Transportasi Online akan Kembali Diberikan Payung Hukum

Jakarta: Pemerintah akan kembali mengeluarkan payung hukum untuk transportasi berbasis online. Payung hukum ini diberikan untuk memudahkan pengemudi transportasi online dalam mengais rezeki.

Kementerian Perhubungan juga sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, untuk transportasi online

“Sebentar lagi akan keluar lagi untuk payung hukum agar bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa bekerja dengan tenang karena ada payung hukumnya,” ujar Jokowi di Hall JI-Expo, Jakarta, Sabtu, 12 Januari 2019.

Menurut dia, perkembangan inovasi-inovasi dan teknologi harus diimbangi dengan regulasi, termasuk juga di bidang transportasi. Namun, kata dia, payung hukum terkadang tak mampu menjangkau inovasi dan teknologi yang terus berkembang pesat. Hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan seluruh negara.

“Memang kita harus ngomong apa adanya, bahwa inovasi dan teknologi baru ini lebih cepat dari pada regulasi peraturannya. Tidak hanya di Indonesia, di semua negara tertatih-tatih. Barangnya sudah keluar, regulasinya belum siap, aturannya belum siap,” kata Jokowi.

Jokowi pun berjanji akan membuat aturan yang bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak pada transportasi online ini. Baik untuk pengemudi, konsumen, maupun penyedia aplikasi. “Semuanya harus berada pada posisi saling diuntungkan. Di situ senang, di sini senang, semuanya senang. Yang paling penting kan itu,” kata Presiden.

Sementara itu, Budi Karya mengungkapkan peraturan baru tentang ojek online ini dibuat setelah berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan stakeholder, aplikator, dan asosiasi pengemudi. Aturan dibuat berasaskan kesetaraan, keadilan, dan mengedepankan keselamatan.

“Kami harapkan peraturan ini memberikan situasi, kondisi yang win-win solution antara aplikator, pengemudi, dan penumpang dalam upaya meningkatkan keselamatan,” kata Budi. 

(AZF)