Anies Lantik Tiga Pejabat Eselon II

Direktur Eksekutif Jakarta Monitoring Network (JMN) Achmad Sulhy mengatakan, pemilihan Kepala Dinas Kesehatan tidak seperti jabatan lainnya. Seleksi harus dilakukan sesuai peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009.
 
“Kami berharap pengangkatan pejabat di lingkungan Pemprov DKI tidak melanggar aturan. Tidak ada cara lain, kecuali menunda pelantikan tersebut,” ujarnya.
 
Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengumumkan sejumlah nama calon kepala dinas hasil seleksi. Salah satunya calon Kepala Dinas Kesehatan yang belakangan diketahui tidak berlatar belakang sarjana kesehatan, melainkan insinyur.
 
Padahal, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan, Pasal 19 disebutkan bahwa kepala dan sekretaris Dinas Kesehatan harus berlatar belakang pendidikan sarjana kesehatan dengan pendidikan minimal strata 2 di bidang Kesehatan Masyarakat.

(FZN)

Hujan Ringan Bakal Basahi Wilayah Jakarta

Ilustrasi. Medcom.id/Mohammad Rizal.

Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan akan membasahi beberapa wilayah Ibu Kota DKI Jakarta.

Melansir laman resmi BMKG, Senin, 7 Januari 2018, pagi hari hujan ringan akan mengguyur wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diramal berawan.

Memasuki siang hari, seluruh wilayah di kota metropolitan akan  berawan. Kondisi berawan akan berlanjut pada beberapa daerah seperti Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu di malam hari.

Sedangkan untuk Jakarta Barat dan Jakarta Utara akan turun hujan ringan. Adapun suhu udara diprediksi berada pada rentang 23-32 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban di antara 75-95 persen.

(SCI)

Perbaikan Flyover Cengkareng Belum Rampung

Jakarta: Perbaikan Flyover Cengkareng, Jakarta Barat, arah Kembangan ke Kapuk Kamal belum juga rampung. Padahal, masa perbaikan telah diperpanjang.

“Harapannya hari ini flyover tersebut sudah dapat dilewati,” kata pelaksana tugas Kepala Sub Dinas (Plt Kasudin) Perhubungan Jakarta Barat Leo Amstrong saat dikonfirmasi, Senin, 7 Januari 2019.

Hingga kini, belum dapat dipastikan kapan perbaikan flyover selesai. Leo mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih perlu menjalankan dynamic loading test.

“Tes untuk memastikan kesiapan perbaikan flyover yang telah dilakukan sebelum pengoperasian flyover tersebut,” tutur dia.

Sementara itu, pihaknya masih berjaga di sekitar wilayah perbaikan flyover. Meskipun, hingga saat ini, Leo belum mengetahui kapan dynamic loading test dilaksanakan.

“Untuk kepastian pengujian yang rencananya dilaksanakan hari ini. Kita masih menunggu update dari mereka,” aku Leo.

Masa perbaikan Flyover Cengkareng diperpanjang dari target penyelesaian, yakni empat hari. Awalnya, perbaikan flyover ditargetkan rampung pada Kamis, 3 Januari 2019, lalu diundur menjadi Senin, 7 Januari 2019.

Perbaikan flyover tersebut mulai dilakukan sejak 27 Desember 2018. Renovasi dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Ditjen Bina Marga.

Baca: PPKK Mengakui Ada Kerusakan di Flyover Kemayoran

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan perbaikan mencakup penggantian perletakan atau landasan (pot bearing), sambungan siar muai (expansion joint) pada pilar empat dan pilar 11 dari keseluruhan 14 pilar. Masyarakat pun diminta beralih ke jalan alternatif. 

“Bagi pengendara dari arah Kembangan ke Kamal, tetap dapat menggunakan dua lajur Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan dua lajur jalan arteri untuk melintasi Jalan Daan Mogot,” papar Endra, Jumat, 4 Januari 2019.

Sementara itu, pengendara dari arah Kamal, Cengkareng, ke Kembangan, dapat melalui enam lajur jalan. Jalur itu meliputi dua lajur Flyover Cengkareng A, dua lajur tol JORR, dan dua lajur jalan arteri (non tol) Lingkar Luar Barat.

