Sebagian Jalan Sudirman Ditutup

Jakarta: Akses dari Jalan Prof.DR. Satrio menuju Jalan Jenderal Sudirman hingga Gedung Sampoerna Strategic ditutup. Penutupan jalan akibat pembongkaran Traffic Decking Moda Raya Terpadu (MRT) dilakukan pada 10-16 Januari 2019.

“Yang masih bisa digunakan dua lajur reguler plus satu lajur mixed TransJakarta dan reguler arah ke Blok M di depan Dedung Sampoerna Strategic Square sepanjang 100 meter,” kata Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Muhamad Kamaludin di Jakarta, Kamis, 10 Januari 2019.

Baca: Proyek MRT Sudah 98,1%

Pembongkaran dimulai di area konstruksi pintu masuk sebelah timur Stasiun Bendungan Hilir hingga Gedung Sampoerna Strategic. Area kerja yang cukup luas itu lah yang mengakibatkan pengurangan jumlah lajur di Jalan Jenderal Sudirman menjadi 3 lajur.

Sedangkan pengguna Jalan Prof.DR. Satrioe menuju Jalan Jenderal Sudirman bisa menggunakan rute alternatif. Pengendara bisa melalui Jalan Masjid Hidayatullah atau Jalan Karet Sawah menuju jalan di samping Plaza Sentral.

“Aktivitas ini dilakukan untuk menghadirkan MRT Jakarta yang merupakan terobosan baru bagi transportasi publik di kota ini,” uucap dia.

Baca: MRT Tunggu Izin Kemensetneg Sentuh Kawasan Vital

MRT Jakarta ditargetkan mulai beroperaso Maret 2019. MRT diharapkan dapat meningkatkan mobilitas warga dan bisa mengubah gaya bertransportasi warga Jabodetabek.

(OJE)

2 Nama Cawagub Diserahkan ke Anies 28 Januari

Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra menyepakati bakal menyerahkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 28 Januari 2019. Sebelumnya, mereka akan melakukan rangkaian fit and proper test kepada para bakal calon. 

Ketua DPW PKS DKI Syakir Purnomo mengatakan, fit and proper test bakal dimulai 14 Januari 2019. Rangkaian proses itu dijadwalkan selesai pada 25 Januari 2019.

“28 Januari bisa kirim surat (dua nama cawagub) ke Gubernur,” kata Syakir di kantor DPW Partai PKS DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019. 

Syakir mengatakan, kedua partai telah menyusun mekanisme fit and proper test. Adapun mekanisme fit and proper test yang disetujui kedua partai pengusung yakni koordinasi pimpinan partai dengan tim panelis, rapat teknis diantara tim panelis, pelaksanaan fit and proper test. 

Kemudian, pembahasan dan penyusunan hasil fit and proper test, penyerahan hasil kepada partai serta pengiriman surat dari partai pengusung ke Gubernur DKI jakarta. Mereka juga menyiapkan daftar panelis, antara lain; Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Eko Prasojo dan Pengamat Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif, dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.

Baca: Taufik Bantah Tudingan PKS

Syarif menambahkan, fit and proper test ini untuk mendalami komptensi, integritas, serta kemampuan. Oleh karena itu, panelis dibutuhkan untuk menilai para kandidat tersebut.

“Agar bisa didalami oleh panelis biar objektif,” tuturnya. 

Sebelumnya, PKS telah mengajukan tiga nama dari fraksinya untuk mengisi posisi Sandiaga Uno sebagai wakil Gubernur. Mereka yakni; Sekretaris Umum DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. 

(DMR)

Jakarta Diprediksi Cenderung Berawan

Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Jakarta: Wilayah ibu kota DKI Jakarta diprediksi cukup bersahabat sepanjang hari ini, Kamis, 10 Januari 2019. Dari lima wilayah kota dan satu kabupaten, cuaca diprediksi cenderung berawan.

Dilansir dari laman resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pagi hari, sebagian besar kota di Jakarta dalam kondisi berawan. Hanya wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang sedikit basah oleh hujan lokal. 

Memasuki siang hari cuaca tak banyak berubah. Langit mendung tetap menggelayuti  ibu kota.

Malam harinya pun demikian, cuaca berawan diprediksi enggan beranjak pergi. Kondisi seperti ini diperkirakan bakal berlangsung hingga dini hari. 

BMKG tetep mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi hujan pada hari ini terutama wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Masyarakat perlu mewaspadai potensi angin kencang dan petir. 

