Taufik Salahkan Sekwan DKI Terkait LHKPN

Jakarta: DPRD DKI Jakarta mengakui 106 wajib lapor belum menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelanggara negara (LHKPN) 2018 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu dilatarbelakangi kinerja Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengaku telah memerintahkan Sekwan untuk mengkoordinasikan pengisian LHKPN secara masal. Namun, hingga saat ini, hal itu belum terlaksana.

“Kita sih sudah siap kapan saja, waktu itu mau ada pembimbingan¬† pengisian segala macam, tapi Sekwan belum lakukan itu,” kata Taufik ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2019.¬†

Menurut dia, pengisian sistem LHKPN terbilang sulit. Untuk itu pihaknya menyepakati bila pengisian laporan kekayaan itu akan dipandu Sekwan dan KPK. 

“Dari pertemuan KPK (2017) mau dipandu secara bersama-sama, tapi Sekwan belum. Saya minta Sekwan segera mungkinlah, sebelum masa akhir jabatan,” jelas dia.

Sementara itu, KPK sempat menduga tidak patuhnya anggota dewan dilatarbelakangi penghujung masa jabatan dan sebagian ingin maju kembali di pileg. Alhasil, pengisian LKHPN menunggu arahan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, Taufik membantahnya. “Tidak, tidak ada ususnya mau nyaleg,” tutur dia.

KPK menjelaskan DPRD Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu legislatif tingkat provinsi yang tidak patuh dalam LHKPN 2018. Bahkan persentase kepatuhan 0,00 persen.

“DKI 106 wajib lapor, tidak pernah ada yang melapor,” kata Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Senin, 14 Januari 2018.

Baca: KPK: Banyak DPRD tak Patuh LHKPN

Selain itu, ada DPRD Lampung dengan wajib lapor sebanyak 77 orang, DPRD Sulawesi Tengah sebanyak 33 wajib lapor. Serta DPRD Sulawesi Utara sebanyak enam wajib lapor yang juga memiliki kepatuhan rendah. Masing-masing memiliki persentase 0,00 persen.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan jika dibandingkan legislatif provinsi lainya yang patuh melapor. Untuk itu, Pahala mengimbau legislatif di tingkat provinsi agar patuh menyampaikan LHKPN.

(OGI)