(OGI)

Dinkes DKI Pastikan Pasien BPJS Dilayani

Ilustrasi BPJS Kesehatan. (FOTO: ANTARA/Kornelis)

Jakarta: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any memastikan RSUD dan swasta di ibu kota siap melayani pasien yang dijamin BPJS Kesehatan. Pada 4 Januari 2019 Kemenkes resmi merekomendasikan kembali 19 RS tersebut untuk menjalin kerja sama dengan BPJS.

“Perlu waktu bagi BPJS untuk menindaklanjuti proses kerja sama dengan RS. Mudah-mudahan pekan ini sudah lancar semuanya,” kata Khafifah saat dihubungi Media Indonesia, Minggu, 6 Januari 2019, malam.

Dari total 169 RSUD dan swasta yang diputuskan diperpanjang kerja sama dengan BPJS, sebanyak 19 di antaranya berada di DKI Jakarta. Yakni, RSUD Kebayoran Lama, RSUD Jatipadang, RS Jakarta, RS Yadika Pondok Bambu, dan RSIA Sayyidah Dompet Dhuafa.

Pihaknya pun sudah meminta kepada BPJS Kesehatan untuk segera menindaklanjuti surat edaran Kemenkes tersebut.
Menurutnya, belum ada ketentuan sanksi yang bisa diberikan kepada RS yang tidak segera melayani pasien BPJS. Sebab, bentuk pelayanan yang diberikan merupakan kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan RS.

“Jika memang RS terdekat belum mendapatkan pemberitahuan dari BPJS, maka masyarakat diharap tenang. Karena itu hanya sementara dan berobat di RS lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, 169 RSUD dan swasta di seluruh Indonesia termasuk yang berlokasi di DKI Jakarta diputuskan kerjasamanya Kementerian Kesehatan dalam melayani pasien BPJS. Pemutusan kerja sama karena belum dapat memenuhi akreditasi sebagai syarat perpanjangan kerja sama. Akibat pemutusan tersebut, pasien BPJS tidak dilayani di 169 RSUD dan swasta itu.

(YDH)

DKI Coret Astra Honda Motor dari Taman Tebet

Taman Honda Tebet. Foto: MI/Ramdani

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencoret nama PT Astra Honda Motor dari nama Taman Honda. Alasannya, PT Astra Honda Motor selaku pemberi dana Corporate Social Responsibility (CSR) sudah menghentikan program tersebut.
 
Taman Honda kini berganti nama menjadi Taman Tebet. Tidak ada lagi embel-embel nama perusahaan motor dibelakangnya.
 
“Sudah berhenti (program CSR)sejak 2007,” Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsita, Senin, 7 Januari 2018.
 
Setelah program CSR berakhir, Dinas Kehutanan DKI Jakarta sempat menawarkan kerja sama lagi, namun PT Astra Honda Motor tak berminat. Sejak 2008, seluruh pemeliharaan menggunakan APBD DKI Jakarta.
 
“Jadi, jangan Taman Honda lagi ya nyebutnya, tapi Taman Tebet karena yang pelihara Pemprov DKI,” ungkap dia.

Baca: Anies Akan Ganti Nama Taman Honda

Penggunaan nama Taman Honda sebetulnya bisa dipertahankan jika perusahaan itu melanjutkan program CSR untuk taman tersebut. Bila tidak, Pemprov DKI tak mau menyebut taman seluas 2 hektare itu sebagai Taman Honda.
 
“Sayang dong cuma nempel nama, kecuali dia berminat lagi untuk bangun revitalisasi dan pelihara taman itu,” ujarnya.
 
Suzi menyampaikan, perubahan nama taman hanya terjadi pada Taman Honda. Pasalnya, seluruh taman di Jakarta sudah berada di tangan Pemprov DKI.
(FZN)

DKI Anggarkan Rp140 Miliar untuk 5 Taman

Taman Honda Tebet. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merevitalisasi lima taman tahun ini. Anggaran yang disediakan mencapai Rp140 miliar.
 
Taman yang akan direvitalisasi adalah Taman Tebet, Taman Puring, Taman Tugu Tani, Taman Mataram, dan Taman Langsat.
 
Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta Suzi Marsita mengatakan lima taman itu akan dijadikan taman tematik seperti Taman Lalu Lintas yang ada di Taman Tebet.
 
“Nanti akan jadi taman pintar. Setiap taman temanya beda-beda,” kata Suzi saat dihubungi, Jakarta, Senin, 7 Januari 2018.
 