(UWA)

Warga Tangerang Berkesempatan Ikut Program Bedah Rumah

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. Foto: Medcom.id/Nur Azizah.

Tangerang: Warga Tangerang masih memiliki kesempatan untuk mengikuti program bedah rumah yang diadakan Pemerintah Kota Tangerang. Sebanyak 500 rumah tak layak huni masuk dalam program rehabilitasi untuk tahun ini.

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah mempersilakan warga Tangerang untuk mendaftar. Syaratnya, harus memiliki surat keterangan rumah tak layak huni dari RT/RW maupun kelurahan.

“Lalu, melampirkan foto rumah dan rumah berdiri di lahan pribadi,” kata Arief kepada Medcom.id, Rabu, 9 Januari 2019.

Setelah data masuk, Pihak Pemkot Tangerang akan memverifikasi status lahan dan cek lapangan. Bila tak ada masalah, maka bantuan bisa diberikan.

“Tapi ingat, setelah bagus itu tidak boleh dijual atau disewakan. Khawatirnya ada yang nakal lalu dikontrakkan,” tegas Arief.

Baca juga: Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan akan Direvitalisasi

Anggaran bedah rumah mencapai Rp20 juta per satu unit. Selain program bedah rumah, Pemkot Tangerang juga melanjutkan program sanitasi.

Untuk tahun ini, pembuatan jamban komunal akan menyasar 500 kepala keluarga dengan total anggaran Rp3 miliar. Dua program ini bertujuan menciptakan Tangerang menjadi kota layak huni.

Rencananya, bedah rumah dan pembuatan sanitasi akan kembali dimasukkan di RPJMD tahun 2019-2023 dalam program Tangerang Berbenah. Namun, RPJMD Pemkot Tangerang tahun 2019-2023 masih dalam pembahasan dan akan diserahkan sebelum Juni 2019. 

(UWA)

Pemkot Tangerang Bakal Bedah 500 Rumah Tahun Ini

Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang akan melanjutkan program bedah rumah di tahun 2019. Untuk tahun ini, setidaknya ada 500 rumah yang akan direnovasi.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, anggaran untuk tiap rumah sekitar Rp20 juta. Bedah rumah masuk dalam program Tangerang Berbenah yang bertujuan untuk menciptakan Tangerang sebagai kota layak huni.

“Permintaan bedah rumah bertambah terus dari tahun 2014,” kata Arief kepada Medcom.id, Rabu 9 Januari 2018.

Arief menyebut, antusiasme warga Tangerang terhadap program bedah rumah tinggi. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2012 dengan 40 rumah.  

“Lalu pada tahun 2014 naik jadi 1.000 rumah, di tahun 2015 2.000 rumah, tahun. 2016 sekitar 1.700, dan tahun  2018 sekitar 1.000 rumah. Total 5.800-an rumah sudah dibedah,” ungkap dia.

Baca juga: Seribu Rumah Gadang di Solok Selatan akan Direvitalisasi

Bedah rumah menjadi salah satu program prioritas Pemkot Tangerang yang dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018. Rencananya, bedah rumah akan kembali dimasukkan dalam RPJMD tahun 2019-2023 dengan program yang sama, yakni Tangerang Berbenah.

Namun, RPJMD Pemkot Tangerang tahun 2019-2023 masih dalam pembahasan. Kepala Bappeda Kota Tangerang Said Endrawiyanto mengatakan, rencana penyusunan RPJMD tahun 2019-2023 sedang dibahas.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, RPJMD harus diserahkan paling lambat enam bulan setelahnya ke DPRD.

(UWA)

Anies Bakal Perbanyak Lahan Parkir untuk Atasi Kemacetan

Jakarta: Kemacetan di kawasan Ibu Kota hingga daerah penyangga disebut dapat menimbulkan kerugian hingga Rp100 triliun per tahunnya. Karena itu, Presiden Joko Widodo meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola sistem transportasi di Jabodetabek.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyatakan siap untuk mengelola sistem transportasi di wilayahnya maupun di kota penyangga. Anies menyampaikan, salah satu cara memaksimalkan transportasi massal di Ibu Kota ialah dengan memperbanyak lahan parkir. 

Pembangunan lahan parkir di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) harus diperbanyak. Dia juga berencana menambah lahan parkir di tiap stasiun Kereta Rel Listrik (KRL) khusus di luar kota.

