Pemprov DKI Anjurkan Calon Pengantin Punya Sertifikat Layak Kawin

Jakarta: Pemprov DKI Jakarta menganjurkan calon pengantin di Ibu Kota memiliki sertifikat layak kawin. Tujuannya, agar calon pengantin mengetahui kesehatan dari masing-masing pasangan.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pengurusan sertifikat layak kawin sangat mudah. Pengantin hanya perlu datang ke puskemas terdekat.

“Datang ke puskesmas terdekat dan membawa KTP DKI,” kata Widyastuti di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Di puskesmas, calon pengantin akan menjalani serangkaian tes kesehatan yang dianggap prioritas. Seperti pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, kadar hemoglobin, infeksi penyakit menular, hingga diabetes melitus.

“Itu pemeriksaan prioritas yang kami lakukan, karena itu akan berdampak kepada kesehatan si ibu atau bayi seandainya mereka ingin punya anak,” tutur dia.

Baca juga: Sertifikat Layak Kawin Bersifat Sukarela

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, calon pengantin akan mendapatkan status kesehatan. Di sana, calon pengantin juga bisa berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya.

Kemudian, status kesehatan itu akan diserahkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di kelurahan dan kecamatan. Maksudnya, untuk mendapat formulir perkawinan yang akan dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Widyastuti menegaskan, sertifikat layak kawin bukan untuk menghalangi calon pengantin untuk menikah. Bila ditemukan penyakit, Dinas Kesehatan DKI bakal memberikan pengobatan.

“Kita bukannya melarang orang tidak boleh nikah. Itu kan adalah hak dasar. Kita hanya mengantarkan supaya sehat. Kalau dia sakit, gula darahnya tinggi, kita terapi,” ungkap Widyastuti.

Ia menegaskan terapi tidak akan dipungut biaya selama calon pengantin menggunakan BPJS Kesehatan. Sertifikat layak kawin untuk calon pengantin yang menikah di Jakarta bersifat sukarela alias tidak wajib. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

(HUS)

Anies Duga Kebocoran Tanggul Pantai di Muara Baru Disengaja

Air mengucur dari tanggul pengaman pantai yang bocor di kawasan Muara Baru. Foto: Antara/Aprillio Akbar.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menduga kebocoran tanggul pantai di Muara Baru, Jakarta Utara, karena faktor kesengajaan. Pasalnya, tanggul sepanjang 300 meter itu dibangun tanpa melibatkan masyarakat sekitar.

“Salah satu masalahnya tidak berbicara dengan warga. Main patok saja pasang di situ,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019

Anies menyampaikan, bocoran tanggul pantai dipakai untuk tempat bersandar kapal. Kerusakan seolah disengaja untuk memudahkan akses pembuangan air yang masuk ke pemukiman.

“Kebanyakan dipakai tempat parkir kapal, untuk warga membuang air dari dalam ke luar. Ini karena tidak berbicara dengan warga. Ketika berbicara dengan warga, solusinya bisa diselesaikan sama-sama. Jadi, bukan bocor karena air atau karena rusak. Tapi karena ada kebutuhan,” ucap dia.

Solusi sementara, Anies bakal menyiagakan pompa di kawasan tersebut dan kemudian menambal ulang. Jangka panjangnya, Anies bakal berkoordinasi lagi pada warga terkait pembangunan tanggul.

“Yang berikutnya harus bicara dengan warga, kebutuhan mereka apa sehingga tanggul itu tidak menutup mata pencarian,” ungkap Mantan Mendikbud ini.

Pembangunan tanggul pantai Muara Baru merupakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A. Tanggul pantai di Muara baru akan dibangun sepanjang 1,04 kilometer.

Seharusnya, pengerjaan tanggul pantai di Kamal Muara sudah mencapai 740 meter. Namun terkendala dengan proses pembebasan lahan.

(HUS)

Anies Kejar Pembangunan Tanggul Pantai

Pekerja menyelesaikan perkuatan dan peninggian tanggul dalam proyek pembangunan pengamanan pantai di Jakarta, tahap 2 paket 1 Muara Baru, Jakarta Utara. Foto: MI/Ramdani.