Dia mengungkapkan, revitalisasi lima taman itu masih proses perencanaan. Suzi belum bisa memastikan tema setiap taman.
 
“Sekarang masih dalam perencanaan. Yang pastinya taman itu harus bisa memfasilitasi semua lapisan masyarakat dari anak-anak sampai usia lanjut. Termasuk warga berkebutuhan khusus,” ujar dia.
 
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin menjadikan Taman Tebet sebagai taman percontohan. Anies berencana menata ulang taman seluas 2 hektare itu dengan dana sebanyak Rp40 miliar.
 
“Kita akan menata ulang Taman Tebet menjadi tempat yang nyaman sepanjang hari,” ujar Anies.

Baca: Anies Ingin Taman Tebet Jadi Percontohan

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengintegrasikan sisi utara dan selatan taman agar menjadi satu. Saat ini, sisi utara Taman Tebet menjadi taman pintar berlalu lintas, sedangkan sisi selatan menjadi taman bibit.
 
“Jadi nanti disatukan menjadi Taman Tebet, menjadi satu kesatuan,” katanya.
 
Anies memastikan kali yang berada di kawasan itu tidak bau. Ia tak mau air tersebut menganggu warga yang bermain di Taman Tebet.
 
“Saya ingin mereka yang berkegiatan di tempat ini nyaman. Nanti juga pengelolaan TPS di sini akan di atur desainnya sehingga tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap di lingkungan taman kita,” pungkas Anies.
(FZN)

Hanura DKI Tolak Calon Wagub PKS

Jakarta: Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta menolak seluruh calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Fraksi Hanura DPRD DKI Mohamad Ongen Sangaji menilai, tiga calon pengganti Sandiaga Uno tidak memiliki kemampuan memimpin Ibu Kota.

Tiga orang yang dimaksud Ongen ialah Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Agung Yulianto, dan Ketua Dewan Syariah (DSW) DPW PKS DKI Ahmad Suhaimi. Ongen menyebut, mereka tak paham persoalan Jakarta.

“Saya bukan menolak atau tak suka dengan kader PKS. Tetapi, saya kasian dengan Jakarta kalau dipegang dengan orang yang salah,” kata Ongen di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2018.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura DKI ini ingin pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan memiliki jejak rekam yang baik. Lantaran itu, Ongen meminta PKS dan Gerindra DKI kembali duduk bersama sebagai pemilik sah kursi Wagub DKI.

“Masak kami disuruh memilih orang yang trackrecord-nya tak jelas. Inget, DKI miliki APBD besar. Kalau salah bisa bahaya. Jangan samakan DKI, dengan provinsi lain atau kelas wali kota. Permasalahanya beda,” jelas dia.

Baca: PKS Sodorkan Tiga Nama Cawagub ke Gerindra

Menurutnya, banyak tokoh DKI yang berkiprah di nasional bisa diajukan sebagai Wagub DKI. Sebab, lanjut dia, wagub bukan posisi ban serep.

“Wagub DKI harus betul-betul yang mampu menjalankan tugas maupun fungsinya. Saya yakin, jika tiga orang yang diajukan PKS terpilih, hanya duduk mania saja. Ini bisa saya pastikan. Makanya, Hanura menolak,” tegas dia.

“Hanura tak akan ikut campur internal Gerindra dan PKS dalam tentukan calon. Tapi, ya harus yang paham Jakarta. Bagi, saya tiga orang kader PKS tak paham Jakarta. Repot. Kalau wagub tak paham daerah,” tambahnya.

(YDH)

DKI Jakarta Siaga III Banjir

Foto aerial permukiman warga di pinggir Kali Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Minggu (18/9/2016). Foto: Antara/Rivan Awal Lingga

Jakarta: Wilayah DKI Jakarta dalam status siaga III banjir. Hal ini disebabkan oleh air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa bertambah hingga 110 sentimeter (cm).

“Air di Bendung Katulampa pada pukul 22.30 WIB setinggi 110 cm,” kata petugas pemantau Bendung Katulampa, Tisna, di Bogor, Senin, 7 Januari 2019.

Sejak sore hingga malam, hujan memang turun merata di kawasan Puncak, Kabupaten bogor. Derasnya hujan membuat air sungai Ciliwung naik dengan cepat.