“Kita perlu membangun banyak lahan parkir, tak hanya di DKI, tapi juga di luar Jakarta,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 9 Januari 2019.
Baca: BPTJ Dukung Wacana Tarif Parkir Selangit di DKI

Baca: DKI akan Terapkan Tarif Parkir Selangit

Selain memperbanyak lahan parkir di dekat stasiun, Anies berencana meningkatkan tarif parkir. Namun, Anies belum merinci kawasan apa saja yang akan ditingkatkan tarif parkirnya. 

“Jadi, nanti tarif parkirnya ditinggikan lalu DKI bangun lahan parkir yang dekat dengan stasiun LRT atau MRT dengan harga parkir yang murah,” ujar dia.

Sebelumnya, Anies telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bekasi, dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk membangun 10 park and ride di kota dan kabupaten tersebut. Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari menyampaikan, empat pemda itu sudah menyediakan lahan untuk membangun park and ride tersebut.

?Baca: BPTJ Dukung Wacana Tarif Parkir Selangit di DKI

Pemprov DKI Jakarta nantinya berupaya akan menyediakan anggaran untuk pembangunan park and ride. Pendanaan bisa menggunakan APBD DKI, sistem kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), ataupun sumber-sumber lainnya.

Jika menggunakan APBD DKI, lanjut Premi, masing-masing pemda harus mengajukan proposal bantuan keuangan kepada Pemprov DKI setelah merampungkan perencanaan pembangunan.

(UWA)

Bidang Tanah Warga Jakarta Barat Sepenuhnya Bersertifikat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Medcom.id/Sunnaholomi Halakrispen,

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut pihaknya mendukung  program sertifikasi tanah untuk warga di seluruh wilayah Jakarta. Ia berharap agar program tersebut dapat membantu perkembangan hidup warganya.

“Insha Allah ini akan bisa membantu mengubah nasib perjalanan hidup untuk keluarga-keluarga yang tanahnya bersertifikat,” tutur Anies di GOR Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu, 9 Januari 2019.

Saat ini tercatat ada 370.197 bidang tanah milik warga di wilayah Jakarta Barat. Anies memastikan seluruh bidang tanah tersebut kini telah bersertifikat.

“Ada delapan persen yang belum bersertifikat dan hari ini adalah bagian dari delapan persen yang mulai hari ini telah tercatat bersertifikat,” ujarnya.

Baca: Jokowi Bagikan Ribuan Sertifikat Tanah di Cengkareng

Dalam kesempatan ini, Anies turut mendampingi Presiden Joko Widodo untuk membagikan 3.023 sertifikat tanah di Cengkareng, Jakarta Barat. Dokumen sertifikat tanah merupakan bukti hak kepemilikan masyarakat yang sah di mata hukum.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden dan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang dan kami berharap Bapak Presiden berkenan untuk memberikan amanat serta menyerahkan sertifikat tanah warga di Jakarta Barat,” pungkasnya.

Selain dihadiri oleh Jokowi, kegiatan ini juga dihadiri oleh Walikota Jakarta Barat Rustam Effendi. Selain itu, turut hadir Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi beserta jajarannya serta ribuan Warga Jakarta Barat.

(UWA)

Jalan Nasional Bakal Diserahkan ke Pemprov DKI

Jakarta: Seluruh jalan nasional di Ibu Kota bakal diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dari 38 jalan nasional di Jakarta, 25 di antaranya sudah dikelola Pemprov DKI.

“Sisa 13 jalan nasional nanti itu akan diserahkan ke Pemprov untuk dikelola. Pengelolaannya ya bukan asetnya,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurut dia, dengan langkah ini, Pemprov DKI memiliki wewenang untuk mengatur lalu lintas di jalan tersebut. Selama ini, Dinas Perhubungan DKI tak bisa menyelesaikan masalah di jalan-jalan itu lantaran tak memiliki yuridiksi.

“Kemarin Pak Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) sudah berikan arahan bahwa nanti 100 persen akan diserahkan,” ungkap dia.

Baca: Polemik Jakarta-Bekasi Bisa Rusak Citra Nasional

Sebanyak 13 jalan yang akan diserahkan ke Pemprov DKI meliputi Jalan Daan Mogot, Jalan Bekasi Raya, Jalan Lingkar Barat, Jalan Pelabuhan, Jalan Jampea, Jalan Cilincing Raya, Jalan Ciputat Raya, Jalan Pasar Jumat, Jalan Kartini, Jalan Bogor Raya, Jalan TB Simatupang, Jalan Cakung-Cilincing, dan Jalan Akses Marunda. 