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal membereskan pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A atau tanggul pantai. Pembangunan tanggul di Kamal Muara, Pasar Ikan, dan Kali Blencong Marunda, Jakarta Utara, dianggap kebutuhan.

“Kita menyadari tanggul yang ada di sepanjang pantai itu penting untuk dituntaskan,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2019.

Pembangunan NCICD terbagi dalam tiga fase, A, B dan C. Proyek itu secara umum untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta.

Pembangunan tanggul pantai di Pasar Ikan dan Kali Blencong di Jakarta Utara sudah mencapai 90 persen dan diperkirakan selesai akhir tahun ini. Sementara itu, tanggul pantai di Kamal Muara baru 50 persen.
 
Baca: Pembangunan Tanggul Laut Fase A Berjalan Lambat

Setiap kawasan memiliki panjang tanggul yang berbeda. Di Pasar Ikan, panjang tanggul sekitar 1,2 kilometer, sedangkan di Kamal Muara panjang tanggul 1,04 kilometer

Seharusnya, pengerjaan tanggul pantai di Kamal Muara sudah mencapai 740 meter. Namun, proyek terkendala dengan proses pembebasan lahan.
 
“Di sana baru sekitar 300 meter. Nanti kita kejar. Kalau pernah ke Kamal Muara, itu ada jembatan yang dari mulai gelanggang olahraga sampai batas jembatan di sana, tempat pelelangan ikan, tahun ini kita kejar sampai di jembatan itu,” kata Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan beberapa waktu lalu.

(OGI)

Khofifah dan Yenny Temui Anies

Yenny Wahid (kiri), Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa (kanan) menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto:Medcom.id/Nur Azizah.

Jakarta: Anak Sulung Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid, Yenny Wahid beserta Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa menemuia Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka datang untuk membahas ulang tahun ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama.
 
Rencananya, acara itu diisi salat tahajud bersama. Kegiatan itu akan diadakan di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.
 
“Mereka akan masuk GBK pukul 00.00 WIB dan acara dimulai pukul 02.30 WIB. Salat tahajud bersama sampai salat subuh,” kata Khofifah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2019.
 
Acara selanjutnya dimulai 07.00 WIB dan pukul 09.00 WIB peserta dilepas untuk ziarah. Rencananya, kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 ribu muslimah.
 
“Nanti 09.00 WIB peserta akan dilepas ke tempat wisata dan ziarah. Seperti Tanah Abang, Luar Batang, dan Monas,” kata Khofifah.

Baca: Khofifah: Muslimat NU Seiring Kiai Ma’ruf

Karena itu, Khofifah selaku Ketua PP Muslimat NU berkoordinasi dengan Anies lantaran akan memanfaatkan fasilitas dan tempat-tempat strategis di Jakarta. Kedatangan Yenny dan Khofifah sekaligus mengundang Anies untuk datang ke acara yang akan berlangsung Minggu, 27 Januari 2019.
 
“Kita koordinasikan soal rekayasa lalu lintas dan parkir. Sorenya, ibu-ibu ini akan ke Monas. Jadi kami sampaikan agar air mancur dan lampu-lampu dapat dimaksimalkan,” tutur dia.
 
Anies mendukung acara itu dan dipastikan perekonomian Ibu Kota akan meningkat. “Iyalah (meningkat) 100 ribu datang ke Jakarta pasti menggerakkan perekonomian. Saya harap masyarakat bisa menyambut kedatangan ibu-ibu dari seluruh wilayah,” pungkas Anies.

(FZN)

DKI Minta Bantuan Jepang Tangani Penurunan Tanah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Cindy.

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan pemerintah Jepang melalui Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) untuk menangani masalah permukaan tanah di Ibu Kota. Pasalnya, Jakarta dan Tokyo memiliki masalah yang sama.
 
“Jepang itu mengalami penurunan permukaan tanah yang luar biasa khususnya di Tokyo. Tokyo itu turun amat dalam tapi mereka mempunyai usaha serius untuk menanganinya,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 16 Januari 2018.
 
Anies menyebut, JICA akan membentuk kebijakan dan mitigasi penurunan muka tanah. Selain itu, JICA akan membentuk kebijakan pembatasan pengambilan air tanah.
 