Menurut informasi Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane sekitar pukul 21:00 WIB, tinggi muka air di Bendung Katulampa masih 10 cm. Namun, beberapa saat kemudian, tepatnya sekitar pukul 21.34 WIB, air naik dengan cepat menjadi 30 cm. 

Stasiun Klimatologi Bogor menyampaikan peringatan dini mengenai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Jawa Barat, termasuk Bogor. BMKG juga memprediksi Bogor diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga pagi hari.

Hingga saat ini, kawasan puncak masih diguyur hujan dengan intensitas sedang. Dikhawatirkan, air akan terus meningkat jika hujan tak kunjung berhenti. Bahkan, Air Bendung Katulampa yang terus naik berpotensi banjir pada wilayah DKI Jakarta.

(JMS)

Presiden Gelar Ratas Pengelolaan Transportasi Jabodetabek

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Foto: Antara/Wahyu Putro.

Jakarta: Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas pengelolaan transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Jokowi menilai kemacetan lalu lintas di Ibu Kota dan sekitarnya harus segera ditangani.
 
“Kalau kemacetan di Jabodetabek tidak ditangani, kemacetan total yang stuck tidak bisa bergerak makin banyak,” kata Presiden saat membuka rapat di Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.
 
Jokowi sempat menyinggung kepemilikan fasilitas jalan yang tak terintegrasi. Biasanya, kata dia, fasilitas jalan dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Banten.
 
Jokowi menilai kepemilikan banyak pihak ini bakal mengganggu pengelolaan fasilitas, terutama perawatan. Karena perawatan mesti menunggu pihak lain.
 
Namun, Jokowi mengapresiasi pembangunan transportasi massal seperti MRT, LRT, Transjakarta, kereta api bandara, dan kereta komuter. Transportasi massal ini cukup membantu mengurai kemacetan di Ibu Kota.
 
Jokowi berharap pengelolaan moda transportasi dapat dilakukan dengan baik. Karena, ia melihat pengelolaan transportasi di Ibu Kota dan sekitarnya tak terintegrasi dengan baik.
 
“Kemudian kedua yang terkait dengan intramoda maupun antarmoda kita ingin semuanya juga terintegrasi, mestinya nanti MRT, LRT, kereta bandara, Transjakarta ada, betul-betul masyarakat kita dorong masuk ke transportasi massal,” kata Jokowi.
 
Ia berharap langkah itu dapat mengurangi kepadatan lalu lintas. Karena, kemacetan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

Baca: Pembangunan Japek Elevated Akibatkan Kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek

Berdasarkan catatan Bappenas yang diterima Jokowi, pemerintah kehilangan Rp65 triliun per tahun karena kemacetan di Jabodetabek. “Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi LRT, MRT. Dalam 5 tahun sudah jadi barang,” jelasnya.
 
Jokowi tak ingin membiarkan hal ini terus terjadi. Pemerintah harus berani memulai agar duit sebanyak Rp65 triliun itu tak cuma menjadi asap yang memenuhi Ibu Kota.
 
“Sehingga yang Rp65 triliun itu bisa jadi barang,” katanya.
 
Jokowi juga menyinggung pengelolaan transit oriented development (TOD) yang tak bergerak selama puluhan tahun. Alasannya, pengelolaan TOD berada di beberapa kementerian dan pemda, tak terintegrasi dengan baik.
 
“Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga semakin gampang dimulai, dikerjakan, dan tidak saling dilempar antar institusi satu dengan lainnya,” pungkas Jokowi.

(FZN)

Pemilihan Wagub DKI Dianggap Tak Mendesak

Jakarta: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI meminta pemilihan Wakil Gubernur DKI dilakukan usai Pilpres 2019. Pencarian pendamping baru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai PKB tidak mendesak.

“Sudah enggak usah direcokin dulu, biarkan sampai selesai Pilpres, paling tidak Jakarta biar aman dan kondusif dulu,” kata Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Jakarta, Senin, 7 Januari 2018.

Hasbiallah menilai Anies bisa bekerja sendiri. Menurutnya, ada atau tidak ada wagub tak menjadi soal.

“Sekarang gubernur bisa kok menangani sendiri. Ada wagub atau tidak ada wagub enggak masalah,” ucap dia.