Selain diberi wewenang mengelola jalan nasional, Anies juga dituntut untuk memegang kendali untuk mengelola transportasi di Jabodetabek. Perintah ini datang dari Presiden Joko Widodo.

“Pas rapat bidang transportasi kemarin, Presiden berikan arahan agar pengelolaan transportasi di Jakarta dibuat sederhana. Kemarin ditanya apakah DKI siap memegang kendali, ya siap,” ungkap dia.

(OGI)

Pembukaan Flyover Cengkareng Tunggu Uji Kelayakan

Perbaikan Flyover Cengkareng. Foto: Medcom.id/Sunnahalomi Halakrispen.

Jakarta: Flyover Cengkareng masih belum dapat dilalui kendaraan. Pembukaan flyover tersebut masih harus menunggu uji kelayakan.

Flyover Cengkareng sudah selesai tinggal ada pengujian uji kekuatannya. Hari ini selesai katanya pengujiannya,” kata Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi di GOR Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurut dia, pengujian kelayakan perlu diterapkan supaya kekuatan flyover setelah diperbaiki dapat diketahui. Apabila telah diuji dan dipastikan layak, flyover itu dapat kembali dilalui kendaraan.

“Kalau itu hari ini dipastikan bisa dilewati hari ini kita buka. Tapi kalau belum, ya kita tunggu saja hasil pengujian dulu,” ungkap dia.

Baca: Perbaikan Flyover Cengkareng Belum Rampung

Masa perbaikan Flyover Cengkareng diperpanjang dari target penyelesaian, yakni selama empat hari. Awalnya, perbaikan flyover ditargetkan rampung pada Kamis, 3 Januari 2019, tetapi diundur menjadi Senin, 7 Januari 2019. 

Perbaikan flyover tersebut mulai dilakukan sejak 27 Desember 2018 oleh petugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Ditjen Bina Marga. Hari ini flyover dinyatakan selesai diperbaiki.

(OGI)

Empat Jabatan di DKI Masih Dilelang

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta masih membuka lelang untuk empat jabatan. Pemprov belum menemukan sosok yang memenuhi kompetensi.

Keempat jabatan itu yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, Wakil Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja, Kepala Dinas Pendidikan, dan Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan empat jabatan tersebut merupakan sisa lelang dari 14 jabatan sebelumnya.

“Empat itu tidak ada yang memenuhi. Setelah dikaji dan seleksi empat itu tidak memenuhi maka akan dibuka lagi,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2018.

Pemprov DKI sudah melelang 14 posisi, dua posisi di antara dilelang secara nasional. Dua posisi itu yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI.

Sedangkan 10 jabatan lainnya ialah Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik); Dinas Bina Marga; Dinas Pendidikan; Kemudian Dinas Kesehatan; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Perindustrian dan Energi. 

Lalu Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Wakil Kepala Satpol-PP,  Dinas Pendidikan, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah, Dinas Kehutanan serta Wakil Wali Kota Jakarta Timur.

(Baca juga: Anies Diminta Tunjuk Kadis Sesuai Keahliannya)

Lelang jabatan dilaksanakan secara online, PNS di seluruh Indonesia bisa mengikuti lelang jabatan ini. Syaratnya, sudah menjabat eselon II selama dua tahun. Usia tidak lebih dari 57 tahun.
 
PNS harus menjalankan seleksi berbasis komputer. Pelamar juga diwajibkan membuat makalah, mengisi keminatan dan menjalani psikotes.

Dari lelang kemarin, 10 orang dinyatakan lolos. Mereka adalah Suzi Marsita sebagai Kepala Dinas Kehutanan, Atika Nur Rahmatia sebagai Kadis Diskominfotik, dan Lin Mutmainah Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah. 

Lalu tujuh pejabat lainnya ialah Sri Haryati sebagai kepala Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda DKI, Sri Mahendra Satria Wirawan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Chaidir kepala Badan Kepegawaian Daerah. 

Serta, Hari Nugroho sebagai Kepala Dinas Bina Marga, Widyastuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Kelik Indriyanto sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Uus Kuswanto sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Timur.

(Baca juga: Anies Lantik 7 Pejabat Pemprov DKI)
 

(REN)

Anies Ingin Sanksi Larangan Plastik Masuk Akal

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau buru-buru mengesahkan Pergub Larangan Plastik. Alasannya, banyak substansi draft peraturan gubernur (pergub) yang harus dikoreksi.