“Jadi, yang dibicarakan macam-macam aspeknya. Ada kelompok kerja tentang data informasi, di sini melakukan pengumpulan data, analisis data, sistem pengendalian, dan mitigasi,” ungkap Anies.

Baca: Jakarta Berjibaku Tahan Penurunan Muka Tanah

Selain membentuk kebijakan, JICA juga akan melakukan investigasi kerusakan akibat penurunan air tanah. Badan pendanaan asal Jepang ini akan menyosialisasikan pengelolaan air tanah.
 
“Kemudian ada bagian peningkatan kesadaran, lalu juga untuk organisasi pengelolaan antarlembaga,” ujar dia.
 
Untuk memantau pengambilan air tanah, mantan Mendikbud ini berencana menggunakan pipa ukur agar akurat. Pemprov DKI juga melanjutkan sidak ke gedung-gedung tinggi di Ibu Kota.

(FZN)

Sidak Air Tanah Pakai Alat Ukur Baru

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melanjutkan sidak air tanah di gedung-gedung tinggi. Pemprov DKI bakal menggunakan alat ukur pengambilan air tanah agar hasilnya lebih akurat.

“Dilanjutkan (sidaknya), dan akan gunakan alat ukur yang baru. Kalau sekarang kan masih manual,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Januari 2019.

Anies menyebut rata-rata penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 10 hingga 12 sentimeter. Penyebabnya, penggunaan air tanah secara berlebihan, beban yang terlalu berat, dan tidak ada pengembalian air ke dalam tanah.

“Kita harus memperbaiki cara kita mengawasi penggunaan air tanah. Ini salah satu yang kami akan terapkan di 2019, teknologi baru untuk mengukur penggunaan air tanah di gedung-gedung,” kata dia.

(Baca juga: Jakarta Berjibaku Tahan Penurunan Muka Tanah)

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini melanjutkan Pemprov dan pengelola gedung kerap kali kucing-kucingan. Tak hanya itu, data antara Pemprov DKI, pengelola gedung, dan PAM Jaya selalu berbeda.

“Menurut catatan, meter penggunaan air tanahnya sedikit tapi jumlah penghuni dan kegiatannya banyak. Jadi pasti ada sumber ketiga. Itu sulit dideteksi. Nah, sekarang kami akan siapkan alatnya,” terang Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini mengungkapkan teknologi baru itu akan menunjukkan penggunaan air tanah secara digital dan akurat. Pada 2018, Pemprov DKI dua kali melakukan sidak terhadap gedung-gedung tinggi.

Sidak pertama dilakukan pada Maret 2018 di sepanjang jalan Sudirman hingga MH Thamrin. Lalu sidak kedua dilakukan di kawasan Industri di Jakarta Timur dan Jakarta Barat pada Juli 2018.

(Baca juga: IPAL Bermasalah Kerap Ditemui Saat Sidak Pengelolaan Air)
 

(REN)

Kolong Flyover Slipi Disulap Jadi Skatepark

Jakarta: Kolong Flyover Slipi, Jakarta Barat, berbubah bentuk. Lokasi yang biasa dipenuhi sampah kini disulap menjadi skatepark.  

Pantauan Medcom.id, skatepark ini memiliki beragam fasilitas. Lokasi dilengkapi dengan tempat sampah, lampu penerangan, hingga tempat duduk untuk bersantai. 

Tidak ketinggalan, ada fasilitas untuk bermain. Skatepark dilengkapi boardslide, mini ramp, hingga kuarter.

Meski belum diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, masyarakat sudah bisa menggunakan fasilitas ini. Sayangnya, di beberapa arena sudah banyak bekas tambalan, bahkan masih ada coran yang terkelupas.

Supri, salah satu petugas di lokasi, menjelaskan coran rusak karena setiap sore digunakan masyarakat. Dia pun rutin memperbaiki kerusakan.

“Tiap pagi saya nambalin aspal rusak. Soalnya kan tiap sore pada main, rusak lagi,” kata Supri saat berbincang dengan Medcom.id di lokasi, Rabu, 16 Januari 2019.