(Baca: Tes Uji Kelayakan Cawagub DKI Dilakukan Pekan Ini)

Bahkan meski tidak ada pendamping, kata dia, pembahasan APBD DKI 2019 tetap berjalan. Hasbiallah pun mengapresiasi serapan anggaran APBD 2018 yang dinilai tak buruk.

“Penyerapan harus kita akui lumayan bagus tanpa adanya wagub. Kedua, pak gubernur bisa mengganti kepala dinas dengan cepat, tidak direcokin wagub. Jadi, ini wagub antara perlu dan tidak perlu,” ungkap dia.

(Baca: Kekosongan Wagub DKI Rugikan Masyarakat)

Hingga saat ini, sudah ada tiga nama cawagub pengganti Sandiaga Uno. Tiga orang itu, yakni Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurahman Suhaimi. Seluruhnya merupakan kader PKS.

Sebelum ditetapkan menjadi wagub, ketiganya harus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang akan dilakukan oleh Partai Gerindra dan PKS. Namun, hingga kini belum ditetapkan kapan waktu uji kelayakan dan kepatutan digelar.

(JMS)

Jakarta Diprediksi Berawan

Ilustrasi – Medcom.id.

Jakarta: Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi langit ibu kota hari ini berawan. Awan bakal menyelimuti Ibu Kota. 

Pada pagi hari, cuaca seluruh wilayah Ibu Kota diprediksi mendung. Termasuk wilayah Kepulauan Seribu.

Namun, beranjak siang hari, wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara akan hujan dengan intensitas ringan.

Sementara di Jakarta Barat akan terjadi hujan yang disertai petir. Untuk wilayah Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu masih diselimuti mendung.

Semua wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu akan kembali berawan pada malam hari. Suhu diprediksi berkisar 23-32 derajat celcius untuk seluruh wilayah, dengan kelembaban 80-90%.

(JMS)

Anies Tunda Razia Kucing dan Anjing

Jakarta: Kabar razia kucing dan anjing di Jakarta yang dilaksanakan hari ini, Selasa, 8 Januari 2019 menuai polemik. Tak sedikit warga net mengecam kegiatan tersebut. 

Terkait banyaknya penolakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meminta seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) menunda razia. Dalam akun Twitternya, Anies meminta Dinas KPKP melibatkan organisasi atau komunitas pencinta binatang. 

“Terkait polemik razia kucing, pagi ini saya instruksikan kepada Dinas terkait agar tunda kegiatan penangkapan, ajak bicara organisasi/komunitas pengelolaan binatang, lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas,” kata Anies dalam akun twitternya @Aniesbaswedan, Jakarta, Selasa 8 Januari 2018.

Hingga pukul 09.15 WIB, cuitan Anies dibagikan ulang sebanyak 367 kali dan disukai lebih dari 1.300 orang. Tak sedikit pula yang memberikan tanggapan positif atas keputusan itu.

“Sudah benar, karena banyak klub pecinta hewan, sebaiknya ajak urun rembuk mereka,” tulis akun @bang_rizal_asel.

Pemilik akun @blacksweet69 membalas cuitan Anies dengan ‘Great’. 

(Baca juga: Pemprov DKI Bantah Ada Razia Kucing dan Anjing)

Sebelumnya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas ( KPKP) DKI Jakarta Sri Hartati menjelaskan, kegiatan tersebut bukan razia melainkan sosialisasi penanganan hewan penular rabies (HPR).

Sosialisasi itu akan diisi oleh informasi tata cara memelihara hewan HPR. Bila masyarakat tidak tahu, maka bisa membahayakan.

Rencananya, sosialisasi ini akan dilaksanakan pada Selasa, 8 Januari 2019. Kegiatan ini akan dilaksanakan di lima wilayah secara serentak, yakni: 

Jakarta Pusat:  Kelurahan Mangga Dua Selatan
Jakarta Utara: Kelurahan Sukapura 
Jakarta Selatan: Kelurahan Ragunan
Jakarta Barat: Kelurahan Jelambar
Jakarta Timur: Kelapa Dua Wetan

(REN)

Tidak Ada Razia Kucing Hari Ini

Ilustrasi. (Foto: Hannah Lim/Unsplash.com)

Jakarta: Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta memastikan tidak ada razia kucing maupun anjing hari ini, Selasa, 8 Januari 2019. Razia ditunda setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan instruksi.