“Banyak substansi pergub plastik itu yang harus dikoreksi. Jadi, ini bukan cepat-cepatan keluar pergubnya,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2018.

Salah satu yang dikoreksi masalah sanksi. Ia ingin sanksi yang diberikan masuk akal dan dapat mengubah perilaku masyarakat.

“Sanksi itu harus masuk akal, yang bisa dikerjakan, yang bisa mengubah perilaku. Kalau sanksi itu hanya bikin headline saja tapi tidak bisa dilaksanakan buat apa?,” tutur dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ingin setiap penggunaan plastik memiliki variabel yang jelas. Dengan begitu, sanksi setiap pelanggaran akan berbeda.

“Jadi, ini harus didetailkan, sanksi jelas, dan variabel ketidaktaatannya ada agar kita lengkap. Jangan asal ada aturan,” tandas dia.

(Baca juga: Anies Belum Mau Teken Aturan Kantong Plastik)

Dalam draft Pergub larangan plastik yang diterima Medcom.id, terdapat tahapan-tahapan sanksi. Mulai dari teguran tertulis, denda sebesar Rp5-Rp25 juta sampai pencabutan izin usaha.

“Kalau surat teguran tertulis tiga kali tapi tidak diindahkan maka akan dikenakan denda Rp5 hingga Rp25 juta,” kata Kepala Seksi Penanggulangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Rahmawati kepada Medcom.id, Jakarta Pusat, Rabu 26 Desember 2018.

Rahmawati menuturkan, bila sanksi denda juga tak dilaksanakan maka akan diberlakukan sanksi pembekuan izin. Sedangkan sanksi tertinggi ialah pencabutan izin usaha.

Dia menyebut, aturan ini berlaku efektif terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern selambat-lambatnya enam bulan sejak Peraturan ini diundangkan. Sedangkan aturan ini efektif terhadap Pasar selambat-lambatnya satu tahun sejak diundangkan.

Dalam draf Pergub itu juga diatur bahwa penggunaan kantong sekali pakai dapat digunakan apabila untuk mewadahi barang basah atau berisiko mengalami kebocoran. Misalnya untuk mewadahi makanan mentah, makanan siap saji, atau bahan pangan yang tidak terselubung kulit maupun kemasan apa pun. 

 

(REN)

MRT dan LRT Wajib Murah Meriah

Jakarta: Pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan menyebut tiket mass rapid transit (MRT) dan light rapid transit (LRT) harus dibanderol dengan harga terjangkau. Dengan begitu, masyarakat luas bisa menikmatinya.

“Kalau masalah tarif, dengan integrasi transportasi masyarakat harusnya murah. Kalau saya, jangan sampai Rp15 ribu,” kata Azas kepada Medcom.id, Rabu, 9 Januari 2019.

Menurut dia, tarif yang rendah bisa diraih dengan cara memberlakukan sistem subsidi. Dengan harga yang murah, tentunya masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

“Pengguna transportasi umum sekarang di Jabodetabek sekitar 18 persen. Kalau harga, layanan, dan integrasinya baik, paling tidak 25 hingga 30 persen masyarakat nantinya akan gunakan transportasi publik,” terang Azas.

Azas menilai saat ini animo masyarakat terhadap MRT dan LRT sudah besar. Pemerintah tinggal menyosialisasikan dan mengintegrasikan MRT dan LRT dengan transportasi umum lainnya. 

“Kalau dia (layanan dan harga MRT dan LRT) bagus, nanti bisa sampai 40 persen pengguna trasnportasi umum di jabodetabek. Ini (layanan dan harga MRT dan LRT) yang harus diselesaikan segera,” ungkap Azas.

Berdasarkan jadwal, MRT Jakarta akan mulai beroperasi pada Maret 2019. Fase 1 MRT Jakarta dengan rute Lebak Bulus-Bundaran HI akan menggunakan 16 rangkaian kereta.
 
Baca: Halte TransJakarta Bakal Terintegrasi MRT

Dari 16 rangkaian itu, 14 rangkaian akan digunakan untuk operasional dan dua sisanya untuk cadangan. Satu kereta bisa memuat 200-300 penumpang dengan jumlah maksimal sekitar 1.800 penumpang untuk satu rangkaian.
 
Kecepatan rangkaian kereta MRT bisa mencapai 80 kilometer per jam di bawah tanah dan bisa meningkat hingga 100 kilometer per jam di permukaan tanah. Dengan begitu, perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus ke Bundaran HI hanya butuh waktu 30 menit.