Pria yang 24 jam berjaga di Skatepark Slipi itu memastikan coran berlubang hanya sementara. Pasalnya, dia rutin memberi laporan.

“Mungkin nanti ditebelin lagi semennya tiga sampai lima sentimeter,” ujar Supri.

Meskipun banyak aspal terkelupas, hal ini tidak menyurutkan niat masyarakat untuk bermain. Dafa, remaja berusia 15 tahun yang membawa sepeda BMX-nya, salah satunya.

“Agak bahaya tapi tidak apa-apa,” ujar Dafa.


Coran terkelupas di Skatepark Slipi. Foto: Medcom.id-Theofilus Ifan Sucipto.

Sudah satu bulan ini Dafa rutin bermain di Skatepark Slipi. Minimal dua kali seminggu, ia unjuk gigi di lokasi bersama teman-temannya.

Baca: ?Anies Siapkan Kejutan di Kolong Flyover

Dafa gembira dengan adanya Skatepark Slipi. “Senang soalnya ada tempat main baru, terus banyak teman yang sering ke sini,” tutur Dafa.


Pengunjung bermain di Skatepark Slipi. Foto: Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Kolong Flyover Slipi sejatinya menjadi tempat pembuangan sampah dan puing. Namun, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyulapnya menjadi skatepark.

Supri mengatakan kolong Flyover Slipi dulu sama persis dengan tanah di sebelah skatepark. “Ada sisa-sisa sampah, cuma sudah kosong tinggal tanah,” ujar Supri.

Di sisi lain, lokasi Skatepark Slipi cukup mudah dijangkau. Untuk mengunjungi Skatepark Slipi, masyarakat bisa menggunakan bus TransJakarta dan turun di Halte Slipi Petamburan.

(OGI)

Satpol PP DKI Telah Segel 48 Papan Reklame

Pekerja memperbaiki rangka papan reklame di Kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (7/1/2019). ANT/Galih Pradipta.

Jakarta: Satpol PP DKI Jakarta telah menertibkan 48 papan reklame yang tak sesuai aturan di Ibu Kota. Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu menyebut reklame itu telah disegel.

“Ada 48 titik, saya lihat memang tinggal kontruksinya (tiang) saja, tapi ada beberapa masih ada isinya (iklan),” kata Yani kepada Medcom.id, di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2019. 

Reklame yang disegel itu melanggar Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame. Serta melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame. 

“Sesuai dengan aturan, di kawasan kendali ketat tidak diperbolehkan memakai tiang tunggu. Yang diperbolehkan hanya yang menempel di gedung dengan LED,” kata Yani. 

Yani berharap setelah dilakukan penyegelan, perusahaan-perusahaan reklame membongkar sendiri tiang kontruksi tersebut. Jika tak kunjung dibongkar, Tim Terpadu Penyelenggaran Reklame (TPTPR) akan menindak tegas papan reklame itu. 

“Harapannya setelah segel itu, kepada mereka (perusahaan reklame) segera melakukan pembongkaran. Ikuti sesuai perizinan, pajak dan aturan,” tutur Yani. 

Sebelumnya dari tanggal 20 Desember 2018 hingga kini, Satpol PP DKI telah menertibkan reklame di kawasan kendali ketat. Kawasan tersebut antara lain Gatot Subroto, MT Hariyono, S. Parman, Thamrin, Sudirman dan Rasuna Said. 

Target utama ada 60 reklame, 7 reklame telah dibongkar. Sebanyak 39 reklame dibongkar sendiri oleh pemilik serta 14 reklame masih dalam proses. 

(DRI)

Subsidi Dicabut, ASN DKI Parkir di Trotoar

Jakarta: Trotoar di sepanjang Jalan Kebon Sirih, tepatnya di depan Gedung DPRD DKI Jakarta menjadi lahan parkir Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut setelah subsidi parkir untuk mereka dicabut dan dilarang memarkir kendaraan di Gedung DPRD DKI.