“Kita tetap sosialisasi, yang berubah tidak ada penangkapan,” kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas KPKP DKI Jakarta Sri Hartati saat dihubungi, Selasa 8 Januari 2019.

Sri menyebut sosialisasi Hewan Penular Rabies (HPR) tetap dilanjutkan. Sosialisasi dilakukan pagi ini di lima kota secara serentak.

Sosialisasi di Jakarta Pusat digelar di Kelurahan Mangga Dua Selatan, sedangkan di Jakarta Utara dilakukan di Kelurahan Sukapura, dan sosialisasi di Jakarta Selatan dilaksanakan di Kelurahan Ragunan. Adapun sosialisasi HPR di kawasan Jakarta Barat diadakan di Kelurahan Jelambar dan Jakarta Timur di Kelapa Dua Wetan.

(Baca juga: Anies Tunda Razia Kucing dan Anjing)

Rencana razia kucing dan anjing di Ibu Kota mendapat sorotan warga net. Banyak yang menolak kegiatan tersebut.

Terkait itu, Anies meminta razia ditunda. Dia juga meminta Dinas KPKP untuk melibatkan komunitas atau organisasi pencinta hewan.

“Terkait polemik razia kucing pagi ini, saya instruksikan kepada Dinas terkait agar tunda kegiatan penangkapan, Ajak bicara organisasi/komunitas pengelolaan binatang, lakukan kegiatan pengendalian bersama dengan komunitas,” kata Anies dalam akun resminya @Aniesbaswedan, Jakarta, Selasa 8 Januari 2018. 

(REN)

Prabowo Ultimatum PKS dan Gerindra

Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (kiri). Foto: MI/Muhammad Irfan.

Jakarta: Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ingin kursi wakil gubernur DKI Jakarta segera diisi. Prabowo meminta kursi pengganti Sandiaga Uno sudah diisi pada akhir Januari 2019.
 
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo mengatakan PKS ingin kegaduhan pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta cepat selesai. DPW PKS DKI juga kembali melayangkan surat undangan kepada DPD Gerindra DKI.
 
“Target waktu yang diminta Pak Prabowo kan Januari sudah keluar (nama),” kata Syakir, Selasa, 8 Januari 2018.
 
Syakir mengatakan, target waktu itu disampaikan Ketua DPD Gerindra DKI Mohammad Taufik pada 24 Desember lalu. Ucapan Taufik disaksikan oleh Presiden PKS Sohibul Iman.
 
“Target dari Pak Prabowo disampaikan Pak Taufik. Itu disampaikan saat silaturahmi pada 24 Desember. Kalian bisa konfirmasi ke Pak Taufik,” ucap dia.

Baca: Rambu Anies untuk Wakil Gubernur Baru

Syakir berharap tenggat waktu yang telah disepakati itu bisa dijalankan Gerindra dan PKS. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membutuh pendamping.
 
“Kita komitmen segera menyelesaikan, karena terkait dengan kegaduhan ini. Kan kepentingannya juga supaya kerja gubernur lebih mudah,” ungkap Syakir.
 
Sebelumnya, pertemuan Gerindra dan PKS batal digelar. Pertama, pada Selasa, 4 Desember 2018, batalnya pertemuan karena Gerindra sedang melakukan bimtek di luar kota. Pertemuan pada Jumat 28 Desember 2018 juga batal karena Gerinda dan PKS sama-sama ke Banten.

(FZN)

Proyek MRT Sudah 98,1%

Uji coba MRT Jakarta. Foto: MI/Ramdani

Jakarta: Pengerjaan proyek pembangunan sarana transportasi massal ‎MRT Jakarta telah mencapai 98,1 persen. Pembangunan ini ditargetkan bisa selesai pada Maret 2019 agar masyarakat bisa segera menikmatinya.

“Sudah 98,1 persen progres pengerjaan MRT. ‎Sisanya itu finishing interior, sistem, dan lainnya,” kata Corporate Secretary MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin kepada Medcom.id, Selasa, 8 Januari 2019.

Menurut dia, manajemen akan mengejar penyelesaian pembangunan agar bisa beroperasi di Maret 2019. Setidaknya segala upaya dilakukan agar target pembangunan bisa tercapai dengan baik.

“‎Nanti akan disampaikan terkait tanggal operasi secara resmi. Kalau sekarang belum bisa disampaikan,” jelas dia.