Sementara itu, LRT dijadwalkan beroperasi pada Februari 2019 setelah uji coba kereta secara keseluruhan. Pada Desember 2018, proyek LRT Jakarta koridor 1 fase 1 rute Kelapa Gading-Velodrome sudah mencapai 90 persen. 

(OGI)

DKI Gaet Swasta Revitalisasi Lima Taman

Jakarta: Anggaran revitalisasi lima taman di DKI Jakarta diperkiraan menghabiskan dana Rp140 miliar. Anggaran bisa berkurang bila Pemprov DKI berhasil mendapatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kita anggarkan dari hasil hitungan. Kalau kita dapat swasta (CSR) maka anggaran akan kita kembalikan kepada negara,” kata Kepala Dinas Kehutanan DKI Suzi Marsita di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Januari 2018.

Dinas Kehutanan DKI masih mencari perusahaan yang bersedia merevitalisasi lima taman tersebut. Suzi menargetkan, revitalisasi taman selesai tahun ini.

“Harus tahun ini selesai. Kecepatannya tergantung proses pengadaan barang jasa. Kalau kita gunakan CSR tentu lebih cepat,” ungkap dia.

Revitalisasi Taman Tebet, Taman Tugu Tani, Taman Langsat, Taman Puring, dan Taman Matraman dinilai perlu lantaran sudah sekitar 15 tahun tak diperbaiki. Masing-masing akan dibuat taman tematik, seperti di taman pintar berlalu lintas di Tebet.

(Baca juga: NasDem DKI Sarankan Revitalisasi Taman Gunakan Dana CSR)

Namun, Suzi belum bisa memastikan tema-tema untuk lima taman itu. Pasalnya, revitalisasi taman masih proses perencanaan.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyarankan Pemprov DKI membangun kerja sama dengan swasta untuk revitalisasi lima taman di DKI. Tujuannya, agar anggaran revitalisasi taman bisa dialokasikan ke pos anggaran lain, seperti perbaikan saluran dan penanggulangan banjir. 

Terkait mahal tidaknya anggaran tersebut, Bestari tak mau menyimpulkan. Mahal murahnya revitalisasi taman tergantung pada spesifikasi dan konsep taman itu sendiri. Semakin ikonik taman tersebut maka anggaran tersebut dianggap wajar.

“Ya tergantung nanti spesifikasinya macam apa. Kalau modelnya biasa saja ya mahal. Kalau ikonik ya okelah,” kata Bestari.

(Baca juga: DKI Anggarkan Rp140 Miliar untuk 5 Taman)
 

(REN)

MRT Tunggu Izin Kemensetneg Sentuh Kawasan Vital

Pekerja menyelesaikan pembangunan jalur dan stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Sisingamangaraja, Jakarta. Foto: MI/Pius Erlangga.

Jakarta: Manajemen PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mengaku telah berkoordinasi dengan ‎Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Hal ini demi memperoleh izin pembangunan MRT Jakarta fase II dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga Stasiun Jakarta Kota. 

Koordinasi ini untuk menyempurnakan setiap perizinan yang ada. Apalagi, salah satu stasiun MRT fase II yang akan dibangun berada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Daerah kementerian ini adalah wilayah vital yang sangat dekat dengan Istana Negara.

“Tentu itu ada koordinasi dengan Setneg. Kita sudah koordinasi dengan Mensesneg (Pratikno). Jadi masih dalam proses. Ini akan berjalan terus,” kata Corporate Secretary MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin kepada Medcom.id, Rabu, 9 Januari 2018.

Menurut dia, pembangunan MRT fase II ini sangat didorong oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Dia pun optimistis pembangunan akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Jadi semua proses dalam pembicaraan Setneg, agar tidak ada kendala dalam pembangunannya,” sebut dia.

Baca juga: Halte TransJakarta Bakal Terintegrasi MRT

MRT Jakarta akan melaksanakan peletakan baru pertama fase II pada bulan ini. Fase II akan terbentang dari Bundarah HI hingga Stasiun Jakarta Kota. Direktur Utama MRT William Sabandar mengaku sudang mengantongi kontraktor yang akan menggarap proyek tersebut. 

“Kita sedang merencanakan prosesnya. Sudah dapat (nama kontraktor) pemenangnya dan Januari akan groundbreaking RSS (gardu distribusi listrik),” kata William.

(OGI)