Pantauan Media Indonesia, Senin, 15 Januari 2019, puluhan kendaraan roda dua milik ASN memenuhi trotoar tersebut sejak pagi. Iqbal, salah satu pengawas dalam (pemdal) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan, setelah gedung parkir DPRD resmi dibersihkan dari kendaraan ASN, sejumlah ASN memarkirkan kendaraan mereka di trotoar depan gedung DPRD DKI. “Dari pagi banyak banget ASN yang membandel parkir di situ,” katanya.

Namun, sejak pagi pihak Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah mengantisipasinya dan langsung menertibkan kendaraan. Mereka mengangkut motor-motor yang diparkir sembarangan di trotoar. “Tadi pagi sudah ada beberapa motor yang diderek. Tapi, belum semua ditertibkan,” kata Iqbal.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Sigit Widjatmiko membenarkan hal tersebut. Sigit menyatakan terdapat sembilan kendaraan roda dua yang diangkut Dishub. “Berdasarkan berita acara pemeriksaan, terdapat sembilan kendaraan roda dua yang diderek hari ini,” katanya.

Baca: Parkiran IRTI Monas Kembali Padat

Sejumlah kendaraan yang terkena operasi penderekan tersebut, ujar Sigit, akan dikenai denda retribusi sebesar Rp500 ribu. “Semua kendaraan yang terkena giat penertiban pende-rekan dikenai aturan denda retribusi sebesar Rp500 ribu,” jelas Sigit.

Lengang

Pemandangan berbeda terlihat di lapangan parkir basement Gedung DPRD DKI Jakarta. Setelah beberapa hari terakhir dipadati kendaraan bermotor para ASN, kemarin lapangan parkir tersebut terlihat lengang.

Empat petugas jaga juga tidak sesibuk kemarin mengatur kendaraan yang mondar-mandir di palang masuk parkiran tersebut.
“Hari ini tidak ada sama sekali ASN yang parkir di sini,” kata Ikhsan, salah seorang petugas parkir Gedung DPRD DKI.

Ikhsan mengungkapkan, petugas keamanan dan pengamanan dalam (pamdal) mulai berjaga ketat hari ini karena surat edaran resmi mengenai larangan parkir di Gedung DPRD DKI telah diterima. “Sudah ada surat resmi soalnya. Jadi kami bertugas pun enak,” ujar Ikhsan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa lahan parkir yang terdapat di Gedung DPRD DKI Jakarta merupakan parkir khusus anggota dewan dan staf DPRD. “Parkir itu khusus anggota dewan dan staf di situ,” katanya.

Para ASN Pemprov DKI Jakarta menggunakan lahan parkir Gedung DPRD DKI lantaran subsidi parkir mereka di Lapangan IRTI Monas resmi dicabut.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta telah menetapkan tarif parkir baru sebesar Rp352 ribu per bulan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor. Sebelumnya, tarif parkir berlangganan motor di IRTI Monas hanya Rp22 ribu per bulan.

Menyusul tarif parkir kendaraan roda empat naik sekitar delapan kali lipat yakni dari semula Rp66 ribu per bulan menjadi Rp550 ribu per bulan.

Akibat kenaikan harga ini banyak ASN mencari parkir di tempat lain. Mereka memanfaatkan lahan parkir di Gedung DPRD DKI lantaran masih gratis.

Anies mengatakan bahwa pencabutan subsidi itu bertujuan untuk mendorong para ASN menggunakan angkutan umum. Terlebih, pegawai Pemprov DKI telah mendapat fasilitas naik bus Trans-Jakarta secara cuma-cuma alias gratis. (Atalya Puspa)

(YDH)

Taufik Salahkan Sekwan DKI Terkait LHKPN

Jakarta: DPRD DKI Jakarta mengakui 106 wajib lapor belum menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelanggara negara (LHKPN) 2018 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilatarbelakangi kinerja Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengaku telah memerintahkan Sekwan untuk mengkoordinasikan pengisian LHKPN secara masal. Namun, hingga saat ini, hal itu belum terlaksana.

“Kita sih sudah siap kapan saja, waktu itu mau ada pembimbingan  pengisian segala macam, tapi Sekwan belum lakukan itu,” kata Taufik ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019. 

Menurut dia, pengisian sistem LHKPN terbilang sulit. Untuk itu pihaknya menyepakati bila pengisian laporan kekayaan itu akan dipandu Sekwan dan KPK. 