Pengerjaan stasiun MRT Jakarta, kata dia, juga sudah hampir selesai semua. Hanya, saat ini memang tinggal penyelesaian akhir. ‎”Stasiun ada 13 sudah hampir (selesai) semua,” kata dia.

Berdasarkan jadwal, MRT Jakarta mulai beroperasi Maret 2019. Fase 1 MRT Jakarta dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI akan menggunakan 16 rangkaian kereta.

Baca: Simulasi Kebakaran Dilakukan di Stasiun MRT Bawah Tanah

Dari 16 rangkaian itu, 14 rangkaian akan digunakan untuk operasional dan dua sisanya untuk cadangan. Satu kereta bisa memuat 200-300 penumpang dengan jumlah maksimal sekitar 1.800 penumpang untuk satu rangkaian.

Kecepatan rangkaian kereta MRT bisa mencapai 80 kilometer per jam di bawah tanah dan bisa meningkat hingga 100 kilometer per jam di permukaan tanah. Dengan begitu, perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI butuh waktu 30 menit.

(OGI)

Kader PKS Dinilai Tak Mampu Jadi Wagub DKI

Balai Kota DKI Jakarta. Foto MI

Jakarta: Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta meragukan tiga calon wakil gubernur DKI yang diajukan PKS. Ketiga calon itu adalah Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurahman Suhaimi.
 
Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas menilai ketiga orang itu tak mampu memimpin Jakarta. Apalagi, satu dari kandidat yang diajukan tak dikenal.
 
“Pasti enggak akan mampu. Jadi wagub juga enggak ngerti kok. Apalagi (Agung Yulianto) saya baru dengar,” kata Hasbiallah saat dihubungi, Jakarta, Selasa 8 Januari 2018.
 
Selain PKB, Fraksi Hanura DPRD DKI juga meragukan kemampuan para kandidat pengganti Sandiaga Uno. Menurut Ketua Fraksi Hanura Ongen Sangaji ketiga calon tak paham masalah Ibu Kota.
 
“Masa kami disuruh memilih orang yang trackrecord-nya tak jelas. Ingat, DKI memiliki APBD yang besar, kalau salah bisa bahaya. Jangan samakan DKI dengan provinsi lain atau kelas wali kota. Permasalahanya beda,” kata Ongen.

Baca: Hanura DKI Tolak Calon Wagub PKS

Menurutnya, banyak tokoh DKI yang berkiprah di nasional bisa diajukan sebagai wagub DKI. Sebab, kata dia, wagub bukan posisi ban serep.
 
“Wagub DKI harus betul-betul mampu menjalankan tugas maupun fungsinya. Saya yakin, jika tiga orang yang diajukan PKS itu terpilih hanya duduk manis saja. Ini bisa saya pastikan. Makanya, Hanura menolak,” katanya.

(FZN)

Publik Bisa Jajal MRT per 26 Februari

Pekerja menyelesaikan pembangunan jalur dan Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Sisingamangaraja, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta akan menjalankan tahap uji coba operasi penuh kepada masyarakat pada 26 Februari 2019. Meski begitu, uji coba dilakukan secara restriktif. 

‎”Nanti 26 Februari akan full trial run. Masyarakat ‎bisa mencoba MRT Jakarta. Tapi, sifatnya sangat terbatas,” kata Corporate Secretary MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin kepada Medcom.id, Selasa, 8 Januari 2019.

Menurut dia, uji coba secara penuh dilakukan selama satu bulan. Proses ini demi memperoleh tanggal pasti untuk MRT Jakarta beroperasi secara penuh.

‎”Kalau sekarang itu parallel trial run. Nanti itu untuk dibuka ke publik, tapi terbatas. Ya, semacam soft launching,” jelas Kamaluddin.

Kamal, sapaannya, berharap progres MRT Jakarta yang bertambah setiap waktu membuat operasional moda ini semakin cepat. “Kita akan menilai dari full trial run. Setelah itu akan ada tanggal pasti beroperasi. Maka nanti akan kita sampaikan ke publik,” kata dia.

Baca: Simulasi Kebakaran Dilakukan di Stasiun MRT Bawah Tanah

Berdasarkan jadwal, MRT Jakarta akan mulai beroperasi pada Maret 2019. Fase 1 MRT Jakarta dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI akan menggunakan 16 rangkaian kereta.
 