“Dari pertemuan KPK (2017) mau dipandu secara bersama-sama, tapi Sekwan belum. Saya minta Sekwan segera mungkinlah, sebelum masa akhir jabatan,” jelas dia.

Sementara itu, KPK sempat menduga tidak patuhnya anggota dewan dilatarbelakangi penghujung masa jabatan dan sebagian ingin maju kembali di pileg. Alhasil, pengisian LKHPN menunggu arahan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, Taufik membantahnya. “Tidak, tidak ada ususnya mau nyaleg,” tutur dia.

KPK menjelaskan DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu legislatif tingkat provinsi yang tidak patuh dalam LHKPN 2018. Bahkan persentase kepatuhan 0,00 persen.

“DKI 106 wajib lapor, tidak pernah ada yang melapor,” kata Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Senin, 14 Januari 2018.

Baca: KPK: Banyak DPRD tak Patuh LHKPN

Selain itu, ada DPRD Lampung dengan wajib lapor sebanyak 77 orang, DPRD Sulawesi Tengah sebanyak 33 wajib lapor. Serta DPRD Sulawesi Utara sebanyak enam wajib lapor yang juga memiliki kepatuhan rendah. Masing-masing memiliki persentase 0,00 persen.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan jika dibandingkan legislatif provinsi lainya yang patuh melapor. Untuk itu, Pahala mengimbau legislatif di tingkat provinsi agar patuh menyampaikan LHKPN.

(OGI)

DKI akan Jadikan Kolong Tol Wiyoto Tempat Pengolahan Sampah

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji. Foto: MI/Atet.

Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menjadikan kolong tol Wiyoto Wiyono, Jakarta Utara, sebagai tempat pengolahan sampah. Sebab, lokasi pembuangan sampah di wilayah itu sangat minim.
 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan sampah yang menumpuk di kolong tol Wiyoto dibuang warga sekitar lokasi. “Memang ketersedian lokasi tempat sampah agak sulit di situ,” kata Isnawa di Bantargebang, Bekasi, Selasa, 15 Januari 2018.
 
Isnawa berniat menata kolong tol tersebut menjadi tempat pengolahan sampah. Nantinya, di sepanjang kolong tol Wiyoto Wiyono tepatnya di Jalan Sungai Banyak, Tanjung Priok akan diberikan keranjang sampah.
 
“Kita coba gunakan kolong tol itu untuk pengolahan sampah yang lebih baik lagi,” ungkap dia.

Baca: Anies Mau ITF Sunter Dikebut, tapi Tidak Asal-asalan

Sebelumnya, Isnawa sempat geram lantaran PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) selaku pengelola jalan tol membiarkan sampah menumpuk. Seharusnya, kata dia, pengelola jalan tol ikut membantu mengamankan aset hingga kolong tol.
 
“Salah satu kendala kita PT CMNP itu tidak mengamankan aset di kolongnya. Tapi, saat ini kita dengan pemerintah Kota Jakarta Utara sedang melakukan upaya-upaya partisipatif,” ujarnya.

(FZN)

Anies Siapkan Kejutan di Kolong Flyover

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengubah kolong flyover menjadi ruang publik. Salah satunya kolong flyover Slipi, Jakarta Barat.

Kolong yang sebelumnya menjadi tempat pembuangan sampah kini berubah menjadi taman skateboard. Anies menyebut taman sudah masuk proses akhir.

“Kita berharap satu-satu akan jadi (taman). Tapi kita ingin berbagi hasil dulu. Saya enggak mau menceritakan panjang-panjang soal rencananya. Kalau sudah jadi, nanti ditunjukkan,” kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2018.

Anies belum mau mengumbar proyek percontohan itu. Setelah selesai, taman sketeboard di kolong flyover Slipi akan dievaluasi. “Jadi, nanti kita tahu apa kekurangannya, sehingga ketika kita membuat lagi di tempat lain tidak mengulangi,” ucap dia.
Mantan Mendikbud ini belum menentukan ihwal sistem penjagaan taman tersebut. Ia masih bingung akan melibatkan warga sekitar atau komunitas yang berhubungan dengan tema taman.