Dari 16 rangkaian itu, 14 rangkaian akan digunakan untuk operasional dan dua sisanya untuk cadangan. Satu kereta bisa memuat 200-300 penumpang dengan jumlah maksimal sekitar 1.800 penumpang untuk satu rangkaian.
 
Kecepatan rangkaian kereta MRT bisa mencapai 80 kilometer per jam di bawah tanah dan bisa meningkat hingga 100 kilometer per jam di permukaan tanah. Dengan begitu, perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI hanya butuh waktu 30 menit.

(OGI)

Tiga Cawagub PKS ‘Ambil Hati’ Legislator DKI

Jakarta: Tiga nama calon wakil gubernur (cawagub) yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi DPRD DKI. Silahturahmi akan dipimpin Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

“Jadi memang rencananya tiga kader PKS yang diberi amanat menjadi calon wagub itu akan bersilaturahim ke teman-teman fraksi. Jadi, komunikasi sudah mulai dibangun,” ujar Syakir kepada wartawan, Selasa, 8 Januari 2019.

Syakir berharap dengan adanya komunikasi yang baik, tidak akan ada lagi penolakan dari fraksi-fraksi DPRD. “Mudah-mudahan setelah komunikasi dibangun, setelah mengenal visi misi dan seterusnya, komunikasi berikutnya lebih lancar. Relatif lebih mudah, enggak ada penolakan, atau anggapan ‘kita kan enggak kenal’ dan seterusnya,” ungkap Syakir.

Baca: Kader PKS Dinilai Tak Mampu Jadi Wagub DKI

Sebelumnya, fraksi PKB dan Hanura DPRD DKI Jakarta meragukan tiga calon wakil gubernur DKI yang diajukan PKS. Ketiga calon itu yakni Agung Yulianto, Ahmad Syaikhu, dan Abdurahman Suhaimi.

Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas menilai, ketiga cawagub itu tak mampu memimpin Jakarta. Apalagi, satu dari kandidat yang diajukan tak dikenal. “Pasti enggak akan mampu. Jadi, wagub juga enggak ngerti kok. Apalagi (Agung Yulianto) saya baru dengar,” kata Hasbiallah saat dihubungi, Jakarta, Selasa 8 Januari 2018.

Sementara itu, Ketua Fraksi Hanura Ongen Sangaji ketiga calon tak paham masalah Ibu Kota. “Masa kami disuruh memilih orang yang trackrecord-nya tak jelas. Inget, DKI miliki APBD besar. Kalau salah bisa bahaya. Jangan samakan DKI, dengan provinsi lain atau kelas wali kota. Permasalahanya beda,” kata Ongen kemarin, Senin 7 Januari 2019. (Vallentina Chelsea)

(YDH)

Taufik Bantah Tudingan PKS

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik. Foto: MI/Romy.

Jakarta: Ketua DPD Gerinda DKI Jakarta Mohamad Taufik membantah pernyataan Ketua DPW DKI Jakarta Syakir Purnomo. Syakir menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo memberi tenggat waktu pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
 
“Enggak (ada tenggat waktu). Itu (target) dari kita (bukan Prabowo),” kata Taufik, Selasa, 8 Januari 2018.
 
DPD Gerindra DKI menargetkan nama Wagub keluar pada 24 Januari 2019. Target itu berdasarkan hasil perhitungan internal DPD Gerindra, bukan dari Prabowo Subianto.
 
“Enggak (dari Prabowo). Itu perhitungan kita begitu. Kalau dia kerja maksimal harusnya Januari kelar,” ujar Taufik.

Baca: Hanura DKI Tolak Calon Wagub PKS

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menyebut tak ada mandat apapun dari Prabowo. Prabowo menyerahkan seluruh proses pergantian wagub pada DPD Gerindra DKI.
 
“Tapi secara politik kita serahkan pada PKS. Cepat atau lambat kan tergantung PKS,” ucapnya.
 
Besok, Gerindra dan PKS akan kembali mengadakan pertemuan di kantor DPW PKS DKI. Pertemuan kali ini akan membahas ihwal mekanisme uji kelayakan dan kepatutan Wagub DKI.
 
“Akan hadir. Kita membahas soal tim fit and proper test. Langkahnya itu saja dulu dibahas kemudian nanti kita minta fit and proper segera merumuskan kriteria kemudian jadwalnya,” pungkas dia.

(FZN)