“Apakah masyarakat bisa dilibatkan dalam perawatan? Komunitas mana saja yang bisa dilibatkan? Perawatan Seperti apa? lalu pihak pengelola tolnya Bagaimana? (Belum ditentukan)” pungkas dia.

(YDH)

Berkah Skybridge Bagi PKL Tanah Abang

Jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang. Foto Medcom.id/Theofilus Ifan Sucipto.

Jakarta: Hadirnya jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau skybridge Tanah Abang membawa berkah tersendiri bagi pedagang kaki lima (PKL). Mereka yang dulu berjualan di trotoar Tanah Abang, kini difasilitasi tempat khusus.
 
Salah satu penjual makanan dan minuman, Ita, mengaku omzetnya naik tiga kali lipat setelah pindah ke skybridge. “Dulu di bawah mah sehari Rp1 juta. Sekarang bisa Rp3 jutaan,” ujar Ita saat berbincang dengan Medcom.id, Selasa, 15 Januari 2019.
 
Hal serupa diamini Yuyun yang menjual aneka batik. Menurutnya, tempat yang strategis membuat omzetnya naik. “Banyak orang lewat dari Stasiun Tanah Abang jadi banyak yang beli,” kata Yuyun di lokasi.
 
Yuyun mengaku saat jualan di trotoar, omzetnya sekitar Rp1 juta per hari. Namun saat di skybridge, omzetnya meningkat. “Bisa Rp3 juta kalau ramai. Cuma rata-rata Rp2 juta – Rp2,5 juta,” beber Yuyun.

Baca: PKL Tanah Abang Diduga Setoran ke Preman

Pedagang yang pindah ke skybridge harus membayar uang sewa Rp500 ribu per bulan. Kendati demikian, Ita dan Yuyun tidak keberatan. “Mendingan begini. Tempat adem, bersih, aman, rame yang lewat,” ujar Ita.
 
Sedangkan Yuyun berpendapat dirinya tidak perlu repot mengurusi tenda dan takut cuaca buruk. “Dulu mah repot. Bikin tenda, turunin lagi. Hujan kehujanan, panas kepanasan,” pungkas Yuyun.
 

(FZN)

Anies: Sampah Bukan Cuma Soal Aturan

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai tak ada masalah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dia menganggap pangkal masalahnya adalah perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

“Saya sering katakan kalau soal sampah itu bukan soal aturan saja, tapi soal kebiasaan. Karena yang harus diubah bukan satu atau dua orang tapi 10 juta,” kata Anies di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 15 Januari 2018.

Anies menuturkan pihaknya tak bisa mengendalikan 10,2 juta warga DKI untuk tidak membuang sampah sembarang. Untuk menanganinya, lanjut dia, perlu edukasi.

“Nanti dicek apakah perdanya yang kurang efektif atau kebiasaan yang perlu diubah. Jadi, bukan semata-mata soal aturan,” tekan Anies .

Mantan Menteri Pendidikan dan kebudayaan itu berniat mengampanyekan pengolahan sampah secara masif. Langkah ini bakal digencarkan dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga anak sekolah.

“Kita daya belinya tinggi tapi kemampuan memilah sampah kemampuan untuk mengelola sampah dengan baik sering terlambat,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla ingin perda kebersihan lingkungan digalakkan. Jika ditemukan sampah di lingkungan rumah, pemilik rumah harus diberi sanksi.

Baca: Kalla Ingin Ada Perda Kebersihan Lingkungan

Dia mencontohkan aturan kebersihan di Amerika Serikat (AS) dan Singapura. Pemerintah AS memberi sanksi bila masyarakat tak membersihkan bekas salju di depan rumahnya.

Sementara itu, Singapura memberi sanksi kepada masyarakat bila selokan di depan rumahnya ditemukan jentik. Kalla menilai aturan dan tindakan tegas bisa diterapkan di Indonesia agar masyarakat sadar terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

“Kalau tidak menjadi tanggung jawab pribadi, dia seenaknya membuang kotoran dan berharap petugas kebersihan datang membersihkan,” tutur dia.

(OGI)